Rapat kerja penyelenggaraan urusan pemerintah desa se-Provinsi Riau tahun 2022 di Jakarta.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi membuka rapat kerja penyelenggaraan urusan pemerintah desa se-Provinsi Riau tahun 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, serta seluruh kepala daerah dan kepala desa yang ada di Provinsi Riau, Kamis (1/12/2022) di Pekanbaru.
Wamendes Budi mengatakan, Provinsi Riau memiliki prestasi dalam memajukan desa dalam tiga tahun terakhir. Itu dibuktikan pada 2022 dengan bertambahnya desa mandiri sebanyak 159 desa, dari sebelumnya pada tahun 2019 desa mandiri hanya 10 desa.
"Perkembangan kemajuan desa di Riau sangat signifikan. Sangat melejit, bahkan dari pantauan Kementrian Desa, Riau adalah salah satu provinsi yang pembangunan desanya sangat cepat," katanya.
Lebih lanjut Budi mengatakan, penyaluran dana desa di Riau dari 2019 terus meningkat hingga 2022. Dengan begitu, hal itu sangat sejalan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang mampu membangun infrastruktur untuk pemberdayaan masyarakat di desa-desa agar bergerak lebih cepat.
"Persepsi Pak Jokowi dengan membangunan daerah pinggiran memang memungkinkan untuk desa bergerak lebih cepat," ungkapnya.
Sementara Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan, bahwa saat ini terdapat 159 desa mandiri, 520 desa maju, 801 desa berkembang, 87 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal. Sehingga pihaknya menargetkan, pada tahun 2024 desa mandiri akan semakin bertambah dan desa sangat tertinggal di Provinsi Riau tidak ada lagi.
"Hal ini tentunya sejalan dengan misi ke tiga kami yang dituangkan dalam RPJMD Riau 2019-2024 yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing," jelasnya.
Gubri menyampaikan, bantuan keuangan khusus ini akan diprioritaskan tehadap desa-desa di Riau untuk maju. Adapun besaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2023 adalah Rp278.425.000.000, dengan rata-rata per desa sebesar Rp175.000.000.
"Namun perlu kami sampaikan, bahwa besaran yang akan diterima oleh desa tidak sama, tetapi diberikan secara proporsional sesuai dengan klasifikasi perkembangan BUMDesa di masing-masing desa," tukasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |