(CAKAPLAH) - China dilaporkan membuka lebih dari 100 kantor polisi di berbagai negara di Afrika dan Eropa. Pembukaan dilakukan lewat skema perundingan bilateral.

Sebuah laporan menyebut 100 kantor polisi ini akan digunakan pemerintah China untuk memantau warga mereka. Namun China menyebut ini demi efektivitas kerja ekspatriat.

Lembaga hak asasi manusia Safeguard Defenders dalam laporan bertajuk 'Patrol and Persuade' menemukan China telah mengoperasikan 48 kantor polisi tambahan di luar negeri. Sebelumnya, kelompok ini telah mengungkap 54 kantor sejenis pada September lalu.

Laporan ini fokus pada skala jaringan dan peran yang dimainkan oleh inisiatif kepolisian bersama antara China dan negara-negara lain termasuk Italia, Kroasia, Serbia dan Rumania.

Safeguard Defenders melaporkan seorang warga negara China dipaksa pulang oleh agen yang bekerja diam-diam di kantor polisi luar negeri China di pinggiran Paris. Temuan lain menyebut kantor serupa telah memulangkan paksa dua orang China dari Serbia dan Spanyol.

Siapa yang mengoperasikan kantor polisi tersebut? Dari dokumen resmi Tiongkok yang disisir, mereka mengidentifikasi ada empat yurisdiksi berbeda dari Kementerian Keamanan Publik Tiongkok yang aktif di 53 negara. Kantor seolah beroperasi untuk membantu ekspatriat terkait kebutuhan mereka di luar negeri.

Akan tetapi, laporan ini dibantah China. "Kami berharap pihak-pihak terkait berhenti membesar-besarkannya untuk menciptakan ketegangan. Menggunakan ini sebagai dalih untuk mencoreng China tidak dapat diterima," kata Kementerian Luar Negeri China pada CNN pada November lalu.

Pemerintah China menyebut keberadaan kantor-kantor itu jadi bagian dari situasi tanggap Covid-19 mengingat banyak warga China dikucilkan di perantauan.

Tak hanya China, sebenarnya beberapa negara adidaya mendapat tuduhan serupa. Rusia sempat dituduh menggunakan zat kimia dan radioaktif mematikan di Inggris untuk membunuh mata-mata.

Kemudian di AS, CIA pernah dituduh terlibat skandal membawa terduga teroris dari Italia ke Teluk Guantanamo setelah peristiwa 9/11.

Sementara itu, Safeguard Defenders terhambat oleh jaringan polisi saat akan menilai skala upaya China untuk memaksa orang untuk kembali ke China. Berdasarkan data resmi China, jumlahnya hampir seperempat juta orang di seluruh dunia selama Xi Jinping berkuasa.

Direktur Kampanye Safeguard Defenders Laura Harth menilai tindakan China ditujukan pada mereka yang beda pendapat. Orang-orang ini diancam, dilecehkan dan dipastikan merasa takut sehingga pilihannya tinggal dan diam atau dikembalikan ke China.

Orang-orang ini akan ditelpon, mengintimidasi kerabat dan mengancam hingga mereka mau pulang.

"Jika itu tidak berhasil, mereka akan menggunakan agen rahasia di luar negeri. Mereka akan mengirim mereka dari Beijing dan menggunakan metode seperti memikat dan menjebak," kata Harth.***