JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya yang disampainya dia dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR pada pekan lalu, yang menyebutkan institusi TNI seperti gerombolan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Dari lubuk hati saya paling dalam meminta maaf atas perkataan yang menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman hati para prajurit dari tingkat Tamtama, Bintara, hingga Perwira, bahkan sampai sesepuh TNI," kata Effendi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Dia mengatakan, pernyataannya di Raker Komisi I DPR tersebut, tidak ada maksud untuk merendahkan institusi TNI maupun para prajurit dan sesepuh TNI.

Effendi menjelaskan, Raker Komisi I DPR tersebut membahas terkait pagu indikatif anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan)/TNI dan membahas terkait isu-isu aktual yang berkembang.

Menurut dia, ketika membahas isu-isu aktual, dia bertanya kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait informasi adanya disharmoni di tubuh TNI, dan kebetulan saat itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman tidak hadir.

"Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih pada masalah harmonisasi di tubuh TNI, soal kepemimpinan dan seterusnya. Lalu ada hal-hal yang intinya masalah kepatuhan, karena kehormatan di TNI adalah kepatuhan," ujarnya.

Effendi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menstigmakan TNI sebagai gerombolan namun lebih pada memberikan pesan bahwa kalau tidak ada kepatuhan dan terjadi disharmoni di TNI, itu seperti gerombolan ormas.

Namun dia menyadari bahwa pernyataannya tersebut telah menyinggung dan membuat tidak nyaman para prajurit maupun purnawirawan TNI.

"Saya juga menyampaikan minta maaf kepada Panglima TNI, Kasad, Kasau, Kasal, yang merasa kurang nyaman atas pernyataan saya," katanya.

Effendi juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang telah bersikap bijaksana dan memfasilitasi dirinya menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya yang menjadi polemik di masyarakat.**