Minggu, 05 Februari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

Total Temuan Inspektorat Kampar di Sejumlah Desa Capai Rp 31,8 Miliar, Inspektur: Bisa Masuk Ranah Hukum
Kamis, 03 November 2022 17:40 WIB
Total Temuan Inspektorat Kampar di Sejumlah Desa Capai Rp 31,8 Miliar, Inspektur: Bisa Masuk Ranah Hukum
Inspektur Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan didampingi Irba V Inspektorat Kampar Rainol DS memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/11/2022)

BANGKINANG (CAKAPLAH) - Total jumlah temuan dugaan penyalahgunaan keuangan dari hasil laporan pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten di sejumlah desa di Kabupaten Kampar cukup parah dan mencengangkan. Sejumlah kades terkesan bandel dan seakan tak takut terjerat hukum karena tak ada itikad mengembalikan uang rakyat.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh CAKAPLAH.COM di Inspektorat Kabupaten Kampar, Kamis (3/11/2022) diperoleh informasi bahwa total jumlah temuan keuangan di sejumlah desa mencapai Rp 31,8 miliar.

Jumlah itu adalah uang negara yang wajib dikembalikan ke negara oleh auditan, baik kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, perangkat desa, tim pelaksana kegiatan (TPK) maupun oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan didampingi Inspektur Pembantu (Irba) V Inspektorat Kabupaten Kampar Rainol DS kepada CAKAPLAH.COM dan beberapa awak media, Kamis (3/11/2022) di ruang kerjanya mengungkapkan, angka Rp 31,8 miliar ini merupakan akumulasi jumlah temuan keuangan sejak tahun 2015 hingga 2021 atau hasil pemeriksaan terakhir tahun 2022 yang jumlahnya bervariasi masing-masing desa. Ada yang akumulasinya satu tahun anggaran dan ada yang lebih dari satu tahun anggaran di desa yang sama.

Inspektur Kabupaten Kampar siap memberikan data yang rinci berapa jumlah temuan setiap desa.

Sementara temuan dari hasil pemeriksaan terhadap 144 desa pada kegiatan pemeriksaan tahun 2022 totalnya mencapai Rp 5 miliar yang ditemukan di 31 desa.

Dari 144 desa ini, Inspektorat Kampar telah merampungkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap 96 desa dengan rincian gelombang pertama 48 desa dan gelombang kedua 48 desa. Sedangkan gelombang ketiga 48 desa lagi rampung hingga tahun anggaran 2022. "Ada yang temuannya satu juta, dua juta. Ada yang satu tahun anggaran, ada yang lebih, beragamlah," bebernya.

Febrinaldi menjelaskan, karena keterbatasan anggaran, setiap tahunnya tidak semua desa yang diperiksa oleh Inspektorat. Setiap kali melakukan pemeriksaan di desa, kadangkala pemeriksaan dilakukan tidak hanya untuk satu tahun anggaran sebelumnya saja namun kadangkala diperiksa dua tahun atau lebih tahun anggaran sebelumnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, ada aspek sumber daya manusia, aspek tata kelola keuangan, aspek penyelenggaraan pemeirntahan dan apsek pengeolaan aset.

Hasil audit ini dituangkan dalam LHP dan LHP ini menjadi dokumen yang disampaikan kepada auditan dalam hal ini Pemdes dan hasilnya harus ditindaklanjuti Pemdes. Desa punya kewajiban menindaklanjuti hasil temuan baik yang sifatnya administrasi maupun keuangan.

Dalam regulasi pengawas keuangan, diberi waktu 60 hari kades untuk menindaklanjuti temuan baik administrasi maupun keuangan.

Selanjutnya tim monitoring internal dibawah Sekretaris Daerah melakukan monitoring, memantau tindak lanjut temuan daripada desa. Inspektorat berharap ada keseriusan Pemdes terutama auditan.

"Itu kan ada kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, ada bendahara penataausaha keuangan desa, sekretaris sebagai verifikasi, TPK, perangkat desa dan ada juga pengurus BUMDesa yang juga menerima penyertaan modal dari desa. Para pejabat keuangan desa inilah apabila ada temuan bersifat keuangan bertanggungjawab sesuai kapasitas untuk melakukan temuan itu," terang Inspektur.

Inspektorat berharap ada keseriusan Kades atau auditan bertanggungjawab menindaklanjuti temuan ini karena ini adalah uang negara. Termasuk juga pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena ada penyertaan modal yang juga bersumber dari uang negara.

Jika belum ditindaklanjuti atau dikembalikan ke kas daerah maka sudah bisa menjadi ranah aparat penegak hukum. Warga berhak mengajukan laporan ke penegak hukum atau LHP ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Inspektorat tidak bisa mencegah atau melarang aparat penegak hukum (APH) melaksanakan wewenangnya apabila temuan ini sudah masuk ke ranah hukum.

Namun demikian Febrinaldi mengakui bahwa Inspektorat Kampar masih berupaya melakukan pembinaan, masih berupaya agar kades menindaklanjuti.

"Artinya kita tak buru-buru laporkan karena mereka aparat kita. Tapi jika pihak APH masuk, kita tak bisa menghalangi itu (perkaranya) naik. Kita masih menjaga agar jangan sampai kades ini tersangkut masalah hukum. Makanya kalau waktu 60 hari kalau kita bicara hukum itu bisa masuk ranah APH," tegas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar itu.

Namun sayangnya hal itu tidak maksimal ditindaklanjuti pihak Pemdes. Banyak kades yang membandel. Bahkan sampai bertahun-tahun tak ada ditindaklanjuti kades maupun mantan kades. Menjelang pemilihan kades serentak lalu, hanya 30 persen calon kades yang diberikan surat bebas temuan karena masih belum menyelesaikan temuannya saat menjabat kades.

Terhafap kades atau auditan yang belum melaksanakan kewajibannya Inspektorat kata Febrinaldi tetap melakukan monitoring, tetap dilakukan penagihan. "Artinya itu tak akan hilang. Kalau tak ditindaklanjuti akumulasi itu ada dalam data kita," bebernya.

Ia mencontohkan ada beberapa desa yang kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum, bahkan Inspektorat diminta lagi melakukan perhitungan kerugian negara. "Kita diminta laporan kerugian negara, artinya potensi naik ke ranah hukum ada," ulasnya.

Terkait temuan yang cukup besar dan merugikan negara ini ada beberapa desa yang ada temuan lebih dari satu tahun anggaran.

Temuan-temuan keuangan ini tetap menjadi kewajiban kades untuk mengembalikan karena datanya sudah masuk dalam sistem. "Beda kalau temuan itu sifatnya rekomendasi pelaksanaan pekerjaan, beda lagi rekomendasinya. Karena telah lewat tahun anggaran tak selesai dianggarkan lagi dan dikerjakan lagi. Kalau sifatnya temuan keuangan itu temuan yang wajib pengembalian. Misalnya temuan kelebihan bayar, atau pajak tak bayar atau kegiatannya fiktif," terang Febrinaldi.

Pada kesempatan ini Febrinaldi mengungkapkan, saat ini ada sebuah desa di wilayah Serantau Kampar Kiri sampai saat ini belum mengembalikan temuan. Prosesnya sudah tahap penyidikan di Polres Kampar dan Inspektorat sudah tahap melakukan penghitungan kerugian negara.

Temuan ini telah bergulir di ranah hukum dan akan masuk di persidangan. "Menunggu waktu lagi karena sudah diminta penghitungan kerugian negara ke kita," ungkapnya.

Terhadap temuan-temuan ini Inspektorat Kampar mengaku tidak tinggal diam. Inspektorat tetap melakukan monitoring setelah dilakukan audit. Pihak kecamatan juga akan menagih dan melakukan pembinaan.

Inspektorat tetap menyampaikan surat ke kades yang aktif. Kemudian apabila dia mantan kades maka surat Inspektorat akan disampaikan kades yang aktif ke mantan kades yang bersangkutan.

Inspektorat juga mengakui selalu menerima pengaduan tentang dugaan kesalahan pengelolaan keuangan desa.

Nah, bagaimana cara menangani pengaduan itu? Inspektur menjelaskan, apabila pengaduan itu berupa laporan langsung atau pemberitaan di media, Inspektorat melalui Irba V akan menangani sesuai standar operasional prosedur.

Jika sifatnya pelimpahan dari APH, maka berdasarkan MoU tahun 2017 dengan APH dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, biasanya APH akan mengonfirmasi dulu ke Inspektorat apakah ini memang telah ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Akan dipastikan apakah sudah ada audit reguler atau audit khususnya atau seperti apa. Inspektur mengaku telah banyak menerima pelimpahan dari APH sejak ia dipercaya menjadi Kepala Inspektorat Kampar.***

Penulis : Akhir Yani
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Pemerintahan, Kabupaten Kampar
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 05 Februari 2023
Panwaslu Kelurahan untuk Pemilu 2024 di Kecamatan Binawidya Dilantik
Minggu, 05 Februari 2023
Bravo 5 Salurkan Bantuan Sembako ke Masyarakat, Penerima Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi
Minggu, 05 Februari 2023
FBCB Menguatkan Pendidikan Pemilih untuk Partisipasi dan Representasi Perempuan serta Kelompok Minoritas di Pemilu 2024
Sabtu, 04 Februari 2023
Pengurus Ikasmanda 87 Resmi Dilantik, Fokus Bergerak di Bidang Sosial

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Februari 2023
Melalui Sampoerna Mobile Banking, Warga Riau Berkesempatan Jadi Sultan Dadakan
Jumat, 03 Februari 2023
Cara Memotong Ayam yang Benar
Kamis, 02 Februari 2023
Diresmikan Istri Pj Walikota, Vinia Butik Marpoyan Tawarkan Produk Berkualitas Harga Terjangkau
Selasa, 31 Januari 2023
3 Zodiak Jalani Hidup Paling Beruntung Bulan Februari 2023

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Oppo Find X6 Series Akan Punya Tiga Varian, Ini Bocorannya
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Februari 2023
Bahagianya Adinda, Penyintas yang Menari "Yamko Rambe Yamko" di Acara Peringatan Hari Kanker
Selasa, 31 Januari 2023
Peringati Hari Kanker Dunia, IDI Pekanbaru akan Gelar Berbagai Kegiatan
Senin, 30 Januari 2023
Prevalensi Stunting di Siak Naik 3 Persen, Wabup: Perlu Perhatian Serius
Senin, 30 Januari 2023
Sederhanakan Birokrasi, BKKBN Riau Terbitkan Surat Tugas Tim Kerja

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Tahun 2022 Santuni Rp 2 Triliun, Jasa Raharja Sambangi Unri untuk Tekan Lakalantas di Riau
Rabu, 01 Februari 2023
UIR Penjajakan Potensi Kerjasama dengan UTP Malaysia
Selasa, 31 Januari 2023
Gubernur Syamsuar Bangga Anak Riau Diterima Magang di Thailand dan Filipina
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

HUT Kampar 2023 - APRIL RAPP
Terpopuler
PCR 2023
Foto
Khas Hotel November 2022
Nataru 2022 April.RAPP
Selasa, 31 Januari 2023
7 Drakor Terbaru Februari 2023, Ada The Heavenly Idol dan Taxi Driver 2
Senin, 30 Januari 2023
Sosialisasi Upaya Konservasi Gajah, Komedian Komeng dan Djarwo Kwat Kunjungi PLG Minas
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www