PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melibatkan dunia usaha untuk mewujudkan Program Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Riau.

Pembahasan penajaman program tersebut sebagai tindaklanjut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022. Pasalnya di Riau, terdapat 133.000 masyarakat tergolong miskin ekstrem.

Masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem adalah yang berpenghasilan rata-rata Rp10 ribu perhari.

Karena itu, Pemprov Riau mengundang perusahaan yang tergabung dalam April Group, Sinarmas, dan Panca Eka di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Pertemuan itu dipimpin Sekretaris DLHK Riau, Setyo Widodo, Kamis (20/10/2022).

Rapat juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Riau yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto.

"Pertemuan ini bentuk upaya membangun kolaborasi dan koordinasi melalui lintas sektoral. Diharapkan, dari pertemuan itu, akan merumuskan satu tujuan, bagaimana penurunan kemiskinan ekstrem bisa terwujud," kata Setyo Widodo.

Tujuan dari rapat adalah mengajak para pihak untuk bersama-sama dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menysasar kepada masyarakat yang berkatagori miskin ekstrem. Yaitu dengan merujuk data masyarakat katagori miskin ekstrem yang dikeluarkan oleh Bappeda, baik Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota.

"Rapat ini dilaksanakan dengan didahului memberikan pemahaman tentang strategi dan program penghapusan kemiskinan," sebut Setyo.

Sementara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto menyampaikan, tindaklanjut rapat arahan Presiden Joko Widodo, sesuai arahan Inpres nomor 4 tahun 2022. Ditargetkan, masyarakat di Riau tergolong kemiskinan ekstrem, bisa diturunkan hingga 0 persen pada 2024 nanti.

"Inti pertemuan ini untuk melakukan intervensi menekan angka kemiskinan ekstrem ini harus bersama-sama," ungkap Heriyanto.

Diketahui, jumlah masyarakat miskin tergolong ekstrem di Riau berjumlah 133.000 jiwa, yang tersebar di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kepulauan Menanti, dan Pelalawan.

Pada pertemuan ini, juga turut mengundang dunia usaha bergerak bidang kehutanan. Seperti April Group, Sinarmas, Panca Eka. Kemudian Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mulai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DAS), Kepala Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) serta Kepala Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Adapun alasan keikutsertaan dunia usaha dalam rapat percepat penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, menurut Heriyanto, diantaranya karena kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah operasional perusahaan.

Karena itu, sangat diharapkan keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Diharapkan, program-program sosial tersebut dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem.

"Intinya mereka (perusahaan) siap. Diantaranya melalui program CSR yang ada wilayah operasi mereka," ungkap Heriyanto.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen membutuhkan upaya extraordinary dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, Pemda dan peran serta masyarakat.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi di daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Wagubri meminta agar kepala OPD membuat roadmap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, lalu menyusun upaya terobosan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan melakukan langkah-langkah konvergensi instrumen kebijakan pusat dan daerah.

Sementara Kepala DLHK Riau, Mamun Murod berharap, keterlibatan dunia usaha bisa mempercepat terwujudnya pelaksanaan Inpres guna menurunkan kemiskinan ekstrem.

Salah satunya dengan menerapkan sistem pola bapak angkat. Pola ini bisa diterapkan khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem khususnya berada di wilayah operasional perusahaan.

"Bagaimana perusahaan bisa menjadi bapak angkat. Karena itu, harus ada aksi nyata. Ini perlu, karena menurunkan kemiskinan ini semua harus terlibat," tutupnya.