PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lembaga Adat Melayu Riau pimpinan Ketua DPH Datuk Seri Taufik Ikram Jamil dan Ketua MKA Datuk Seri Raja Marjohan mengumpulkan pengurus LAMR Provinsi, Kabupaten/kota dan satu LAMR Kawasan yakni Bathin 8 & 5 Sakai, Jumat dan Sabtu (9-10/12/2022).

Adapun LAM Riau melaksanakan kegiatan yang dinamakan Pembekalan Adat. Adapun jumlah pengurus yang didatangkan dan dikumpulkan berjumlah sekitar 150 orang.

Ketua DPH LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, acara dilaksanakan dalam bentuk seminar, pemaparan, dan diskusi.

"Pemaparnya, selain dari LAMR Provinsi sendiri, juga dari Gubernur Riau, Polda Riau, Korem 031/ Wirabima, Kejati Riau, Ketua Pengadilan Tinggi, dan perwakilan dari dunia usaha," kata Taufik, Jumat (9/12/2022).

Taufik mengatakan, bahwa pemaparan nantinya beragam, karena mengacu kepada persoalan adat itu sendiri, yang memang kompleks.

Dalam berbagai definisi adat misalnya, ia dipahami sampai menyentuh bagian-bagian dasar kehidupan manusia. Kitab Kamus Besar Besar Indonesia (KBBI) saja menyebutkan bahwa adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem," kata Taufik.

Diharapkan, kata Taufik, sebagaimana laiknya bekal, materi itu dapat diserap langsung oleh peserta yang mewujudkannya dalam program nyata, antara lain melalui Musyker LAMR 27 Desember mendatang.

"Misalnya, bagaimana restorative justice dan mediasi pengadilan dapat diwujudkan di Riau, menyusul daerah-daerah lain yang telah banyak melakukannya. Untuk itu pula lah diperlukan kehadiran Kejati Riau untuk memberi pencerahan hal tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, kata Taufik, masyarakat adat patut juga mengetahui secara pasti perkembangan dunia usaha dan kesempatan yang memungkinkan diraih oleh anak-kemanakan.

"LAMR Provinsi Riau memang tidak berbisnis, tetapi harus tetap celik (melek) ekonomi, sehingga harus bisa menjadi jembatan anak-kemanakan dengan dunia usaha," tukasnya.