PEKANBARU (CAKAPLAH) - Perencanaan Pengganggaran APBDP 2022 yang saat ini sedang proses pembahasan oleh DPRD Riau dan Pemprov Riau, diminta harus terbuka kepada publik.

Permintaan ini dilontarkan Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik. Pasalnya, kata Taufik, kalau dilihat dari pembahasannya, diduga ada beberapa temuan item perencanaan penganggaran yang tak lazim, hal itu yang sempat diperdebatkan oleh Fraksi PAN dan Dinas Kominfo Riau.

"Jika kita amati RKPD pada pembahasan APBD P memang tidak lazim. Anggaran yang besar Rp 2,9 miliar untuk videotron itu juga tak ada kebermanfaatan bagi publik pada umumnya. Walaupun Kepala Dinas Kominfo sudah mengklarifikasi bahwa anggaran itu efisien. Perlu pertanyakan kembali efisien dalam arti apa? Jika efesien dalam arti memberikan ruang informasi kepada publik, informasi apa yang disampaikan dalam konten videotron itu? Justru yang kita tangkap dari informasi yang ditampilkan dalam videotron itu hanya informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepala daerah bukan informasi yang berkonten pada keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Hal itu terlihat pada videotron yang ada saat ini di Jalan Sudirman," papar Taufik kepada CAKAPLAH.com, Rabu (28/9/2022).

"Pertanyaan yang kami ulang apakah rencana itu, Kominfo sudah mensurvei kepada publik? Apa urgensi dari pengadaan itu," ujarnya lagi.

Anggaran sebesar, kata Taufik, itu lebih elok dialihfungsikan kepada penunjang misi kepala daerah untuk mencapai indikator perencanaan pembangunan daerah di tahun 2022 ini. Kalau Hanya untuk membagi uang kepada pembelian videotron, sangat-sangat tak relevan bagi masyarakat Riau secara utuh dan pembangunan daerah.

Taufik selanjutnya meminta gubenur sebaiknya memikirkan ulang atas usulan rencana penganggaran pada APBD P tersebut. Jangan terkesan OPD memaksa anggaran itu hanya untuk kepentingan proyek dan bukan kepentingan daerah sendiri.

Selain anggaran videotron, Fitra, kata Taufik, juga mendapatkan informasi ada pembelian kendaraan dinas untuk Forkompinda sebesar Rp 25 miliar.

"Nah lagi-lagi hal ini juga tidak pantas dan urgensi kalau itu jadi dibelanjakan oleh Pemprov.
Dari pada membeli aset kendaraan lebih baik kendaraan yang ada dimanfaatkan terlebih dahulu," cakapnya lagi.

Dilihat dari perencanaan penganggaran tersebut pada APBD P 2022, kata Taufik, menunjukkan bahwa pemerintah saat ini masih gagal dan gagap dalam mengalokasikan kepada kebutuhan yang menjadi mandatori pembangunan daerah.

"Poin pentingnya, Fitra sangat berharap bahwa belanja - belanja yang tak penting dialokasikan di APBD P 2022 ini jangan dialokasi dulu. Kekhawatiran Fitra bahwa rencana itu mungkin tanpa sepengetahuan gubenur. Oleh karena itu gubenur harus menyisir kembali anggaran belanja OPD tersebut jangan sampai gubenur terkena kicuh oleh anak buahnya," urainya

Lebih jauh, ia mengatakan, agar anggaran perubahan ini bisa berdampak pada publik, seharusnya pemerintah dan DPRD membuka dokumen pengajuan masing-masing OPD tersebut. Agar publik bisa membantu gubenur untuk melihat mana saja anggaran yang relevan masuk pada APBD P 2022 dan mana anggaran yang belum tak bermanfaat. Ini butuh penyisiran lebih detail sebelum ketuk palu APBD P disahkan.

"Dari tahun ke tahun pemerintah dan DPRD juga masih terlihat tidak transparan dalam pembahasan APBD ini. Ini yang menjadi kekhawatiran ada kemungkinan belanja gelap yang dititipkan ke dalam APBD P ini terulang lagi karena lemahnya pengawasan publik. Fraksi PAN sudah berani membuka kepada publik akan anggaran tak relevan itu. Sebaiknya pemerintah melalui sekwan dan pimpinan DPRD juga sudah saatnya mendesain open parlemen di DPRD Riau, sehingga pembahasan anggaran, publik bisa membantu mengawasinya," tukas Taufik.