ROHUL (CAKAPLAH)-Anggota DPR-RI asal Riau Dr. Achmad M. Si meninjau penyaluran Bantuan Sosial dari Kementrian Sosial di Kantor Pos Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (29/11/2022).
Dari data Kordinator PKH Kabupaten di Rohul untuk Kabupaten Rohul terdapat 25.931 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
Bantuan tersebut terdiri dari BLT BBM Tahap 2 untuk Bulan November dan Desember sebesar Rp 300.000. Kemudian Bantuan Sembako sebesar Rp600.000 untuk 3 Bulan (Oktober, November, Desember). Dan Bantuan PKH yang jumlahnya bervariasi tergantung dari kategori yang ditetapkan Kementerian Sosial.
Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dari Kementrian Sosial ini tepat sasaran, pembagian bansos turut ditinjau Anggota Komisi VIII Dr. H. Achmad, sebagai mitra kerja Kementrian Sosial.
Achmad mengatakan, kunjungannya tersebut merupakan bagian tugas pengawasan DPR-RI terhadap program bantuan sosial di Kementrian Sosial.
Achmad juga sempat berdialog dengan para penerima bantuan serta menggali informasi kepada masyarakat terkait adanya penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria.
"Tinjauan ini adalah bagian tugas saya sebagai anggota DPR-RI untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat tepat sasaran, " cakap Achmad.
Achmad mengaku, program Bantuan Sosial yang dijalankan pemerintah pusat ini tidak lepas dari perjuangan DPR-RI untuk melindungi daya beli masyarakat kecil terhadap dampak kenaikan BBM.
"Tak kala harga sawit turun kami juga memperjuangkan agar pemerintah mencabut larangan ekspor sehingga harga sawit berada pada level yang baik. Inilah upaya kita memperjuangkan masyarakat," ujarnya.
Achmad mengatakan, bantuan-bantuan stimulus yang bersifat konsumtif dari pemerintah kepada masyarakat tidak mungkin selamanya akan diberikan.
Oleh karena itu F-Partai Demokrat DPR-RI mendorong Kementrian Sosial agar membuat skema bantuan yang bersifat produktif bagi masyarakat yang masuk dalam DTKS.
"Salah satu program yang kita dorong di Kementrian Sosial saat ini yakni program bantuan Modal Usaha bagi masyarakat pra sejahtera dengan harapan masyarakat kurang mampu ini tidak lagi menjadi warga yang menerima bantuan tapi menjadi pemberi bantuan," ujarnya.
Program Bantuan Modal Usaha ini, lanjut Achmad sudah mulai diimplementasikan Kementrian Sosial melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan sudah berjalan sejak tahun 2022.
Di Rokan Hulu, ada 100 warga kurang mampu yang masuk program tersebut tahun ini melalui aspirasi dirinya sebagai anggota DPR-RI. 100 warga yang masuk program tersebut telah melalui assesment dari Kementrian Sosial terkait usaha apa yang akan dijalankan dan akan terus diberikan pembinaan secara berkala.
"Berdasarkan hasil assesment nantinya, Kementrian Sosial akan memberikan modal usaha sebesar Rp 6 juta sebagai modal awal masyarakat kurang mampu untuk memulai usaha seperti berdagang, usaha kuliner, berkebun dan usaha lainya dibawah binaan Kementrian Sosial," terangnya.
Achmad berharap melalui program ini diharapkan dapat mengangkat derajat ekonomi masyarakat kurang mampu sehingga lebih berdaya dan produktif serta tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |