PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah melalui kementerian ESDM mewacanakan konversi atau penggantian kompor gas ke kompor listrik. Kementerian itu menyatakan uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 watt akan dilakukan secara gratis.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi menyebut bingung dengan kebijakan pemerintah pusat itu. Ia mempertanyakan kebijakan itu, apakah karena uang negara tidak ada atau justru pemerintah tidak paham dengan rakyatnya.

"Kita banyak kebingungan dengan pemerintah pusat ini, apakah uang negara tak ada lagi atau tak memahami masyarakatnya," kata Husaimi, Rabu (21/9/2022).

Kata dia, kalau bicara mampu, dalam waktu dekat ini kalau bisa sudah 95 persen. Ia juga mempertanyakan apakah desa, dusun, RT/RW ada garansi dari pemerintah pusat semua itu mendapatkan listrik? Ada garansi listrik tak akan mati? Listrik harganya tak akan naik?

"Belum lagi minyak tanah diganti dengan gas, hari ini gas disuruh dikurangi dan disuruh ke kompor listrik," kata dia.

"Harusnya pemerintah pusat paham dengan Indonesia. Indonesia bukan Jakarta saja. Banyak dusun-dusun yang tak memiliki listrik.
Mereka harus pahami itu. Masyarakat mau masak pakai apa? Pakai tungku ya kita balik ke 30 tahun lalu," kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat beri terobosan yang meringankan masyarakat, bukan memberatkan. Hari ini, kata dia, ekonomi jungkir balik, tapi pemerintah seakan membunuh rakyat.

"Jadi coba dikaji ulang itu gas, listrik, bagaimana. Ada garansi dari pemerintah pusat bahwa listrik tersalur ke seluruh Indonesia, listrik tak mati, dan harga listrik tak naik. Kalau tidak dijamin tiga itu, takutnya akan ada gejolak, nantinya kan tidak elok," kata dia.