PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya mengatakan data yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol, Yusran soal bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Riau ke Meranti berbeda dengan data yang dimiliki Pemprov Riau.

Bahkan, Erisman menyayangkan Yusran yang menyebut-nyebut soal 'anak tiri' dalam pernyataannya di beberapa media terkait alasan Bupati Meranti M Adil yang menolak hadir pada rapat koordinasi bersama lurah dan camat, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kata Yusran, itu bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur yang menganaktirikan Meranti dalam pembagian anggaran.

Yusran menyebut APBD Riau tahun ini Rp 10 triliun. Namun Pemkab Meranti hanya dapat kucuran Rp 3,8 miliar.

"Semestinya bicara berdasarkan data, jangan asumsi yang terkesan tendensius," kata Erisman, Jumat (11/11/2022) di Pekanbaru.

Ditegaskan Erisman, ada beberapa hal yang wajib diluruskan dari pernyataan Yusran tersebut.

Pertama, katanya, Yusran menyebut bahwa APBD Provinsi Riau TA 2022 sebesar Rp10 triliun. 

"APBD Riau saja dia tak tahu. TA 2022 APBD Riau hanya Rp8,932 triliun bukan Rp10 triliun. Itu saja sudah salah," kesalnya.

Kedua, Bankeu yang disalurkan Pemprov Riau ke Meranti melalui APBD TA 2022 sesuai data dari Bappedalitbang Provinsi Riau bukan Rp3,8 miliar, tapi Rp22.186.552.000.

"Ini naik dari tahun 2021 lalu yang hanya sebesar Rp19.774.133.000, merupakan Bankeu dan bantuan keluarga miskin," ungkap Erisman.

Erisman menjelaskan bahwa Bankeu itu disalurkan berdasarkan indikator yang jelas. Bukan sekehendak hati saja.

"Tak bisa semaunya saja. Bankeu itu kan ada indikatornya. Misalnya Bankeu untuk guru bantu. Tentu berdasarkan jumlah guru bantu di kabupaten terkait. Kalau banyak terdata, tentu lebih besar. Begitupun sebaliknya," jelasnya.

Erisman menyampaikan, bahwa kemajuan daerah bisa dicapai dengan sinergi dan koordinasi yang baik. Bukan dengan cara saling menjatuhkan.

"Semestinya kita jalin kerjasama yang baik. Sinergi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan begitu berbagai persoalan yang ada bisa dicarikan solusinya. Kalau saling salah-menyalah, apalagi tidak objektif, ya mau kita bawa kemana kampung kita ini," sesal Erisman.

Erisman juga menyebut, bahwa otonomi daerah sesuai UU Otda diletakkan di kabupaten/kota.

"Artinya kabupaten/kota semestinya kreatif dan inovatif dalam menggali PAD di daerahnya, sehingga punya kemandirian fiskal. Jadi, tak selalu tergantung kepada provinsi. Itulah tujuan otonomi," tegasnya.

Pastinya, Pemprov Riau sangat ingin seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau maju dan sejahtera. Tapi tentu Bankeu yang disalurkan kepada kabupaten/kota sesuai aturan dan kemampuan keuangan.

"Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya anak benar atau anak tiri itu," tukasnya. 

Diberitakan, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menolak hadir rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena acara itu disebut acara Gubernur Riau, Syamsuar. Bukan kali ini saja Bupati Adil enggan menghadiri pertemuan dengan gubernur.

"Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran, Jumat (11/11/2022).

Yusran juga menyebut soal Pemkab Meranti yang hanya dapat kucuran Bankeu Rp 3,8 miliar.

"Dari APBD Rp 10 triliun itu kita dapat Rp 3,8 miliar. Itu perlu dikomunikasikan juga," kata Yusran.

Untuk mendapat bantuan Pemprov Riau, Adil disebut sudah berulang kali duduk bersama Syamsuar. Hanya saja seluruh pertemuan dinilai tak membuahkan hasil.

"Sudah duduk dari awal tahun, ketemu di kediaman pak gubernur. Termasuk pada perubahan (perubahan APBD) juga tidak tercantum bantuan anggaran Pemprov ke kita, ya anggaran bankeu, infrastruktur," katanya.

Yusran juga menilai tidak ada konflik pribadi antara Bupati Adil dan Gubernur Syamsuar. Di mana semua yang dilakukan sebagai bentuk protes ke Pemprov Riau.

"Tidak ada konflik person. Itu terkait kebijakan pak gubernur saja ke Meranti, dari awal sudah duduk. Waktu itu masih Pak Masrul Kasmy Plt Sekda," katanya.

Yusran mengaku bahwa Meranti adalah kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau. Namun tak pernah ada perhatian khusus dari Pemrov Riau.