(CAKAPLAH) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun untuk mengatasi inflasi di daerah pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada September lalu.

Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang meminta Pemda menyisihkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Realisasinya kita perkirakan Rp 2,1 triliun, ternyata mencapai Rp 3,5 triliun. Jadi daerah komit menggunakan Rp 3,5 triliun untuk membantu masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Ahad (23/10/2022).

Meski dana yang dialokasinya begitu besar, namun realisasinya masih sangat rendah. Per 20 Oktober, baru Rp277,6 milliar yang terealisasi dari anggaran Rp 3,5 triliun.

"Tapi realisasinya baru Rp 277 miliar atau Rp 7,9 persen," kata Sri Mulyani.

Apalagi alokasi untuk bantuan sosial yang dialokasikan Rp 1.716, triliun, baru terserap Rp 105,3 miliar atau hanya 6,1 persen saja. Tak hanya itu, alokasi untuk program penciptaan lapangan kerja realisasinya baru Rp 69,4 miliar atau 10,4 persen dari anggaran Rp 665 miliar.

Subsidi sektor transportasi juga baru terealisasi Rp 40,5 miliar ata 12,3 persen dari anggaran Rp 328,9 miliar. Bendahara negara ini pun meminta proses pencairan dana-dana tersebut segera bisa dilakukan. Agar masyarakat bisa segera terbantu baik dari APBN maupun APBN.

Begitu juga dengan program perlindungan sosial lainnya yang baru diserp Rp 62,4 triliun atau 7,9 persen dari anggaran Rp 791,2 miliar. Dia meminta penyerapannya segera dilakukan karena banyak masyarakat yang saat ini menghadapi situasi sulit. Terlebih kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

"Terutama untuk masyarakat yang merasakan beban berat karena ada tekanan yang terjadi secara global. Saya harap daerah bisa segera merealisasikan," perintah Sri Mulyani.