PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, menilai, dukungan untuk mencapai tujuan Riau Hijau sesuai dengan visi misi yang disiapkan di awal pemerintahan Gubernur Riau Syamsuar - Edy Natar pada 2019 lalu hingga saat ini.

Sejauh ini, sudah banyak dilakukan oleh para pihak. Baik yang dilakukan pemerintah Kabupaten/kota, desa masyarakat sipil serta privat sektor sesuai mandat dari rencana aksi Riau Hijau.

Namun, dalam pelaksanaan program kegiatannya masih bersifat sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah, khususnya melalui forum Riau Hijau.

Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi kepada CAKAPLAH.com mengatakan, semakin banyak pihak yang terlibat dalam mendukung Riau Hijau maka akan semakin baik untuk mempercepat pencapaian tujuan Riau Hijau tersebut.

Misalnya, sambung Triono, pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki kebijakan pembangunan berkelanjutan susuai kebijakan RPJMDnya, maka perlu dipertimbangkan terhadap dukungan anggarannya. Apalagi kondisi keuangan kabupaten/kota yang terbatas dan juga kewenangan kehutanan, yang tidak lagi dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.

"Fitra sejak awal mendorong inisiatif kebijakan untuk pendanaan lingkungan hidup cukup banyak dapat dikembangkan pemerintah daerah dalam mendukung Riau Hijau. Salah satunya adalah kebijakan transfer fiskal berbasis Ekologi (TAPE). Kebijakan ini sangat potensial dapat diterapkan mengingat peran dari pemerintah kabupaten/kota sangat besar dalam mendukung Riau Hijau, apalagi dengan kondisi keuangan Provinsi Riau sangat memungkinkan dengan ruang fiskal rerata mencapai 54% setiap tahunnya," paparnya, Jumat (28/10/2022).

Namun, kata Triono, sejauh ini, dorongan terhadap TAPE tersebut sepertinya belum mau dijalankan Syamsuar.

"Gubernur harus punya kesadaran terhadap kinerja di tingkat kabupaten terhadap isu lingkungan, tak hanya mendorong agar daerah punya komitmen lingkungan, tapi juga tidak diberi semacam reward atau penghargaan," ulasnya.

Inisiasitf insentif kinerja itu, kata Triono, jadi bagian dari bagaian upaya bagaimana mem perkuat kolaborasi dari Pemprov ke kabupaten.

"Kalau bisa, isu lingkungan hidup itu sama dengan isu pelayanan pendidikan dan infrastuktur, provinsi kan mensuport daerah dalam dua hal itu. Nah, isu lingkungan juga harus gitu. Maka, daerah yang udah bagus, seperti di Siak, Pelalawan. Dan yang ounya masalah spesifik seperti Rohil, itu harus dapat distribusi uang provinsi ke kabupaten, untuk distribusi khusus lingkungan," cakapnya.

"Walaupun kalau ditanya Gubernur pasti mereka bilang sudah support dari dana desa, bantuan keuangan. Tapi levelnya untuk ke kabupaten belum ada," tukasnya.