Gubernur Riau Syamsuar
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak agar Bupati Kepulauan Meranti M Adil disekolahkan. Desakan itu imbas perseteruan M Adil dengan Gubernur Riau Syamsuar.
Syamsuar saat dikonfirmasi menyebut masih menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Itu kewenangan Menteri Dalam Negeri. Kita lihat lah nanti dari pak Menteri Dalam Negeri. Karena kemarin kan tahu persoalannya. Kita tunggu apa petunjuk dari pak Menteri," kata Syamsuar, Kamis (10/11/2022).
Akhir-akhir ini, komunikasi antara Syamsuar dan M Adil cukup panas dan jadi perbincangan. Mulai dari Syamsuar seolah dihalangi menghadiri kegiatan di Kepulauan Meranti. Baru-baru ini Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga tidak dihadiri M Adil, bahkan tidak mengutus perwakilan.
Syamsuar ditanya soal 'perseteruan' itu tidak ingin berkomentar banyak. "Nggak tahu saya, tanyalah pada ahlinya," kata Syamsuar.
Ditanya soal pernyataan DPRD Riau yang menyebut setop anggaran yang ditujukan ke Kepulauan Meranti, Ia menyebut Pemprov tetap memberi porsi. Namun, Syamsuar mengaku lupa berapa besaran yang dikucurkan untuk Kepulauan Meranti.
"Ada lah, tak ingat saya. Semua daerah kan ada," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim menilai menyebut, dalam sistem pemerintahan, punya struktur yang jelas. Dari atas, Gubernur, ke bawah. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang punya banyak kewenangan.
"Bisa lakukan pembinaan, evaluasi dan segala macam terhadap kepala daerah yang di bawah tingkatannya," kata Eddy.
Kalau seandainya dibiarkan, kata Eddy, ini bisa jadi preseden buruk. Karena itu Ia mendesak gubernur tegas dalam hal ini. "Minimal lakukan teguran, sanksi. Kalau perlu sekolahkan. Sudah pernah kejadian. Kepala daerahnya sekolahkan. Kementerian ada sekolahnya itu. Agar ini tidak merembet ke daerah lain," tegas dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menyebut, Riau ada 12 kabupaten kota. Kue pembangunan itu juga dibagi ke 12 kabupaten kota. Ia tidak ingin perilaku yang ditunjukkan seorang kepala daerah berdampak kepada masyarakat di kabupaten itu.
"Kita nanti tidak mau ada dampak buruk kepada kabupaten ketika kepala daerahnya tidak punya etika. Ini kan bukan kali pertama melakukan ini," kata dia.
Lanjut dia, kalau ada perseteruan pribadi jangan dibawa daerah. Bahkan Ia geram dengan persoalan M Adil yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.
"Saya sampaikan ke banggar coba kita evaluasi, berapa APBD kita ke Meranti. Kalau perlu kita setop dulu. Ini berdampak buruk. Kalau ada dia bagi hasil daerah kita berikan," kata dia.
"Sepertinya di Riau ini dia berdiri sendiri. Contohnya MTQ tidak ikut, Porprov tidak juga. Beberapa kali, ke kuansing tidak dikirim. Pesan saya etika dinomorsatukan," tambah dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti |