Ade Hartati
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Masalah pendidikan masih terjadi di Provinsi Riau setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Akibat tidak seimbangnya jumlah kelulusan dan jumlah unit sekolah membuat beberapa peserta didik harus putus sekolah.
Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat. Ia pesimis dengan Gubernur Riau Syamsuar dalam mengatasi masalah pendidikan di Riau.
"Secara pribadi saya pesimis, secara struktur saja sampai saat ini kepala dinasnya masih Plt, sementara jajaran dinasnya ya saya belum melihat orang yang kompeten dan mampu menggambarkan Riau secara komprehensif," kata Ade, Selasa (18/10/2022).
Ia menyayangkan pola kerja Pemprov Riau dalam menangani pendidikan. Ade menilai, Pemprov tidak sepenuhnya melihat persoalan yang terjadi di dunia pendidikan, sehingga tidak maksimal.
"Jadi motretnya tidak separuh-separuh, tapi tergambar secara utuh sehingga penyelesaian masalahnya utuh juga," tegas Ade.
Politisi PAN itu menyebut, penyelesaian masalah pendidikan saat ini masih bersifat sporadis. Misalnya di bidang akses pendidikan ada anggaran Rp 167 miliar, Rp 36 miliar Pokir, sisanya itu alokasi anggarannya tidak prioritas.
"Contohnya bangun pagar, paving block. Sementara kebutuhan ruang kelas dan sekolah baru itu besar," kata Ade.
Harusnya, kata Ade, gubernur berpikir kalau pendidikan itu urusan yang wajib, tak bisa dibiarkan dengan hal yang sifatnya sementara.
"Plt itu kan bersifat sementara. Tak bisa begitu. Kalau gubernur memiliki keseriusan terkait dengan Plt ini jauh hari sudah ditetapkan pejabat defenitifnya. Masa Riau tak punya orang untuk Kadis," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Pendidikan, Riau |