Rabu, 15 Juli 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 14 Juli 2020

Jikalahari Minta RTRW Riau Harus Ditinjau Kembali
Sabtu, 05 Agustus 2017 14:51 WIB
Jikalahari Minta RTRW Riau Harus Ditinjau Kembali
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hasil penelusuruan dan pemantauan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) terhadap RTRW Provinsi Riau, banyak persoalan yang rentan menimbulkan konflik. Pasalnya dalam proses penyusunan, Pemerintah tidak bersifat transparan. Hal ini membuat masyarakat adat dan tempatan kian mudah dipidana. Selain itu monopoli penguasaan lahan oleh korporasi juga berpeluang besar terjadi.


Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah menyebut, pihaknya mencatat ada sepuluh masalah yang akan terjadi jika RTRWP Riau ini tetap disahkan. Untuk itu ia meminta RTRW Riau harus ditinjau kembali karena draft RTRW 2016-2035 tidak mengikuti perkembangan mutakhir produk hukum dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan gambut, ruang kelola rakyat, penegakan hukum terkait sumberdaya alam dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) KPK.

Masalah pertama, jelas Woro, adalah pidana bagi masyarakat adat dan tempatan. Bila DPRD Provinsi Riau hari ini menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi Perda, masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang bergantung pada hutan dapat dengan mudah dikriminalisasi oleh korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan UU kehutanan dan UU Tata Ruang.

Kedua, tidak transparan dan tidak melibatkan publik. Proses pembahasan RTRWP Riau hampir tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak. Selain itu dalam pembahasan Draft RTRWP tidak transparan sehingga hanya menguntungkan segelintir elit, birokrasi dan korporasi.

"Munculnya kasus korupsi Annas Maamun, Gulat Manurung dan Edison Marudut membuktikan proses pembahasan RTRWP Riau tidak transparan karena perilaku korupsi. Padahal  UU penataan ruang memberi ruang pada masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang," ungkap Woro pada media briefing, Jumat (4/8/2017).

Lanjut Woro, RTRWP tidak Mengakomodir PS, TORA dan hutan adat. Seharusnya draft RTRWP Riau mengakomodir kebijakan yang bertujuan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.

"Pemerintah menggesa adanya reformasi agraria dengan dua skema: Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Obyek reforma Agraria (TORA). Juga mematuhi dan mengakomodir Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 menyebutkan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat juga masuk dalam skema PS," sebut Woro

Keempat, RTRWP tidak mengakomodir perubahan kebijakan baru pemerintah berkaitan review perizinan, perubahan fungsi pengelolaan hutan serta penetapan kawasan lindung dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelima, tidak mengakomodir kawasan lindung gambut. Dalam draft RTRWP 2016 – 2035 pasal 22 ayat 3 menyebut, Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) total seluas 1.693.030 hektar. Padahal berdasarkan SK MenLHK Nomor 129/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, khusus untuk Riau luasan ekosistem gambut mencapai 5.040.735 ha. Luasan ini terbagi untuk dua fungsi ekosistem gambut yaitu fungsi lindung sekitar 2.473.383 hektare dan sisanya 2.567.352 hektare untuk fungsi budidaya.

"Artinya Pemda Riau harus memasukkan 2,4 juta hektar kawasan lindung ke dalam draft RTRWP. Jika 2,4 juta hektar kawasan lindung gambut tidak masuk dalam draft RTRWP Riau 2016 – 2035, kegiatan restorasi pada gambut bekas terbakar tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Provinsi Riau," kata Woro.

Keenam, RTRWP lebih mementingkan korporasi dari pada masyarakat. Dari sekira 9 juta hektare luas kawasan Riau, lebih dari 65 persen telah dikuasai korporasi sektor HTI, sawit dan tamban. Belum termasuk korporasi sektor migas karena belum ditemukan data valid terkait eksisting penggunaan lahan.

"Akibat berpihaknya draft RTRWP kepada korporasi, masyarakat adat dan tempatan tidak lagi memiliki tempat untuk hidup dan mengelola lahan. Pemda Riau semestinya mereview kembali izin perusahaan yang merampas hutan tanah milik masyarakat adat dan tempatan," tutur Woro.

Ketujuh, RTRWP tidak menjalankan GNPSDA KPK. Seharusnya Pemda Riau menjalankan 19 Renaksi Pemda yang disetujui bersama KPK sebagai bagian penyelesaian persoalan kehutanan di Riau dengan 6 fokus utama yaitu penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi, penataan perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan, penguatan instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan, dan membangun sistem pengendalian anti korupsi.

Kedelapan, RTRWP tidak disusun berdasarkan KLHS. KLHS berfungsi menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan tata ruang dan wilayah, wajib didasarkan pada KLHS (Pasal 19 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH). Namun Riau belum memiliki KLHS dalam menyusun Draft RTRWP.

Kesembilan, RTRWP tidak mengakomodir temuan Pansus DPRD Bengkalis. Pansus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan DPRD Bengkalis merekomendasikan agar Menteri LHK mencabut atau merevisi SK No 314/MenLHK/2016 tentang Peruntukan Perubahan Kawasan Hutan Riau, karena banyak desa tua serta lahan penghidupan masyarakat berada dalam kawasan konsesi perusahaan.

"Perusahaan itu adalah PT Rimba Rokan Lestari, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Sekato Pratama Makmur, PT Balai Kayang Mandari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Riau Abadi Lestari (HTI), PT Sinar Sawit Sejahtera, PT Sarpindo Graha Sawit Tani, PT Murini Samsam dan PT Murini Wood (Sawit). Perkembangan mutakhir ini belum pernah dibahas oleh Gubernur Riau dan DPRD Riau untuk memasukkan dalam draft RTRWP Riau," jelas Woro

Terakhir, ungkap Woro, RTRWP ini melegalkan praktik perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan. Pada 2015 Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, Izin Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri dan Lingkungan dalam Upaya Memaksimalakan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak DPRD Provinsi Riau menemukan 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.
Penulis : Abdul Latif
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Riau, Lingkungan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Selasa, 20 Maret 2018 17:45 WIB
Besok Pemprov Riau Bahas KLHS di Kemendagri
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 14 Juli 2020
Narawita Gelar Webinar Pendidikan Budaya Melayu, Ini Jadwalnya
Selasa, 14 Juli 2020
SKK Migas dan 5 Organisasi Wartawan di Riau Gelar Webinar Jurnalistik
Selasa, 14 Juli 2020
Unilak Hijaukan Kampus dengan 50 Ribu Bibit Tanaman
Selasa, 14 Juli 2020
Koorlap TMMD 108 Kodim 0105/Aceh Barat Serahkan Bantuan Untuk Masjid

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT
Selasa, 14 April 2020
Bantu Penanganan Covid-19, Pertamina dan Hiswana Migas Serahkan APD ke Pemprov Riau
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 14 Juli 2020
Fakultas Hukum UIR Terima Kunjungan Bawaslu Pekanbaru
Selasa, 07 Juli 2020
Tandatangani MoA dengan UIR, Bupati Kampar Berharap Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Selasa, 07 Juli 2020
Tim Relawan Covid-19 Unri Kecamatan Tualang Ikut Sosialisasikan Protokol Kesehatan
Jumat, 03 Juli 2020
Prodi Ilmu Komunikasi Univrab Gelar Penyuluhan Covid-19 di Pekanbaru

Kampus lainnya ...

PCR Juni 2020
Terpopuler
Polres Rohul 27 Juni 2020
Foto
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
AMPI Riau
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Indeks Berita
Imlek 2019 RAPP
www www