Minggu, 05 Februari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

CAKAP RAKYAT
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan Desa
Kamis, 01 Desember 2022 08:16 WIB
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan Desa
Dr. H. Biryanto

Pemerintahan Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam hierarki pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Lebih lanjut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa seiring perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih terdapat berbagai permasalahan yang salah satunya adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kasus penyelewengan dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desa di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2021 mencapai 601 kasus dan melibatkan 686 oknum kepala desa (republika.co.id, 26/9).  Angka ini tentu sangat memprihatinkan di tengah gencarnya usaha Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan.

Beberapa kasus terbaru terkait penyalahgunaan dana desa telah banyak diberitakan di berbagai media massa. Melansir berita dari mediaindonesia.com (24/11), disebutkan bahwa mantan kepala desa dan sekretaris desa di Desa Sukasetia, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana desa. Kasus yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan pengaspalan jalan dan pembangunan gedung olah raga desa yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.    

Kasus baru lainnya juga terjadi di salah satu desa yang ada di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Sumber dari kompas.com (20/9) menyebutkan, berdasarkan perhitungan kerugian dari Kejaksaan Negeri Blora, oknum kepala desa tersebut diduga melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 648.422.394. Menindaklanjuti dari kasus dimaksud, Pemerintah Kabupaten Blora, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan proses pemberhentian jabatan oknum kepala desa yang terjerat kasus korupsi tersebut. 

Selanjutnya mengutip berita dari detik.com (13/9) diketahui pula bahwa seorang mantan Kepala Desa Lukit di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana desa sebesar Rp 341 juta. Awal kasus tersebut bermula ketika diketahui bahwa oknum mantan kepala desa tersebut diduga tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan belanja desa yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan hasil audit, diketahui terdapat mark up belanja, kelebihan bayar, dan tagihan pajak yang tidak dibayar, hingga realisasi pertanggungjawaban belanja pun tidak dilakukan.

Berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia tersebut, menjadi warning bagi kita semua, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sendiri sebenarnya telah berupaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa dengan mengeluarkan berbagai peraturan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembahasan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa pada tulisan ini.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada tiga asas, yaitu: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Asas transparan menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak masyarakat.  Penerapan asas ini akan mempermudah penyelenggara pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa karena adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.  Asas akuntabel mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi anggaran, maupun kemanfaatannya.  Sedangkan asas partisipatif memberikan petunjuk bahwa dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat, terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Ketiga asas pengelolaan keuangan desa tersebut haruslah menjadi pedoman bagi kepala desa beserta perangkat desa dalam memanajemen keuangan desa.  Kepala desa tidak dapat sesuka hati dalam mengelola keuangan desa, walaupun ia dipilih secara langsung dan diberi mandat untuk memimpin pemerintahan desa. Kepala desa beserta perangkatnya hendaknya mengambil peran sebagai tokoh masyarakat yang bisa memberikan keteladanan bagi masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan tugas dengan berintegritas dan penuh tanggung jawab. Hal yang mesti diingat bahwa keuangan desa bukanlah milik kepala desa dan perangkatnya, namun milik masyarakat yang dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan desa guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala desa sebagai orang yang dipilih dan diberikan mandat oleh masyarakat untuk mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sebagai pembantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa, PPKD terdiri dari sekretaris desa; kepala urusan dan kepala seksi; dan kepala urusan keuangan.

Memaknai peran kepala desa sebagai PKPKD dimaksudkan bahwa kepala desa adalah orang yang dipercaya memegang amanah sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa, dan bukan untuk mengusai keuangan desa.  Dalam menjalankan tugasnya sebagai PKPKD, kepala desa harus tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dan bukan dilaksanakan dengan semaunya saja.  Beberapa contoh kasus hukum pengelolaan dana desa yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa selain integritas dan moral sebagai pemimpin, seorang kepala desa juga harus mau belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya dalam mengelola keuangan desa.  Hal ini sangat penting agar kepala desa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak terjebak oleh kepentingan diri sendiri dan pihak lain. 

Selain kepala desa, peran perangkat desa sebagai PPKD pun tidak dapat dianggap ringan.  Perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa dan menyelenggarakan pemerintahan desa sehari-hari.  Keberhasilan kepala desa dalam mengelola keuangan desa tentunya sangat dipengaruhi dari peran perangkat desa.  Oleh karenanya, perangkat desa juga harus memiliki integritas dan moral sebagai PPKD dan pelayan masyarakat desa.  Di sisi yang lain, perangkat desa juga harus senantiasa mengembangkan kompetensinya terutama dalam hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Terdapat tiga unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.  Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, yang terdiri dari: pendapatan asli desa, transfer; dan pendapatan lain. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.  Belanja desa dapat diklasifikasikan atas empat bidang yaitu: penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.  Selanjutnya, pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada pasal 39 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat tentang APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.  Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini, maka kepala desa tentunya memiliki banyak pilihan untuk menggunakan berbagai media informasi untuk menginformasikan tentang APB Desa.   Selain media cetak yang biasanya ditempelkan di kantor desa, kepala desa juga dapat memanfaatkan media elektronik atau digital sehingga informasi dapat diterima dengan cepat dan luas oleh masyarakat.  Hal ini tentunya mendorong terlaksananya asas transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa memiliki lima tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas, yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Menurut Pasal 29 Ayat 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Kemendagri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi tata kelola pengelolaan keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).  Selain itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan sinergi dengan BPKP juga dalam mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDes) yang dimulai sejak tahun 2016. 

Aplikasi dan sistem yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan desa dan mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.  Selain itu dengan adanya aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mempermudah kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan desa, mulai dari proses perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban.  Untuk itu aplikasi Siskeudes maupun SIA BUMDes ini didesain sesederhana mungkin dan user friendly untuk mengantisipasi keberagaman kondisi dari setiap desa.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kemendagri.  Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.  Sedangkan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah kabupaten/kota.  Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berlapis ini diharapkan dapat terlaksana dengan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa kebijakan dan pengelolaan keuangan desa yang telah diuraikan sebelumnya hendaknya dapat dipahami oleh setiap kepala desa dan perangkat desa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan optimal.  Peran kepala desa sebagai pemimpin sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dan baik, serta pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.  Begitu pula dengan peran perangkat desa sebagai penopang dan pelaksana pemerintahan desa, harus memiliki karakteristik sebagai aparatur yang berjiwa melayani dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  Berikutnya adalah masyarakat yang memiliki peran strategis yaitu sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan keuangan desa.  Peran aktif, partisipasi, dan dukungan dari semua pihak tentunya diharapkan dapat menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan desa yang berkualitas. 

Penulis : Dr. H. Biryanto (Senior Trainer BPSDM Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 03 Februari 2023 08:16 WIB
Riau Dan Cita Destinasi Medis
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Jum'at, 13 Januari 2023 08:59 WIB
Sensus Pertanian di Tengah Ancaman Krisis
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Sabtu, 10 Desember 2022 08:59 WIB
HAM Dan Masa Depan Bangsa
Selasa, 06 Desember 2022 11:00 WIB
Riau Dan Misi Pariwisata Medis
Rabu, 04 Januari 2023 08:02 WIB
Ketika Tongkat Membawa Rebah
Rabu, 02 November 2022 14:13 WIB
Membentuk Mentalitas Pelayanan
Rabu, 14 Desember 2022 13:18 WIB
Keselamatan Pekerja Prioritas Utama!
Rabu, 12 Oktober 2022 08:10 WIB
Jiwa Sehat, Insan Kuat, Bangsa Hebat
Rabu, 14 September 2022 19:02 WIB
BLT Yang Bikin Bete
Sabtu, 17 Desember 2022 15:49 WIB
Menanti Kehadiran Negara
Selasa, 27 September 2022 16:21 WIB
Siasat Paska Kenaikan BBM
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 04 Februari 2023
Pengurus Ikasmanda 87 Resmi Dilantik, Fokus Bergerak di Bidang Sosial
Sabtu, 04 Februari 2023
Gelar KPM Auto Show Pekanbaru, Bank Panin dan Clipan Tawarkan Promo Menarik
Sabtu, 04 Februari 2023
Asisten Operasi Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi Sambangi Rumah Toleransi Ansor Riau
Sabtu, 04 Februari 2023
Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2023 di Kampar Direncanakan Dihadiri Presiden/Wapres

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Februari 2023
Melalui Sampoerna Mobile Banking, Warga Riau Berkesempatan Jadi Sultan Dadakan
Jumat, 03 Februari 2023
Cara Memotong Ayam yang Benar
Kamis, 02 Februari 2023
Diresmikan Istri Pj Walikota, Vinia Butik Marpoyan Tawarkan Produk Berkualitas Harga Terjangkau
Selasa, 31 Januari 2023
3 Zodiak Jalani Hidup Paling Beruntung Bulan Februari 2023

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Oppo Find X6 Series Akan Punya Tiga Varian, Ini Bocorannya
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Februari 2023
Bahagianya Adinda, Penyintas yang Menari "Yamko Rambe Yamko" di Acara Peringatan Hari Kanker
Selasa, 31 Januari 2023
Peringati Hari Kanker Dunia, IDI Pekanbaru akan Gelar Berbagai Kegiatan
Senin, 30 Januari 2023
Prevalensi Stunting di Siak Naik 3 Persen, Wabup: Perlu Perhatian Serius
Senin, 30 Januari 2023
Sederhanakan Birokrasi, BKKBN Riau Terbitkan Surat Tugas Tim Kerja

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Tahun 2022 Santuni Rp 2 Triliun, Jasa Raharja Sambangi Unri untuk Tekan Lakalantas di Riau
Rabu, 01 Februari 2023
UIR Penjajakan Potensi Kerjasama dengan UTP Malaysia
Selasa, 31 Januari 2023
Gubernur Syamsuar Bangga Anak Riau Diterima Magang di Thailand dan Filipina
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

HUT Kampar 2023 - APRIL RAPP
Terpopuler
PCR 2023
Foto
Khas Hotel November 2022
Nataru 2022 April.RAPP
Selasa, 31 Januari 2023
7 Drakor Terbaru Februari 2023, Ada The Heavenly Idol dan Taxi Driver 2
Senin, 30 Januari 2023
Sosialisasi Upaya Konservasi Gajah, Komedian Komeng dan Djarwo Kwat Kunjungi PLG Minas
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www