PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan, tiga dari sembilan kabupaten/kota di Riau yang telah terserang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), saat ini berhasil zero kasus PMK. Dalam artian, saat ini tiga daerah tersebut sudah terkendali dan sudah tidak ada kasus PMK.

"Awalnya, ada sembilan daerah di Riau yang terjangkit yakni Rohul, Siak, Inhil, Kampar, Bengkalis, Inhu, Pelalawan, Kuansing dan Dumai. Saat ini, tiga kabupaten sudah dinyatakan zero kasus, yaitu Siak, Bengkalis, Inhil," cakap Edy Natar saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Riau tahun 2022 yang digelar di Bertuah Hall Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (17/10/2022).

Sedangkan, kata Edy, tiga daerah lain yang sejauh ini belum terjangkit PMK, yakni Kota Pekanbaru, Rohil dan Kepulauan Meranti.

"Jadi, saat ini ada enam kabupaten yang masih tertular, " kata Edy.

Edy menjelaskan, dua kabupaten dengan kasus PMK terparah yakni Kuansing dan Inhu. Ini menjadi perhatian serius bagi Satgas PMK Riau untuk segera ditangani.

"Untuk 3 daerah yang belum terdampak, kita harus melihat secara baik, terutama ternak-ternak kita ini, kalau tidak kita tangani secara serius malah akan mengalami penularan yang mungkin bisa menjangkit ke daerah yang lain. Ini yang perlu kita waspadai," cakapnya lagi.

Menurutnya, penanganan kasus PMK ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Riau.

"PMK menjadi perhatian kita bersama karena dampak dari mewabahnya PMK ini tidak hanya menginfeksi hewan, namun juga berdampak pada stabilitas perekonomian negara, serta terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

"Saat ini tercatat masih ada 132 kasus PMK yang masih aktif di Riau. Saya berharap, dengan penanganan yang tepat, kasus PMK di Riau dapat segera terkendali dan tidak ada lagi ternak yang terjangkit PMK di Riau," tukasnya

Sementara itu, Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Zaherman Muabezi berharap kasus yang ada sekarang ini di Riau, ditargetkan kedepan akan zero kasus.

"Dan hasil monev hari ini itu nanti akan disampaikan kepala BNPB. Nanti kepala BNPB akan menyampaikan kepada presiden akhir tahun 2022 ini, mungkin Desember. Dan nanti kalau tak salah waktu pak kepala minta, itu nanti akan diadakan rapat evaluasi dan bagi daerah-daerah yang tinggi, provinsi-provinsi yang tinggi itu nanti sekretaris provinsinya dan sekretaris kota atau kabupatennya akan diminta datang langsung ke pusat. Tapi bagi daerah yang tidak terlalu tinggi itu cukup melalui zoom, itu nanti akan diadakan pertengahan bulan depan di jakarta," ulasnya.

Ia menjelaskan, bahwa Riau termasuk kategori sedang. Di Sumatra sendiri yang paling tinggi kasusnya adalah Sumatera Barat.

"Kasus tertinggi di Indonesia, yang pertama itu yang tinggi Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, ketiga Sumatera Barat," cakapnya lagi.

Oleh karena itu, daerah, kata Zaherman, agar bisa menggenjot vaksinasi. Disamping itu juga melakukan pengobatan.

"Dan yang tidak kalah penting itu biosecurity, jadi lalu lintas ternak dari Riau ke Sumatera Barat, dari Riau ke Jambi atau Riau ke Sumatera Utara itu biosecurity itu harus kita perhatikan. karena kalau tidak kita lakukan itu percuma saja," tukasnya.***