PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setelah rampung membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan rekan kerja, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru siap mengawal anggaran untuk atasi permasalahan utama Pekanbaru, yaitu banjir, pengelolaan sampah, dan perbaikan infrastruktur.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois mengungkapkan bahwa ada rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Komisi IV untuk mendukung program Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru dalam menangani 3 permasalahan utama tersebut.

“Secara peraturan untuk belanja modal itu 30 persen dari nilai APBD, di 2023 hanya ada di angka 14 persen. Sementara sejak kami dilantik dari 2019 tidak ada pembangunan infrastruktur,” kata Rois, Rabu (2/11/2022).

Ketika pembahasan dengan beberapa rekan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi IV pada prinsipnya mendukung dan siap mengawal anggaran untuk mengatasi permasalahan banjir, pengelolaan sampah dan perbaikan infrastruktur.

“Tapi kalau arah anggarannya berseberangan dengan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka kita (Komisi IV) coba minimalisir,” cakapnya.

Lanjutnya, pengajuan anggaran dari OPD yang bersifat tidak mendesak dan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk sementara waktu ditunda.

“Untuk di Badan Anggaran kami akan pertahankan anggaran untuk mengatasi banjir, sampah, dan infrastruktur. Tentu dengan argumentasi yang jelas,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2023 diperkirakan angkanya mencapai Rp2,6 triliun.

"Sekitar Rp2,6 Triliun," ujar Muhammad Jamil, Rabu (31/8/2022).

Menurut Jamil, untuk tahun 2023, Pemko Pekanbaru masih menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 ini yang berjumlah Rp2.6 Triliun.

"Namun angka tersebut masih belum valid, karena kemungkinan masih ada perubahan. Bisa saja bertambah atau berkurang disebabkan beberapa faktor," cakapnya.

Seperti kegiatan yang dinilai tidak prioritas bisa saja dihilangkan. Selain itu juga untuk untuk anggaran pendapatan di tahun 2023 nanti menurut Jamil dinaikkan sebesar 10 sampai 15 persen dari tahun ini.