PEKANBARU (CAKAPLAH) - Perusahaan besar di Provinsi Riau diminta mengakomodir pekerja lokal. Selama ini, DPRD Riau banyak menerima keluhan masyarakat soal tenaga kerja lokal tidak bisa diakomodir.

Anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan Markarius Anwar mengatakan, aduan itu diterimanya saat melakukan reses di daerah pemilihan belum lama ini.

"Titik reses saya kemarin banyak juga di sekitar wilayah perusahaan. Dimana masyarakat tempatan yang berdomisili di sekitar perusahaan banyak mengeluhkan terkait tenaga kerja lokal yang tidak diserap oleh perusahaan. Perusahaan banyak menggunakan orang-orang dari luar daerah," kata Markarius, Kamis (24/11/2022).

Perusahaan yang dimaksud, kata Markarius, seperti Pertamina Hulu Rokan, PT Arara Abadi, Kontraktor Kerjasama Hulu Migas dan sejumlah perusahaan lainnya. Ia menyebut, masyarakat meminta agar diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar ini.

"Karena dari segi pendidikan dan kualitas, keahlian anak-anak kita juga sudah bagus-bagus," kata Markarius.

Ketua Komisi III DPRD Riau itu menyebut, akan meneruskan aspirasi masyarakat ini kepada Gubernur Syamsuar. Harus ada komitmen perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat tempatan.

"Ini akan kita sampaikan di paripurna kepada Pak gubernur. Kita ingin komitmen perusahaan di Riau ini. Jangan sampai kita cuma dapat asap dan limbahnya saja," kata dia.

Politisi PKS itu juga mengatakan, aspirasi masyarakat soal upah minimum pekerja (UMP) yang tidak sebanding dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok.

"Masyarakat mengeluhkan soal UMP, harus ada penyesuaian UMP dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok, karena tidak sebanding dengan upah mereka. Inflasi tinggi tidak sejalan dengan kenaikan upah mereka. Harus disesuaikan upah dengan realitas inflasi yang terjadi," papar dia.***