(CAKAPLAH) - Empat wilayah Ukraina siap melepaskan diri dan bergabung dengan Rusia usai referendum pekan ini. Sebagian warga yang tak setuju referendum mulai ketar-ketir bakal disuruh wajib militer.

Ketakutan ini muncul di tengah sebagian warga di empat daerah tersebut, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Berdasarkan hasil referendum yang dirujuk CNN, sebanyak 93,11 pemilih di Zaporizhzhia menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Di Kherson, pihak berwenang mengatakan 98,42 persen ingin bergabung dengan Rusia, sementara Luhansk tercatat 98,42 persen, dan 99,23 persen pemilih Donetsk bersedia wilayahnya dicaplok Rusia.

Dengan demikian, sebenarnya masih ada sejumlah warga yang tak ingin melepaskan diri dari Ukraina. Mereka pun ketar-ketir.

Usai referendum ini, Kremlin kemungkinan akan memperlakukan wilayah itu seolah-olah telah menjadi bagian Rusia.

"Seluruh wilayah negara bagian Rusia telah menjadi atau bisa diresmikan dalam konstitusi negara kami, yang nantinya akan menerima perlindungan penuh," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Ia kemudian berujar, "Bagaimana selanjutnya? Seluruh hukum, doktrin, konsep, dan strategi Federasi Rusia akan diterapkan di wilayah itu."

Artinya, tak lama setelah ini Rusia akan membuat konstitusi khusus soal wilayah yang baru dicaploknya.

Jika sudah berada di bawah kuasa Rusia, warga di negara itu tentu harus mematuhi aturan Negeri Beruang Merah, termasuk wamil.

Pejabat Ukraina pun menuding Rusia menggunakan pemungutan suara ini sebagai dalih untuk membuat warga masuk ke militer Moskow.

"Tujuan utama dari referendum palsu ini untuk memobilisasi penduduk kami dan memanfaatkan mereka sebagai serdadu umpan," kata mayor jenderal Ukraina di Melitopol, Ivan Fedorov.

Pekan lalu, salah satu badan di bawah Kementerian Pertahanan, Pusat Perlawanan Nasional Ukraina, sudah mewanti-wanti bahwa setelah referendum, Rusia akan memobilisasi penduduk di wilayah tersebut untuk ikut wamil.

Pemerintah Ukraina menyebut pejabat Rusia di negara itu dan Agen Keamanan Rusia (FSB) sudah membuat daftar ribuan orang yang akan dimobilisasi ke Zaporizhzhia dan Kherson.

Di wilayah Luhansk, pejabat Ukraina mengatakan pihak berwenang Republik Rakyat Luhansk telah menerapkan wajib militer secara luas.

Keabsahan wamil ini dipertanyakan karena referendum ini tak dianggap komunitas internasional.

Dari segi hukum internasional, referendum tidak akan menghasilkan apa-apa karena komunitas global dengan tegas menolak.