PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sinyal jadwal evaluasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah dihembuskan. DPRD Riau ingin, evaluasi ini akan berpengaruh kepada peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Komisi I DPRD Riau Abdul Kasim mengatakan evaluasi, mutasi dan penempatan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau adalah hak prerogatif Gubernur Riau (Gubri). Untuk memutuskan siapa yang layak menduduki jabatan eselon II tentu melalui kajian dan berbagai pertimbangan.

Sehingga, diputuskan seseorang pejabat eselon II tersebut layak menduduki jabatan tertentu.

''Sekdaprov selaku kepala Baperjakat pasti punya mekanisme dalam menentukan seorang pejabat eselon II layaknya di posisi mana, kita percayakan saja kepada beliau," kata Abdul Kasim, Senin (24/10/2022).

Politisi PKS ini menilai, penempatan pejabat eselon II secara umum tidak ada masalah. Buktinya, kata dia, masing-masing Kepala OPD dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun, Ia berharap mutasi ini dapat meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

"Yang penting ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto memberi sinyal akan ada evaluasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Evaluasi pejabat dilakukan untuk melihat kinerja pejabat dalam menjalankan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam satu tahun terakhir.

"Evaluasi pejabat eselon II Pemprov Riau segera dilakukan, paling lama bulan Desember," kata SF Hariyanto kepada CAKAPLAH.com, Ahad (23/10/2022).

SF Hariyanto mengatakan, evaluasi merupakan hal wajar bagi pejabat untuk melihat capaian kinerja. Begitu juga angka realisasi kinerja dan program kerja yang sudah dirancang jauh-jauh hari.

Apalagi jabatan pejabat eselon II Pemprov Riau sudah satu tahun, bahkan ada yang lebih dari satu tahun. Dengan proses evaluasi diharapkan tahun depan kinerja OPD dapat lebih maksimal.

"Evaluasi pejabat kan sudah lama tidak dilakukan, sudah satu tahun lebih. Terakhir kalau tak salah evaluasi dilakukan akhir tahun 2021 lalu," tukasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Riau Syamsuar terakhir melakukan evaluasi kinerja dan uji kompetensi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemprov Riau pada September 2021 lalu. Dengan begitu, sudah selayak Gubernur melakukan evaluasi kinerja bawahannya yang kurang maksimal.

Saat itu, dari 48 jabatan Pemprov Riau, ada 7 jabatan yang tidak dilakukan evaluasi oleh Gubernur, karena pejabatnya akan memasuki pensiun saat itu.

Diantaranya Kepala Disnaker Riau Jonli, Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau T Hidayati Effiza, Staf Ahli Gubernur Riau Indra Putrayana. Saat ini ketiga pejabat itu sudah purna tugas.

Kemudian empat jabatan lainnya pejabatnya baru menjabat di bawah satu tahun, yakni Karo Pemerintahan Muhammad Firdaus, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal, Kepala Dinas Sosial Riau Tengku Zul Effendi dan Kepala Dinas Perhubungan Riau Andi Yanto. Namun saat ini sudah empat pejabat itu sudah lebih dari satu tahun menjabat jabatan eselon II Pemprov Riau.

Dengan begitu, terdapat 41 jabatan eselon II yang dilakukan evaluasi kinerja dan kompetensi manajerial, hasilnya hanya 32 pejabat yang dilantik Gubernur Riau pada November 2021. Sedangkan sisanya 9 jabatan non job.

Adapun 9 jabatan Pemprov Riau yang kosong Asisten II Setdaprov Riau, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, dan RS Jiwa Tampan.

Kemudian 9 jabatan tersebut diisi melalui seleksi terbuka 12 jabatan eselon II Pemprov Riau. Dimana 2 jabatan yang diisi yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, dimana pejabat definitifnya yakni Jonli dan Indra Putrayana pensiun. Kemudian satu jabatan lagi yaitu, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Riau karena pejabat definitifnya berhalangan tetap atau wafat.

Dengan begitu, hanya ada 2 jabatan yang masa jabatannya belum sampai 1 tahun, yakni Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kamsol (dilantik pada 17 Desember 2021). Namun jika evaluasi dilakukan pada Desember, maka Kamsol yang kini menjabat sebagai Penjabat Bupati Kampar, salah satu pejabat yang masuk daftar evaluasi.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Riau Djoko Edy Imhar dilantik pada 22 April 2022 lalu.