SIAK (CAKAPLAH) - Menanggapi persoalan konflik lahan antara PT Duta Swakarya Indah (DSI) dengan masyarakat yang memiliki lahan di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh upaya koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Siak terkait rencana konstatering (pencocokan) dan eksekusi lahan seluas 1.300 Hektare yang akan kembali dilakukan setelah sempat dua kali ditunda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Siak, Arfan Usman menyampaikan Pemkab Siak hari ini, Jumat (25/11/2022), telah rapat koordinasi pengamanan kegiatan PN itu di Markas Polda Riau.

"Ini kami lagi rapat bersama PN Siak di Polda, soal hasilnya tentu belum bisa kita sampaikan apakah berlanjut atau ditunda lagi," kata Arfan usai menggelar konferensi pers Tour de Siak 2022 di Gedung Mahratu, Jumat (25/11/2022).

Diberitakan sebelumnya, masyarakat mengancam akan memblokade jalan lintas Siak-Dayun sebagai bentuk penolakan jika PN Siak tetap melaksanakan eksekusi lahan mereka. Diketahui PN Siak berencana kembali melaksanakan kegiatannya pada 28 November 2022 ini, padahal jalan tersebut adalah lintasan yang dipakai untuk event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Siak yang dilaksanakan pada 1-4 Desember nanti.

Mengantisipasi hal itu terjadi, Arfan mengatakan Pemkab Siak sudah menyurati PN Siak untuk duduk bersama mencari solusi supaya tidak terjadinya keributan dalam kegiatan konstatering dan eksekusi lahan di Dayun. Juga, agar situasi tetap kondusif hingga tuntasnya Tour de Siak.

"Karena kemarin kan ribut aksi massa menolak eksekusi itu, ya kita tentu berupaya cari jalan tengahnya bagaimana hal itu nanti tidak mempengaruhi jalannya event Tour de Siak," katanya.

Sejauh ini menurut Arfan, citra Kabupaten Siak dikenal sebagai daerah yang ramah dan kondusif di mata wisatawan, ia berharap jangan sampai citra yang sudah dibangun itu rusak akibat ada pihak luar yang mencoba menyeret-nyeret pemerintah kepada kepentingan mereka.

"Ya malu kita kalau sampai itu terjadi, apalagi peserta dalam event balap sepeda itu melibatkan negara-negara luar seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan Brunei. Kita terkenal dengan daerah yang aman, tentu kita harapkan tak ada hal-hal seperti itu terjadi besok," katanya.

Sebelumnya, kuasa masyarakat pemilik lahan, Sunardi secara tegas menolak rencana konstatering dan eksekusi lahan seluas 1.300 Hektare yang notabenenya milik masyarakat setempat beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM). Ia mewakili masyarakat telah menyurati PN Siak untuk mempertimbangkan rencana kegiatan PN Siak itu. Terlebih jadwal eksekusi lahan itu dekat dengan event Tour de Siak 2022.

"Kami menyayangkan rencana konstatering dan eksekusi lahan itu, apalagi pelaksanaannya berdekatan dengan perhelatan Tour de Siak 2022. Ini bisa menimbulkan keributan, kalau kami blokir jalan lintas Siak-Dayun ini otomatis pebalap sepeda tidak bisa lewat karena ini jalur lintasannya," kata Sunardi dikonfirmasi, Rabu (23/11/2022) kemarin.

"Kami menilai seolah-olah PN Siak tidak turut serta mendukung dan menjaga kearifan lokal di Kabupaten Siak. Rencana eksekusi ini bakal mengundang konflik yang dapat menimbulkan citra buruk Kabupaten Siak dipandangan para tamu event tersebut," kata dia.