PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Anggaran DPRD Riau dan TAPD Pemprov Riau Riau masih membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS). Rencananya Sabtu pekan ini sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS.
"Ya, memang dipercepat pengesahannya, harapannya mungkin supaya bisa segera direalisasikan," kata Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, Jumat (21/10/2022).
Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau tidak asal buru-buru dalam pengesahan APBD 2023. Penyusunan RAPBD 2023 diharapkan benar-benar memperhatikan skala prioritas kebutuhan daerah.
"Kita tetap kawal prosesnya. Kalau prosesnya tetap memenuhi syarat dan ketentuan, ya tidak jadi persoalan. Dan terpenting betul-betul diperuntukkan bagi masyarakat. Jadi tidak perlu juga diburu-buru tanpa ada sebab," kata Agung.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto menargetkan paripurna pengesahan APBD Riau 2023 dilakukan Oktober ini. "Kalau tidak ada halangan paripurna pengesahan APBD Riau 2023 bulan Oktober ini selesai semua," ucapnya.
APBD Riau 2023 diprediksi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan APBD 2022. "APBD Riau 2023 diprediksi lebih kurang Rp8,9 triliun, naik dari APBD tahun 2022 sebesar Rp8,65 triliun," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |