Rabu, 30 November 2022

Breaking News

  • Kasus Covid-19 Menanjak, Gubri Perintahkan Gesa Vaksinasi Booster   ●   
  • Paling Lambat 3 Desember, Pemprov Riau Ingatkan 8 Daerah segera Usulkan Draf APBD 2023   ●   
  • Kapolda Pertama yang Turun Langsung ke Lokasi Gempa Cianjur, Irjen Iqbal Bawa 9 Truk Sembako   ●   
  • Sensus Terkini, Pertumbuhan Islam di Inggris Meroket   ●   
  • Oknum Staf KUA Diduga Lecehkan Siswi MTs di Siak Ditangkap   ●   
  • UMK 2023 Kepulauan Meranti Naik 8,03 Persen, Jadi Rp3,224 Juta   ●   
  • Satpol PP Pekanbaru Turunkan 100 Personel Amankan Tour de Siak   ●   
  • 1.098 Personel Polisi Amankan Event Tour De Siak di Pekanbaru   ●   
  • Jelang Nataru, Waspada Harga Bahan Pokok Ini Naik   ●   
  • Pemprov Riau Akui Gubri Batal ke Meranti, Erisman: Katanya Ada Penolakan Bupati Tapi Alasannya Kita Tak Tahu
Yamaha 27-30 November 2022

Soal Putusan Verstek PN Pelalawan,
Kadis LHK Riau Ajukan Gugatan Soal Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan
Jum'at, 04 November 2022 17:35 WIB
Kadis LHK Riau Ajukan Gugatan Soal Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan
Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod menginstruksikan jajarannya mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas putusan Pengadilan Negeri Pelalawan terkait gugatan Yayasan Firmar Abadi.

Gugatan perlawanan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan secara verstek tentang keberadaan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Upaya hukum gugatan perlawanan (verzet) ini dilakukan untuk mempertegas keberadaaan Undang-undang Cipta Kerja sebagai panduan hukum dalam penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

Selain itu, sekaligus juga untuk memastikan posisi kewenangan DLHK pada persoalan keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

"Saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran untuk mencermati putusan PN Pelalawan tersebut dan segera mengajukan gugatan perlawanan atas putusan verstek tersebut," kata Mamun Murod pada Jumat (4/11/2022).

Dikabulkannya gugatan Yayasan Firmar Abadi secara verstek, dinilai sejumlah kalangan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana dalam UU tersebut, secara tegas diatur soal keberadaan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan diselesaikan lewat pengenaan sanksi administrasi berdasarkan asas ultimum remedium.

Ultimum remedium adalah istilah dan asas hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi terakhir (pamungkas) dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, suatu perkara dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur lain seperti negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi, sebelum menempuh jalur pidana.

"Tentu saja kami menghormati putusan majelis hakim PN Pelalawan tersebut. Namun, kami juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum atas putusan itu. Ada beberapa hal dalam amar putusan yang menurut kami kurang tepat. Atas arahan dan instruksi Bapak Kepala Dinas LHK Riau, kami segera akan mendaftarkan gugatan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut," kata Sub Koordinator Gakkum DLHK Provinsi Riau, Agus Suryoko SH MH.

Agus meluruskan soal kabar DLHK Riau sebagai turut tergugat yang disebut kelompok tertentu tidak pernah hadir sepanjang persidangan gugatan Yayasan Firmar Abadi. Padahal, DLHK Riau beberapa kali hadir dan telah memenuhi panggilan persidangan.

Namun, lantaran tergugat yang diklaim pemilik kebun bernama Yonathan Pangaribuan sama sekali tidak pernah hadir, menyebabkan persidangan beberapa kali ditunda. Di sisi lain, agenda kerja DLHK sangat padat dan menyita waktu, selain untuk menghadapi gugatan di pengadilan.

"Sehingga tidak benar jika kami (DLHK) disebut tidak pernah hadir. Justru karena tergugat tidak pernah hadir, sehingga agenda persidangan kerap tertunda," jelas Agus.

Agus juga membantah klaim terhadap DLHK Riau yang dituduh melakukan pembiaran serius terhadap pengrusakan hutan yang dilakukan tergugat. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak tepat dan sangat tendensius.

Ia menjelaskan, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelesaian masalah kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan dilakukan lewat penjatuhan sanksi administrasi, yakni melalui penetapan denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Hal tersebut tertuang jelas dalam pasal 110A dan pasal 110B Undang-undang Cipta Kerja sebagai revisi dari UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Agus menegaskan, roh dan terobosan hukum dalam UU Cipta Kerja tersebut yakni penerapan asas ultimum remidium, yakni penyelesaian masalah dilakukan dengan mengedepankan sanksi administrasi dan belum bersifat bersifat tindakan hukum secara pidana.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan langsung UU Cipta Kerja, proses dan tahapan pemberian sanksi administrasi dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk kewenangan melakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan, juga hanya dilakukan oleh Menteri LHK.

"Jadi, dalam Undang-undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, tidak disebutkan soal kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam pemberian sanksi atau tindakan apapun berkaitan dengan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan," jelas Agus.

Gugatan Kurang Pihak

DLHK Provinsi Riau juga menilai gugatan yang diajukan oleh Yayasan Firmar Abadi tersebut kurang pihak. Soalnya, dalam gugatan yang sudah diputus oleh PN Pelalawan itu, tidak menyertakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pihak yang digugat atau turut tergugat.

Padahal faktanya, jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kementerian tersebut memiliki sejumlah fungsi pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 disebutkan kalau Kementerian LHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

"Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka gugatan Yayasan Firmar Abadi tersebut adalah kurang pihak sehingga tidak dapat diterima dan harus dibatalkan," kata Agus.

Sebelumnya, DLHK Riau telah menerima pemberitahuan isi putusan dari PN Pelalawan pada 21 Oktober lalu. Isi putusan yakni majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan verstek.

Yayasan Firmar Abadi menggugat Yonathan Pangaribuan terkait penguasaan hutan tanpa izin seluas 200 hektare untuk kebun kelapa sawit di Desa Segati, Langgam, Pelalawan pada 10 Juni 2022 lalu. Adapun DLHK Provinsi Riau dijadikan sebagai turut tergugat.

Dalam amar putusan yang dibacakan pada 17 Oktober lalu, majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa lahan seluas 200 hektar adalah merupakan kawasan hutan. Selain itu, tergugat Yonathan dihukum untuk memulihkan objek sengketa untuk menebang kelapa sawit dan memulihkannya dengan menanam tanaman kehutanan serta menyerahkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun, meski UU Cipta Kerja telah mengatur soal penyelesaian masalah kebun sawit dalam kawasan hutan mengedepankan asas ultimum remidium, tapi majelis hakim dalam putusannya justru memerintahkan Dinas LHK Riau melakukan penindakan secara pidana terhadap Yonathan Pangaribuan.***

Penulis : Amin
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Pemerintahan, Hukum, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 30 November 2022
Direktorat Intelkam Polda Riau Silaturahmi ke RPBD di Kuansing
Rabu, 30 November 2022
Buka Event Akbar AGPAII, Sekda Kampar Ajak Masyarakat Jaga Generasi dengan Ilmu Agama
Rabu, 30 November 2022
Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif, Dit Intelkam Polda Riau Beri Bantuan ke Driver Gojek Pekanbaru
Rabu, 30 November 2022
Anggota DPR RI Jon Erizal Minta BUMN Tingkatkan Peran Kemitraan dengan UMKM

Serantau lainnya ...
Rabu, 30 November 2022
Resep Martabak Telur Roti Tawar, Simpel dan Enak ala Chef Devina Hermawan
Rabu, 30 November 2022
Forum Maxi Pekanbaru Peduli Gempa Cianjur
Selasa, 29 November 2022
Rinaldi dan Chandra Resmi Pimpin Nmax Owner Communitas Periode 2022 - 2024
Rabu, 23 November 2022
Kenali PHA: Kandungan Skincare untuk Kulit Sensitif

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Rabu, 30 November 2022
Mengenal Ubur-ubur Kotak, Makhluk Laut Paling Berbisa di Dunia
Rabu, 23 November 2022
Walau Bersayap, 7 Burung Ini Tidak Bisa Terbang
Senin, 21 November 2022
Kemenkominfo Gelar Literasi Digital, "Tips Digital: WhatsApp For Business"
Jumat, 18 November 2022
PDS Mudahkan Konsumen Lakukan Transaksi, hanya Lewat Genggaman

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 30 November 2022
Sambiloto: Si Raja Pahit yang Kaya Manfaat bagi Kesehatan
Senin, 28 November 2022
Dinas P3AP2-KB Riau Luncurkan Aplikasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Senin, 21 November 2022
Aksesoris Travelling Yang Wajib Anda Bawa Saat Hujan
Jumat, 18 November 2022
Cegah Sakit di Musim Hujan dengan Mengonsumsi 7 Makanan Mengandung Vitamin B6

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 28 November 2022
Hendriko Dikukuhkan sebagai Guru Besar Pertama di Politeknik Caltex Riau
Jumat, 25 November 2022
Pemko Pekanbaru Ajak Hima Persis Beri Kontribusi Nyata Bangun Pekanbaru
Rabu, 23 November 2022
Gelaran Puncak Acara Big Event Predatech 2022 Sukses Dilaksanakan Predatech dan LPI
Selasa, 22 November 2022
Diperkuat Unilak, Riau Tambah Medali dari Sepak Takraw di Pomnas 17 Padang

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

Pegadaian Oktober 2022
Terpopuler

02

Khas Hotel November 2022
Foto
DPRD Riau 2022 1
Diskes Rohul Agustus 2022
Sabtu, 26 November 2022
Indra Prasta Simpati Gempa Cianjur, Lelang Gitar Kesayangan
Senin, 21 November 2022
Blak-blakan Nia Ramadhani kepada Merry Riana; Terjerat Kasus Narkoba Jadi Mukjizat Bagi Pernikahanku
Sabtu, 19 November 2022
DDV dan Aksa Bumi Langit Gelar Nonton Bersama untuk Anak-anak Kurang Beruntung
Sabtu, 19 November 2022
Nia Ramadhani Ungkap Terjerat Narkoba Bukan Akhir Dunia

Selebriti lainnya ...
DPRD Riau 2022 2
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
BSP - HUT Siak 12 Oktober 2022
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi
Jumat, 28 Oktober 2022
Niat Awal untuk Pendidikan, Alina Kini Mencintai Islam
Selasa, 25 Oktober 2022
Ustaz Yurnalis di Hadapan Warga Binaan: Jika Ingin Jadi Insan Hebat, Lapangkan Hati

Religi lainnya ...
DPRD Riau Hari Kesehatan Nasional 2022
Indeks Berita
DPRD Riau HUT BRIMOB 2022DPRD Riau HGN 2022HUT RI 77 - APRIL RAPPPertaminaHUT Riau 2022 - PT SPR
www www