Wakil Ketua MPR Yandri Susanto dikenal pula sebagai politikus PAN. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
|
(CAKAPLAH) - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan tetap dilakukan secara langsung atau dipilih rakyat.
Penegasan itu disampaikan Yandri ihwal langkah MPR bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas evaluasi sistem pilkada dan mewacanakan mengembalikan sistem pilkada lewat DPRD.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada langsung di 2024 tidak mungkin diubah lagi.
"Tapi untuk tahun 2024 pasti tetap pemilihan langsung. Tetap, tidak ada perubahan. Itu enggak mungkin ada perubahan. Tahun 2024 Pilkada langsung itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin diutak-atik lagi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/10).
Meskipun demikian, mengembalikan pilkada ke mekanisme melalui DPRD boleh-boleh saja diwacanakan. Menurutnya, hal ini juga baik karena terlebih dulu dibuka dan didiskusikan ke publik.
"Dibuka di ruang publik apa sih manfaatnya, apa mudaratnya, apa solusinya, apa yang harus kita lakukan terhadap perbaikan-perbaikan terhadap pilkada itu enggak apa-apa," ujar Waketum PAN itu.
Yandri menegaskan, mekanisme pilkada kembali ke DPRD masih sebatas wacana yang perlu kajian dan diskusi lebih lanjut. Ia pun menyatakan, setiap aturan perundang-undangan masih bisa dievaluasi atau direvisi.
"Ada pro kontra itu enggak apa-apa. Sehingga dari situ kan akan muncul solusi yang terbaik. Jadi, enggak ada harga mati, itu enggak ada," katanya.
Diberitakan sebelumnya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan langkah mengembalikan mekanisme pilkada lewat DPRD sah untuk dilakukan. Dia mengatakan proses itu pun tetap demokratis dan sesuai dengan Pancasila.
Bamsoet mengatakan mengkaji sistem pelaksanaan pilkada secara langsung bukan langkah yang tidak boleh dilakukan.
"Namun bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," kata Bamsoet dalam keterangannya usai menjamu Wantimpres.
Bamsoet khawatir penyelenggaraan pilkada langsung justru semakin menyengsarakan kehidupan rakyat karena ruang korupsi semakin terbuka.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Politik |