PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini terus mempercepat terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan sampah di wilayah setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai OPD pengampu masih mempersiapkan untuk gunakan BLUD. 

"Kami masih menunggu, jadi OPD terkait (DLHK) saat ini sudah berusaha untuk mempercepat membentuk BLUD di UPT-nya DLHK," ujar Jamil, Jumat (23/9/2022). 

Ia mengatakan saat ini DLHK masih mempersiapkan untuk melangkah menuju BLUD. Mereka melakukan percepatan untuk menjadi BLUD. Nantinya jika menggunakan BLUD, tender atau lelang kepada pihak ketiga dilakukan melalui sistem BLUD. 

"Untuk UPT-nya sudah ada, namun ada nomenklatur yang kurang pas kemarin. Tapi itu diubah lagi karena untuk pengelolaan persampahan sendiri untuk memungut retribusi dan pengangkutan sampah disatukan nanti," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun berencana akan menghapuskan lelang pengangkutan sampah dengan pihak ketiga. Hal ini karena masih banyaknya sampah di Kota Pekanbaru.

Selama ini jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dikelola oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah. Tak tanggung-tanggung, angka miliaran rupiah dihambur-hamburkan tanpa adanya perubahan yang signifikan soal jasa pengangkutan sampah di Pekanbaru.

Untuk itu, Pj Walikota Pekanbaru berencana pengelolaan sampah dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini dilakukan agar pemborosan anggaran sampah tidak terus menerus terjadi. 

"Tapi ini masih kajian ya, belum final. Dan ini masih dalam tahap rencana," ujar Muflihun kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (6/9/2022).

Ia mengatakan untuk hari ini pola kebersihan di Pekanbaru memakan anggaran hingga Rp80 Miliar dalam setahun, sementara capaian PAD dari retribusi paling hanya Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, artinya pemerintah rugi.

"Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya," ungkapnya.

Sehingga nantinya anggaran yang Rp80 Miliar bisa digunakan untuk membangun sekolah SMP, atau fasilitas pendidikan lain, kesehatan dan juga UMKM Masyarakat.

"Tapi ini masih kajian ya. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan konsep awal itu desember kita tuntaskan. Kita coba tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan," sebutnya.***