PEKANBARU (CAKAPLAH) - Provinsi Riau secara bertahap dinilai mampu mengurangi tingkat ketergantungan atas dana transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan struktur APBD Riau tahun 2022, sumbangan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah lebih besar dari dana transfer. Di APBD 2023 komposisi PAD, bahkan sudah mendekati 60 persen dibanding dana transfer. Naiknya sektor PAD itu telah membuat postur APBD mampu didesain menggambarkan kemandirian fiskal.

Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pendapatan daerah secara pasti menuju derajat desentraliasi yang jauh lebih baik.

Lebih lanjut Syahrial mengatakan, tata kelola, kinerja, sistem evaluasi dan konsistensi dalam menjalankan sejumlah program strategis telah membawa angin segar terutama dalam menuju kemandirian fiskal.

"Pak Gubernur secara konsisten memang sedari awal sudah menekankan pentingnya tata kelola dan upaya meningkatkan kinerja. Kemandirian fiskal itu terhitung sebagai capaian baru yang sangat mengembirakan," katanya.

Meski Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil, kata Syahrial, namun langkah-langkah terukur dalam mengurangi ketergantungan atas dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan akan membawa Riau ke dalam sistem desentraliasi yang lebih baik.

"Kita jauh lebih percaya diri, termasuk tentunya dalam kemandirian fiskal," ujarnya.

Dari data yang dihimpun, struktur APBD Riau memang sudah semakin menunjukkan kondisi menggembirakan, terutama dari komposisi dana penyokong belanja daerah. Dominasi dana transfer makin mengecil seiring naiknya PAD.

Pada 2019 besaran sumbangan sektor PAD ke APBD Riau masih di angka 38,26 persen. Naik menjadi 43 persen tahun 2021 dan pada tahun 2022 sudah di angka 54,18 persen dan menjadi 58,95 persen di struktur APBD tahun 2023.

Ketergantungan APBD dari dana transfer di tahun ini tersisa 45,72 persen dan sudah di angka 41,01 persen di tahun 2023.

Secara umum, pada tahun 2019 besaran APBD Riau mencapai Rp9,421 triliun. Dari struktur itu sumbangan PAD berjumlah Rp3,064 triliun dan dana transfer Rp5,4 triliun.

Dua tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2021 angka dukungan PAD ke APBD Riau naik ke angka Rp4,014 triliun, dana transfer Rp5,116 triliun dari jumlah total APBD Riau yang mencapai Rp9,183 triliun.

Pada tahun 2022 perbandingan sumbangan PAD dan dana transefer dari pemerintah pusat sudah sangat mendekati yakni PAD sebesar Rp4,839 triliun, dana transfer Rp4,084 triliun dari total besaran APBD Riau yang berada di angka Rp8,932 triliun.

"Jadi struktur APBD Riau di tahun 2023 sudah mencerminkan kemandirian yang jauh lebih baik, yakni dengan mencantumkan dominasi PAD dibanding dana transfer. Ketergantungan atas dana transfer ini sebelumnya mengkhawatirkan banyak pihak. Salah satu pemicu kekhawatiran adalah potensi perubahan besaran dana transfer, yang terkadang sulit diprediksi sehingga pemerintah daerah sering kelimpungan dalam alokasi anggaran," tutupnya.***