PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menggesa pengesahan APBD Perubahan tahun 2022. Kedua lembaga itu telah melalui tahapan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2022.

Sekretaris Fraksi PAN Mardianto Manan menyebut, dalam penyampaian pandangan umum, Fraksi PAN mencatat bahwa pada tahun 2022 alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih cukup kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

"Anehnya, pemerintah Provinsi Riau justru mampu menganggarkan untuk program infrastruktur yang tidak prioritas dan bukan menjadi kewenangannya, membangun gedung buat instansi vertikal dan bahkan sekalian dengan meubilernya yang seharusnya menjadi kewenangan pusat," kata Mardianto Manan.

Lanjut dia, Pemprov Riau tidak mampu menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawabnya dan sangat dibutuhkan rakyatnya. Dalam perubahan APBD ini, Fraksi PAN melihat masih ada juga kebutuhan instansi vertikal tersebut yang diakomodir.

"Semisal pengadaan videotron di Diskominfo sebesar Rp2,9 miliar yang dipandang mubazir. Belum lagi pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat Forkopimda di Biro Umum senilai Rp25 miliar," kata dia.

"Ironis, di tengah pemerintah berhemat lantaran kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, pemerintah daerah justru membelanjakan duit yang tak ada guna untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PAN Ade Hartati Rahmat juga menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan dan sektor lain yang minim anggaran. Anggota Komisi V DPRD Riau itu menyebut, ada beberapa sektor yang tidak ada penambahan, meski dianggap prioritas.

"Yang menjadi catatan dan sudah saya sampaikan di Paripurna bahwa peningkatan anggaran APBDP yang seharusnya diperuntukan bagi sektor yang produktif, masih belum tergambar seperti yang disampaikan dalam Nota Pengantar Keuangan," kata Ade Hartati Rahmat.

Ia mencontohkan, anggaran Bosda yang bersumber dari APBD sama sekali tidak bertambah. Idealnya, kata Ade, dengan laju inflasi seperti saat ini, Bosda bisa juga diperuntukan bagi anak-anak tidak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

"Kemudian anggaran kesehatan juga tidak ada kenaikan kecuali di BLUD. Artinya , APBDP tidak juga mengalokasikan penambahan anggaran di sektor kesehatan," kata dia.

Lanjut dia, Begitu juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), yang justru terseok-seok dalam pembangunan kepemudaan. Kemudian, anggaran di Dinas Tenaga Kerja, sebagai OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap usia angkatan kerja, juga tidak secara signifikan menganggarkan terkait pelatihan yang bertujuan memberikan keahlian dan membuka lapangan pekerjaan.

"Di Dinas Sosial juga tidak memprioritaskan anggaran bagi jaring pengaman sosial yang bertujuan sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dari laju inflasi," jelas Ade.