(CAKAPLAH) - Pengusutan Tragedi Kanjuruhan hingga kini masih terus dilakukan. Kasus yang naik ke tahap penyidikan itu satu per satu mulai menemukan titik terang.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun Rabu (5/10) terbang ke Jawa Timur menemui korban di rumah sakit. Dia yang selepas dari bandara Malang disambut Aremanita berteriak 'Usut Tuntas Pak!' itu meminta tim gabungan independen menyelesaikan pencarian fakta dalam waktu kurang dari sebulan.

Menurut Jokowi, pengungkapan Tragedi Kanjuruhan bisa lebih cepat dilakukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) karena sudah banyak titik terang.

"Kan sudah disampaikan Menko Polhukam beliau minta satu bulan tapi saya minta secepat-cepatnya karena ini barangnya kelihatan semua," kata Jokowi saat berada di Malang, Jawa Timur, Rabu (5/10).

Berikut beberapa update fakta Tragedi Kanjuruhan:

35 Orang Saksi Diperiksa

Tim investigasi Polri telah memeriksa 35 orang saksi terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kendati demikian, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo tak mengungkapkan secara detail identitas para saksi yang diperiksa tersebut. Dedi hanya mengatakan puluhan saksi yang dimintai keterangan itu berasal dari internal Polri dan pihak terkait.

"Sudah 35 saksi yang sudah dimintai keterangan, baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal," kata Dedi di Polres Malang, Rabu malam.

31 Polisi Diperiksa Terkait Etik

Seridaknya sudah sebanyak 31 anggota Polri diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pengamanan laga Arema FC vs Persebaya tersebut. Dengan demikian, ada tambahan dua personel Polri yang diperiksa terkait hal ini.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Dari 31 anggota Polri tersebut, belum selesai (diperiksa) dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan bapak Kapolri, ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Polres Malang, Rabu malam.

Dedi mengatakan sejumlah aturan hingga Peraturan Kapolri didalami dalam proses pemeriksaan tersebut. Salah satunya aturan FIFA yang melarang soal penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola yang tertuang dalam aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulations Pasal 19b.

Polisi Bantah Tangkap Pengunggah Video Tragedi Kanjuruhan

Polisi membantah kabar penangkapan terhadap warga yang mengunggah video tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya, kabar penangkapan itu beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @kolektifa.

Dalam unggahan itu disebutkan seseorang bernama Kelpin diduga diculik di dekat stasiun saat akan berangkat memenuhi undangan Mata Najwa di Jakarta.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pun membantah penangkapan tersebut. Ia menegaskan tak ada penangkapan terhadap Kelpin beradasarkan informasi dari tim investigasi dan Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.

"Saya sudah tanyakan kepada tim, khususnya ke tim investigasi yang ada di Mapolres ini ya, itu tidak ada. Saya sudah tanyakan juga ke Kapolda Jawa Timur, pun demikian," kata Dedi di Polres Malang, Rabu (5/10).

1 dari 5 Prajurit Belum Akui Perbuatan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut satu dari lima prajurit yang diperiksa, belum mengakui perbuatannya dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Padahal, pemeriksaan itu berangkat dari temuan bukti awal yang sudah pihaknya kantongi.

"Sejauh ini prajurit yang sudah kita periksa ada lima, periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari lima ini, sudah empat mengakui, tapi satu belum, tapi kami enggak menyerah," kata Andika di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Andika mengungkapkan empat orang di antara prajurit yang diperiksa berpangkat sersan dua. Sementara satu orang lainnya berpangkat prajurit satu.

Anggota TNI Tendang Suporter Minta Maaf

Anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang menendang suporter saat tragedi Kanjuruhan meminta maaf kepada keluarga korban.

Momen permintaan maaf itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel Arh Hamim Tohari pun mengonfirmasi video tersebut.

"Betul, memang sudah minta maaf," kata Hamim saat dihubungi.

Jokowi Sebut Tragadi Kanjuruhan Banyak Temui Titik Terang

Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD beserta jajarannya untuk mengungkap Tragedi Kanjuruhan lebih cepat.

Menurut Jokowi, pengungkapan Tragedi Kanjuruhan bisa lebih cepat dilakukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) karena sudah banyak titik terang.

"Kan sudah disampaikan Menko Polhukam beliau minta satu bulan tapi saya minta secepat-cepatnya karena ini barangnya kelihatan semua," kata Jokowi saat berada di Malang, Jawa Timur, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta tim mengusut kasus tersebut kurang dari sebulan. Ia juga meminta pihak yang bersalah segera dipidana bila terbukti salah.

"Yang bersalah diberikan sanksi kalo ada unsur pidana, maka dipidanakan," ujar Jokowi menegaskan.

Komnas HAM Duga Banyak Korban Tewas karena Gas Air Mata

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan pihaknya menemukan indikasi banyak korban tragedi Kanjuruhan tewas karena gas air mata.

Anam berujar Komnas HAM menemukan jejak luka yang sama di banyak jenazah, yaitu lebam biru di wajah. Dia menduga hal itu disebabkan karena korban kekurangan oksigen akibat terkena gas air mata.

"Pertama adalah kondisi jenazahnya banyak yang mukanya biru. Jadi, muka biru ini banyak," kata Anam melalui keterangan video kepada wartawan, Rabu.

"Ini yang menunjukkan kemungkinan besar karena kekurangan oksigen, karena juga gas air mata. Jadi muka biru, terus ada yang matanya merah, keluar juga busa," imbuhnya.

Keluarga Korban dan Korban Ditawari Jadi Polisi dan TNI

Usai Tragedi Kanjuruhan, pejabat kepolisian dan TNI mendatangi rumah keluarga korban di sejumlah wilayah Malang dan sekitarnya. Dalam kunjungannya itu, para pejabat itu pun tak lupa menawarkan keluarga korban ataupun korban untuk masuk menjadi polisi atau TNI.

"Kalau kamu masuk polisi mau enggak?" tanya Listyo kepada salah satu anak di rumah keluarga korban tewas Tragedi Kanjuruhan saat bertakziah, Senin (3/10).

Pun demikian tawaran dari Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat saat bertakziah ke rumah salah satu korban tewas Tragedi Kanjuruhan di wilayahnya.

Dia menawarkan adik dari korban yang masih duduk di bangku SMP untuk masuk kepolisian juga.

"Pak Kapolri menyampaikan memang yang diutamakan adalah untuk pendaftaran yang tahun ini. Karena adik almarhum masih kelas 3 SMP, ini menjadi bahan pertimbangan Polda. Nanti akan kami sampaikan informasi (keputusan Polda) kepada pihak keluarga," kata Nurhidayat kepada wartawan di rumah duka, Rabu (5/10).

Sementara itu Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto menawari korban tendangan prajuritnya di Kanjuruhan untuk menjadi tentara. Hal itu pun dikonfirmasi ibunda korban, Irsotul. Isrotul bercerita saat Pangdam Brawijaya datang ke rumahnya pada Selasa (4/10), dia bertanya ke putranya tersebut soal cita-cita.

Nurchahyanto kemudian menawarkan warga Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang itu untuk masuk TNI sebagai tentara

"Saya enggak tahu jelas, sempat ditanyain (sama Pangdam) cita-citanya apa? Kalau mau jadi tentara silakan. Tapi anak saya enggak mau, mungkin kalau dia mau bisa juga ditawari jadi TNI AD tanpa tes. Saat itu anak saya jawab ingin jadi wirausaha," ujar Isrotul, Rabu (5/10 ).

Namun, langkah pejabat menawarkan masuk ke institusi itu dikritik. Salah satunya pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto yang menilai tawaran Listyo tidak proporsional dan terasa kurang mendidik.

"Terlepas dari niat baik yang patut kita hargai, pola-pola pemberian janji-janji dan harapan seperti ini tidak proporsional dan tidak mendidik dengan cara yang benar," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/10).

Bambang menegaskan saat ini yang jauh lebih penting bagi polisi adalah segera mengusut tuntas penyebab utama insiden maut di Stadion Kanjuruhan. Hal itu, kata dia, akan lebih melegakan keluarga korban ketimbang tawaran masuk polisi.

Selain itu, Bambang mengingatkan bahwa yang tidak kalah penting adalah memastikan rekrutmen polisi berjalan profesional dan bukan didasari rasa belas kasihan semata.