PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, di Indragiri Hilir (Inhil) saat ini sedang dalam kondisi rusak parah.

Jalan yang dimaksud adalah jalan lintas provinsi di ruas jalan penghubung antara Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang, sampai Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning, yang saat ini tidak lagi bisa dilalui. Serta ada juga jembatan yang rusak di daerah tersebut.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M Arief Setiawan mengatakan, bahwa anggaran untuk perbaikan infrastruktur kewenangan provinsi tersebut masuk dalam APBD Riau tahun 2023.

"Untuk APBD Riau 2023, ada 2 jembatan yang diperbaiki, serta dan 4 kilometer aspal di ruas jalan tersebut," kata Arief menjawab CAKAPLAH.com, (16/11/2022).

Selain jalan dan jembatan, kata Arief, APBD Provinsi Riau tahun depan juga ada mengganggarkan normalisasi sungai.

"Iya untuk normalisasi sungai juga masuk anggarannya," kata Arief.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Inhil, Musyafak Asyikin kepada CAKAPLAH.com mengatakan, sejak musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, jalan lintas provinsi di ruas jalan penghubung antara Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang, sampai Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning, saat ini tidak lagi bisa dilalui.

"Itu jalan kewenangan provinsi. Sekarang betul - betul tidak bisa dilalui. Selain rusak, juga tergenang air. Sehingga dampak ekonomi juga sangat terasa di masyarakat," kata Musyafak, Selasa (15/11/2022).

Dampaknya kata mantan anggota DPRD Riau ini sangat terasa di masyarakat. Jarak tempuh masyarakat yang hendak menjual sawitnya di Pabrik kelapa Sawit (PKS) yang biasanya hanya menempuh jadak 41 kilometer, saat ini harus mencari jalan alternatif di jalan lintas timur sepanjang ratusan kilometer.

"Sehingga jaraknya itu hampir 80 kilometer, dan otomatis harga sawit akan turun. Kemarin masyarakat sudah unjuk rasa di kecamatan, dan pihak kecamatan akan membawa mereka berdiskusi dengan bupati Inhil," cakapnya lagi.

Ia mengatakan, saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Riau periode 2014 - 2019, dirinya telah mengusulkan proyek normalisasi sungai, agar sistem perairan yang ada di Sungai Keritang dan Sungai Reteh, akam lancar, dan banjir akan sedikit bisa dikurangi.

"Waktu itu sudah masuk usulan itu, tapi mungki  tidak terkawal lagi saat ini. Jadi saat ini masyarakat minta pemerintah provinsi betul - betul serius. Jadi memang di ruas jalan provinsi ini sebenarnya, ada 11 kilometer lagi yang tidak layak, jangankan kena banjir, tidak kena banjir saja jalan itu sudah parah," katanya.

"Mungkin saja salah satu keraguan pemerintah untuk mengaspal jalan tersebut karena tahu bahwa itu jalan sering digenai banjir. Makanya, peru normalisasi sungai," cakapnya lagi.

Selain jalan, kata Musyafak, banyak juga jembatan yang menjadi kewenangan provinsi Riau, sampai saat ini dalam kondisi rusak.

"Bahkan kemarin sampai ada mobil yang terbalik karena jembatannya rusak," ujarnya.