(CAKAPLAH) - Pemerintah Yunani akan melarang penjualan spyware atau perangkat pengintai di ponsel setelah surat kabar berita sayap kiri Yunani, Documento melaporkan 30 orang lebih dari menteri hingga pebisnis, telah disadap negara.

Surat kabar Documento kemarin mengungkap nama orang-orang yang telah disadap spyware Predator untuk keuntungan pemerintah konservatif Yunani. Mulai dari mantan perdana menteri konservatif, menteri luar negeri hingga menteri keuangan saat ini telah menjadi target penyadapan.

Tudingan penyadapan itu dibantah oleh juru bicara pemerintah Yunani, Giannis Oikonomou. Oikonomou sendiri menyatakan tudingan surat kabar itu tidak berdasar.

Dia menjelaskan pemerintah Yunani tidak pernah menggunakan atau membeli perangkat spyware. Oikonomou pun menjelaskan pihak kehakiman akan menginvestigasi laporan yang diterbitkan Documento.

Oikonomou menyatakan pemerintah Yunani akan segera mengajukan RUU ke parlemen untuk melarang penjualan perangkat spyware.

“Kami tidak akan membiarkan bayangan apa pun tetap ada pada masalah yang meracuni masyarakat Yunani,” jelasnya, dikutip dari Reuters, Selasa (8/11).

Laporan Documento ini mengungkap skandal terbaru terkait penyadapan yang dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa. Penyadapan yang menyebabkan kegaduhan politik di Yunani itu telah mendorong Uni Eropa untuk lebih memperhatikan penggunaan dan penjualan spyware.

Beberapa pihak pun melakukan penyelidikan terkait penyadapan yang dilakukan pemerintah Yunani.

Pada Juli lalu, pemimpin oposisi sayap kiri Yunani Nikos Androulakis mengajukan pengaduan kepada jaksa penuntut Yunani atas percobaan penyadapan ponselnya dengan spyware. Namun pemerintah Yunani yang akan mengadakan pemilu pada 2023 nanti menyatakan penyadapan itu sah dan telah disetujui oleh jaksa.

Jaksa penuntut Yunani juga sedang menginvestigasi tuduhan seorang jurnalis yang yakin ponselnya disadap oleh badan intelijen Yunani.

Karena banyaknya kasus penyadapan, komite parlemen khusus Eropa (PEGA) segera menyelidiki penggunaan spyware Pegasus dan spyware lain. Mereka juga sudah mengunjungi Yunani dan Siprus pekan lalu.

“Masalah ini harus segera dan sepenuhnya diklarifikasi sebelum pemilu (Yunani) tahun depan,” jelas salah satu anggota komite, Sophia In ‘T Veld.