PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menetapkan Rudyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Sebelumnya Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kamsol yang pindah ke pusat.

Pengangkatan Rudyanto tersebut dilakukan bersamaan pelantikan 12 Pejabat Tinggi Pratama dan ratusan pejabat lainnya di lingkungan Pemprov Riau, Senin (7/8/2017) di Gedung Daerah.

Akan tetapi pengangkatan Rudy sebagai pejabat definitif Kepala Dinas Pendidikan Riau mendapat kritikan tajam dari kalangan DPRD.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau M. Adil menilai kebijakan yang diambil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman itu sangatlah tidak tepat.

"Dalam Undang-undang ASN itu kan jelas, mesti pejabat linear yang menjabat. Dalam kasus ini, Rudyanto sama sekali tidak memiliki keahlian dalam bidang pendidikan, nanti ditakutkan akan muncul permasalahan-permasalahan lagi. Selama menjadi Plt saja masalahnya sudah banyak," kata M.Adil kepada CAKAPLAH.COM, Senin (7/5/2017).

Dikatakan politisi Partai Hanura itu, ada sejumlah permasalahan di bidang pendidikan seperti belum kunjung dilantiknya kepala sekolah SMA sederajat yang mengakibatkan siswa-siswi yang lulus terhambat mendaftar di perguruan tinggi karena belum ada bubuhan tandatangan kepala sekolah di ijazahnya.

"Kemudian semasa jadi Plt, Rudiyanto mengeluarkan surat edaran  terkait pengembalian gaji dan tunjangan bagi guru bantu provinsi yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Padahalkan para guru tersebut sudah menerima gaji dan tunjangan, terlebih dahulu, bagaimana persoalan ini," ketusnya.

Tak hanya sampai di situ, Adil juga mengkritik adanya rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengakibatkan banyaknya anggaran pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan meskipun sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2017.

Adil mengingatkan gubernur Riau tidak boleh seperti main-main dalam mengurus bidang pendidikan karena permasalahan di dunia pendidikan sangat serius dan harus orang-orang yang tepat untuk menempati pemangku jabatan tersebut.

"Gubernur tidak boleh main-main dengan dunia pendidikan, Pertanggungjawaban gubernur terhadap dunia pendidikan akan selalu kita tagih. Kalau pendidikan di Riau gagal maka gubernur yang harus bertanggungjawab. Kalau Rudyanto gagal, gubernur harus tanggung jawab," tegas Adil.

Seperti dimuat CAKAPLAH.COM sebelumnya sebanyak 12 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Riau resmi dilantik Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Senin (7/8/2017).

Para pejabat ini mengalami pergeseran jabatan dari Dinas, Badan dan Biro yang mereka pimpin sebelumnya.

Berikut 12 Pejabat Eselon II yang dilantik di gedung daerah Riau:

1. Kasiaruddin menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM
2. Yulwiriaty Moesa sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM
3. Indrawati Nasution sebagai Asisten Adimistrasi Umum (III)
4. Syahrial Abdi sebagai Kepala BPKAD
5. Asrizal sebagai Kepala Dinas Perindustrian
6. Rudyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan
7. Syarifuddin sebagai Kepala Bapemasbangdes
8. Dahrius sebagai Kepala Dinas Sosial
9. Rahimah Erna sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
10. Firdaus sebagai Kepala Biro Humas Protokol dan Kerjasama
11. Sudarman sebagai Biro Pemerintahan dan Otda
12. Darusman sebagai Kepala Biro Perekonomian

Dalam arahannya, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan pelantikan dalam rangka penyegaran ASN Pemprov Riau dan menyesuaikan dengan bidang ilmuannya.

"Setelah dilantik, saya harap bapak dan ibu‎ segera menyesuaikan diri di tempat yang baru, dan koordinasi dengan bawahan," pesannya.

Pelantikan sendiri dihadiri Wakil Gubernur Riau, H Wan Thamrin Hasyim dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi serta kepala dinas, badan dan biro di lingkungan Pemprov Riau.