Kepala BRGM RI, Hartono (kiri) bersama Gubernur Riau Syamsuar
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Untuk percepatan rehabilitasi mangrove di 72 desa yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui program Indonesia's Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) telah menganggarkan dana sebesar Rp90 miliar.
Adapun tujuh kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan realisasi mangrove ini, adalah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai.
Kepala BRGM RI, Hartono mengatakan, bahwa dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk penanaman magrove saja tapi juga kegiatan pendukung lainnya, seperti untuk sosialisasi mangrove dan Desa Mandiri Peduli Mangrove.
Lebih lanjut Hartono mengatakan, BRGM melalui program M4CR telah menargetkan lahan mangrove yang akan direhabilitasi seluas 5.886 hektare yang ada di tujuh kabupaten/kota di Riau.
"Kami minta dukungan Pak Gubernur dan pihak terkait, agar target yang akan kita kerjakan di 2023 nanti bisa terealisasi," kata Hartono usai melakukan audiensi bersama Gubernur Riau, Syamsuar di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (10/11/2022).
Menjawab itu, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mendukung kegiatan yang akan dilakukan BRGM, khususnya untuk wilayah Provinsi Riau.
"Terima kasih atas perhatian dari BRGM kepada Provinsi Riau, sehingga diharapkan ke depannya luas lahan mangrove bertambah dan memberikan manfaat untuk masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, mangrove memiliki banyak manfaat, salah satu diantarnya untuk mengatasi masalah abrasi. Di Riau, beberapa daerah khususnya pulau terluar mengalami abrasi sangat tinggi, sehingga adanya mangrove bisa membantu masalah tersebut.
"Ini semua (percepatan rehabilitasi mangrove) berkaitan dengan abrasi dan mengatasi kerusakan, karena banyaknya masyarakat yang melakukan perambahan. Tidak hanya itu juga bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka bisa menyayangi mangrove yang ada di Riau," terangnya.
Gubri juga mengaku prihatin, banyak wilayah di Provinsi Riau, khususnya di bagian pesisir yang semakin hari semakin berkurang luas wilayahnya akibat abrasi.
"Sementara di negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia wilayahnya justru semakin luas," pungkasnya.
Untuk diketahui, melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020, pemerintah Indonesia menargetkan Rehabilitasi Mangrove Nasional seluas 600.000 hektare hingga tahun 2025.
Pemerintah Indonesia melaksanakan program ini secara inklusif dan partisipatif, termasuk melalui kerja sama dengan para pihak, salah satunya Bank Dunia melalui program M4CR.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Lingkungan, Riau |