M Rawa El Amady
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhir-akhir mendapat sorotan publik. Terlebih masalah kebijakan anggaran di APBD Perubahan Tahun 2022 yang banyak dialokasikan untuk instansi vertikal dibandingkan kepentingan rakyat.
Kebijakan alokasi anggaran itu juga mendapat sorotan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Selain Fitra, apa yang dilakukan Pemprov Riau juga mendapatkan sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik M Rawa El Amady.
Rawa menilai, ada kemungkinan apa yang terjadi lantaran ketidakpahaman jajaran Gubernur Riau Syamsuar. Harusnya, ada pengawasan setiap penganggaran.
"Mungkin anak buahnya tidak mengerti tentang visi misinya Syamsuar. Sebab itu, Syamsuar harus menjelaskan dan mendampingi setiap proses penganggaran," kata Rawa, Selasa (11/10/2022).
Bahkan Rawa curiga apa yang terjadi juga merupakan kepentingan Gubernur Syamsuar sendiri. "Kemungkinan juga, ada kepentingan gubernur dibalik itu. Apalagi Syamsuar masih 1 periode. Jadi persiapan pilkada periode kedua," kata dia.
Sebab, kata dia, proses pengangaran tersebut diketahui gubernur. Ia juga meminta ada evaluasi menyeluruh dan secara rutin agar penganggaran setiap tahun bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.
"Tidak mungkin langsung-langsung saja ke DPRD. Evaluasi sepenuhnya hak Syamsuar sebagai Gubri, dan seharusnya dilakukan secara rutin," jelasnya.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |