Pekanbaru (CAKAPLAH) - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan Raperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 oleh Gubernur, Senin (31/10/2022). Diperkirakan, masih ada defisit anggaran lantaran dana transfer yang berkurang.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti dan Hardianto. Penyampaian Nota Pengantar Keuangan dibacakan Gubernur Riau Syamsuar.

"RAPBD yang sudah disampaikan oleh pak gubernur melalui penyampaian nota keuangan, kita berharap nanti di dalam pembahasan Banggar dan TAPD semuanya akan dibahas secara bersama," kata Yulisman.

Ia juga berharap, ketika menjadi buku APBD semua itu bisa mencakup, terutama adalah program-program yang sudah ditetapkan di dalam RPJP dan RPJMD kepala daerah.

"Dan juga paling penting itu adalah mencakup hal-hal yang sangat dibutuhkan kekinian oleh masyarakat Riau. Karena dia tahun covid tentu banyak hal yang harus diperhatikan program di tahun 2023," kata dia.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, untuk APBD 2023 berkisar sebesar Rp9,8 triliun. Meski jumlahnya cukup besar, Syamsuar juga menyebut ada defisit anggaran lantaran, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

"Inilah barangkali kondisinya keuangan di Provinsi Riau, dan saat ini juga kita sudah bisa meningkatkan PAD kita. Karena artinya provinsi ini tak boleh tergantung pada dana transfer. Tadi kan sudah diberitahukan masih ada defisit kan, lebih kurang Rp613 miliar lebih. Dan itu adalah sumber dari dana transfer sebenarnya," kata dia.

Lanjut dia, untuk menutupi kekurangan itu, Pemprov juga meminta jajarannya meningkatkan potensi PAD agar defisit ini bisa tertutupi. "Defisit ini nah, kira-kira nanti, dengan sumber-sumber PAD. Supaya nanti dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari dana transfer," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto tidak menampik memang terjadi asumsi defisit sebesar Rp613 miliar, sesuai angka pendapatan yang sudah dituangkan dalam rancangan KUA PPAS 2023 oleh DPRD Riau.

"Tapi ternyata pengurangan dana transfer itu memotivasi Pemprov Riau untuk melakukan semua strategi dan akhirnya justru terjadi peningkatan PAD yang signifikan," kata Hardianto, Senin (31/10/2022).

Politisi Gerindra itu mengatakan, hal itu menyebabkan asumsi defisit itu sudah tertutupi. Ditambah lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan jadi surplus.

"Awalnya kan di KUA PPAS cuma Rp 8,9 triliun akhirnya hasil pembahasan jadi Rp 9,1 triliun ditambah Silpa jadi totalnya Rp 9,8 triliun APBD di 2023," kata Hardianto.

Ditanya kapan pengesahan, Hardianto belum bisa memastikan. Sebab, masih ada proses selanjutnya yang harus dijalankan. "Prosesnya masih ada pandangan umum fraksi, jawaban Pemprov Riau atas pandangan umum fraksi, kemudian jadi RAPBD dan akan dibahas di Banggar. Mudah-mudahan segeralah," kata dia.