PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau melakukan bimbingan teknis (Bimtek), pendidikan dan pelatihan serta uji sertifikasi kompetensi bagi tenaga ahli muda bidang teknik jalan, tenaga ahli muda bidang jembatan, dan tenaga ahli muda teknik sumber daya air.

Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, Senin (21/11/2022) di Pekanbaru. Kegiatan itu dihadiri Kepala Balai Bina Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh, Direktorat Jenderal Bina Jasa Kontruksi, Kementerian PUPR, Indra Suhada serta Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi Herdy ST MSi.

Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi Dinas PUPR-PKPP Riau, Herdy ST MSi mengatakan, kegiatan pelatihan dilaksanakan selama enam hari kedepan, dengan lima hari teori dan satu hari asesmen. Sedangkan untuk Bimtek, tiga hari teori dan satu hari asesmen.

"Bimtek, pendidikan dan pelatihan ini diikuti oleh 90 peserta, masing-masing bidang ada 30 orang. Peserta merupakan masyarakat kontruksi yang memiliki kriteria," kata Herdy.

Lebih lanjut Herdy mengatakan, bagi peserta akan mendapat fasilitas sertifikat uji kompetensi dari Balai Bina Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh. Kemudian sertifikasi kelulusan yang dinyatakan oleh asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

"Namun untuk menentukan kelulusan, peserta akan dilakukan uji asesmen oleh asesor LSP, dan bagi peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat ahli yang dikeluarkan oleh LPJK," tutupnya.

Sementara itu, Balai Bina Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh, Indra Suhada mengatakan, pihaknya dari Kementerian PUPR sangat menyambut baik inisasi dari Pemprov Riau melalui Dinas PUPR-PKPP Riau yang telah menyelenggarakan bimtek dan uji sertifikasi kompetensi untuk tenaga ahli kontruksi.

Sebab menurut Indra Suhada, kegiatan tersebut bagian dari pembinaan Kementerian PUPR, karena itu telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 ada tugas berjenjang, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Karena dalam undang-undang itu disebutkan, bahwa kewenangan pemerintah provinsi itu untuk melatih tenaga ahli. Sedangkan kabupaten/kota melatih tenaga terampil. Pada hari ini Dinas PUPR-PKPP Riau sudah melaksanakan kewajiban itu. Kami harap ini terus dilakukan, sebab ini amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Artinya sekarang semua tenaga kerja kontruksi harus bersertifikat, dan itu sudah kita atur mekanisme mulai dari pengadaan barang jasa sampai pekerjaan," terangnya.

Karena itu, Indra Suhada meminta kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena bimtek dan uji sertifikasi kompetensi tersebut tidak main-main, karena tidak kecil biaya yang dikeluarkan.

"Artinya kalau ini dilakukan secara perorangan tentu harus mengeluarkan biaya besar. Jadi ini sudah difasilitasi oleh Pemprov Riau secara gratis, maka alangkah ruginya kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan," tutupnya.

Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan mengatakan, untuk mewujudkan kontruksi yang berkualitas harus didukung dengan tenaga kerja kontruksi yang ahli dan kompetensi sebagai pelaku utama pembangunan.

"Yang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 pada pasal 70 ayat 1 disebutkan, bahwa tenaga kerja yang bekerja di kontruksi wajib memiliki sertifikasi, dan ayat 2 juga disebutkan bahwa setiap pengguna jasa wajib memperkerjakan tenaga kontruksi yang bersertifikat," katanya.

Karena itu, Arief berharap terhadap peserta bimtek, pendidikan, pelatihan serta uji sertifikasi kompetensi dapat mengikuti sampai waktu yang ditetapkan.

"Semoga peserta bisa lulus semua, dan bisa hadir sebagai tenaga ahli di Dinas PUPR-PKPP, serta bisa berpartisipasi membangun Provinsi Riau lebih baik.
Mudah-mudahan, kegiatan ini bermakna bagi kita semua, sehingga langkah strategi kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau kedepannya," pungkasnya.***