Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau curiga ada 'permainan' antara produsen dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam kasus peredaran obat sirop yang mengandung zat berbahaya.
Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto mendesak pemerintah melakukan investigasi secara mendalam terkait bahan sirop dalam kasus gagal ginjal akut yang menelan korban ratusan anak. Ia ingin kasus ini terungkap pihak mana yang bertanggung jawab.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menduga ada permainan antara produsen dengan BPOM dalam meloloskan obat-obat sirop tersebut.
"Makanya saya tegaskan, jangan hanya menarik obat-obat sirup itu, tapi pemerintah juga harus mengoreksi BPOM. Saya yakin sekali ada permainan antara produsen dengan BPOM," kata Sugianto, Senin (24/10/2022).
Anggota Komisi V Ade Hartati Rahmat juga mendukung pemerintah memberi sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas cemaran zat berbahaya dalam obat sirop tersebut.
"Seharusnya perlu sanksi karena sudah ratusan korban jiwa anak-anak meninggal," tegas Ade.
Ia juga menyoroti soal mahalnya obat penawar dari zat racun penyebab penyakit gagal ginjal yang didatangkan dari Singapura. Obat itu adalah antidotum femepizole.
"Harganya sangat mahal satu vial obat itu dibanderol dengan harga Rp16 jutaan. Tidak mungkin rakyat biasa terbeli. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah apa solusinya. Jangan sampai pemerintah malah berbisnis obat ke rakyat," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |