PEKANBARU (CAKAPLAH) - Perseteruan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dengan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kian mamanas, pasca absen dalam acara rapat koordinasi (Rakor) gubernur, bupati/walikota serta lurah dan camat se-Riau bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian beberapa hari lalu.

Salah satu tokoh masyarakat Riau asal Kepulauan Meranti, Wan Abubakar angkat bicara terkait perseteruan kedua kepala daerah itu. Kepada CAKAPLAH.com, dia menilai Bupati Kepulauan Meranti M Adil tidak mengerti tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Dia menganggap gubernur itu satu level dengannya, dan menganggap tidak punya kekuatan memperhatikan kabupaten. Padahal gubernur itu merupakan penguasa pemerintah pusat di daerah," kata Wan Abubakar, Jumat (11/11/2022).

Untuk itu, mantan Gubernur Riau itu meminta M Adil hendaknya menjalankan sistem pemerintahan daerah yang baik dan benar. Karena gubernur dengan bupati itu dalam penyelenggaraan pembangunan harus berkoordinasi untuk kemajuan daerah.

"Bupati itu harus mengetahui apa kewenangan dia dan apa kewenangan gubernur. Dalam pembangunan saya kira pak Gubernur tidak ada tidak memperhatikan Meranti, seperti yang dituduhkan M Adil bahwa gubernur menyepelekan Meranti. Itu tidak benar, karena sudah berapa banyak anggaran provinsi yang disalurkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti," terangnya.

"Jadi dia M Adil itu memusuhi Gubernur itu gunanya apa? Apa untungnya? Dia tak mengerti. Jadi kalau ngomong sama orang tak mengerti, kita sulit menghadapi orang yang tidak mengerti dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Kami berharap staf dia di Meranti itu bisa memberi masukan dan pandangan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar M Adil tidak asal ngomong," sambungnya.

Menurut Wan Abubakar, dengan tidak hadirnya Adil di acara rakor gubernur yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena alasan itu acaranya gubernur.

"Wajar saja Mendagri hadir di acara gubernur. Seharusnya dalam rakor itu M Adil harus hadir menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi kalau dia tidak hadir karena rakor itu acara gubernur dia mau ngapa? Apakah dia mau melawan gubernur? Mana bisa gubernur dilawannya," tegasnya.

Karena itu, Wan Abubakar mengusulkan agar Mendagri mengambil tindakan tegas atas tindakan Bupati Kepulauan Meranti M Adil, yang tidak memiliki etika dalam sistem pemerintahan daerah.

"Saya sebagai tokoh masyarakat Riau berharap Mendagri dapat mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Meranti, karena dia M Adil sudah melanggar etika pemerintahan dalam memimpin Kepulauan Meranti. Kalau perlu M Adil disekolahkan

Apalagi, menurut mantan Gubernur Riau ini, Bupati Kepulauan Meranti M Adil selalu membuat kegaduhan yang mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Riau.

"Dia ini (M Adil) selalu menjadi buah bibir orang di kabupaten/kota lain. Karena itu, saya minta tokoh masyarakat Meranti harus protes keras terhadap tindakan Bupati Meranti itu. Apalagi banyak kegiatan tingkat provinsi, Bupati Meranti tidak mengutus utusan baik itu, kegiatan keagamaan, olahraga dan lainnya. Tentu ini merugikan masyarakat Meranti," tukasnya.***