Kamis, 02 Februari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

CAKAP RAKYAT
HAM Dan Masa Depan Bangsa
Sabtu, 10 Desember 2022 08:59 WIB
HAM Dan Masa Depan Bangsa
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Sedunia. Momentum tepat merefleksi sejauh mana penerapan HAM atau bahasa internasionalnya human rights. Sebagaimana termuat dalam dokumen Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dicetuskan PBB tahun 1948, dijelaskan beragam hak manusia yang tak bisa diganggu gugat. Adapun peringatan HAM tahun ini mengusung tema Dignity, Freedom, and Justice for All. Terjemahan bebasnya kira-kira berarti harga diri, kebebasan dan keadilan untuk semua. Peringatan hari HAM makin relevan berhubung rakyat Indonesia mendapat “kado”. Selasa (6/11/2022) boleh dibilang hari bersejarah dalam perjalanan bangsa khususnya dalam konteks hukum.

Setelah puluhan tahun dibahas, akhirnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun isi “kado” tak selalu menyenangkan. Muatan KUHP mengundang polemik. Kritik dan penolakan datang dari berbagai kelompok: masyarakat sipil, buruh dan mahasiswa yang mengklaim banyak pasal kontroversial yang berpotensi mengebiri HAM, menjadi alat membungkam dan mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. Kritik tak hanya dari warga sendiri, tapi juga dunia internasional. Paska pengesahan, sejumlah negara sampai beri peringatan ke warganya yang hendak berkunjung atau berwisata ke Indonesia.

Asa terhadap KUHP baru sangat wajar. Mengingat begitu lama bangsa di bawah bayang-bayang hukum warisan penjajah. Namun sayang, mentalitas kolonial belum hilang. Paling disorot keberadaan pasal yang mendegradasi reformasi. Semisal pasal karet yang bisa memenjarakan seseorang manakala menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri pemimpin negara, menghina pemerintah atau lembaga negara. Penegakan aturan diyakini bakal sulit bedakan mana penghinaan dan kritik.

Berikutnya ancaman kebebasan pers bagi yang siarkan atau sebarluaskan berita bohong yang berakibat kerusuhan dalam masyarakat. Dewan Pers bilang, wartawan bisa dihukum atas dugaan "menyebarkan kabar yang menimbulkan kerusuhan". Seorang wartawan menimpali “Sungguh tak adil, wartawan bikin berita bohong dipidana, tapi membohongi rakyat berkali-kali dianggap biasa”. Hak bersuara dan berpendapat juga terancam sehubungan pasal yang menyatakan setiap pawai, unjuk rasa atau demonstrasi yang berakibat terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara tanpa pemberitahuan ke pihak berwenang bisa dipidana. Banyak menilai pasal tadi bisa jadi celah menekan aksi demonstrasi.

Netizen pun berkomentar pedas, “gimana kalau ada oknum intel menyusup ke massa demo dan memancing keonaran?”. Keberadaan pasal di atas jelas tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Seharusnya hak berpendapat dilindungi bukan sebaliknya, dicari celah menkriminalisasi.

Hak Mendasar

Boleh dibilang problematika HAM di negara kita belakangan cukup serius. Disamping hak berpendapat yang menurut publik makin dikebiri, pemenuhan HAM mendasar dipertanyakan. Terutama sektor kesehatan dan pendidikan yang mana bidang kami di komisi V DPRD Provinsi Riau. Meski Indonesia lama merdeka, hak dimaksud belum sepenuhnya mudah diakses warga, merata dan berkeadilan. Jangankan mencapai level ideal, sekedar memenuhi standar pelayanan minimal saja Pemerintah pusat hingga daerah kewalahan.

Menyoal hak atas kesehatan tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Bisa dilihat dan disaksikan sendiri layanan kesehatan. Perihal jaminan kesehatan masih abai terhadap kelompok rentan. Warga dipaksa ikut BPJS dan bayar iuran bahkan jadi syarat urus administrasi SIM, STNK dan sebagainya. Tapi pelayanan setengah hati. Ironi lain kelompok ekonomi mampu. Sudahlah mereka diminta gotong-royong iuran, eh Menteri Kesehatan bilang orang kaya beban negara gara-gara ikut menikmati BPJS.

Pemenuhan HAM kesehatan juga ada pada sarana dan prasarana. Pandemi membuka tirai betapa pelayanan kesehatan di daerah banyak kekurangan. Pekerjaan rumah sekarang bagaimana memenuhi tuntutan sarana kesehatan kayak Puskesmas dan pendistribusian tenaga kesehatan yang kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat pelosok dan jauh dari pusat kota.

Sorotan selanjutnya hak atas pendidikan. Undang-Undang (UU) telah mengatur hak warga negara. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 12 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia". Kemudian pasal 60: "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya".

Selain itu, UU 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat (18) telah menggariskan bahwa wajib belajar sebagai tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah". Terkait kewenangan provinsi, beberapa strategi menunaikan hak pendidikan secara konsep yakni: Pembangunan sekolah menengah (SMA/SMK); atas arahan Kemendikbud, memperkuat wajib pendidikan hingga jenjang SMA/SMK; menggelar sosialisasi pentingnya pendidikan; dan menyiapkan anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menghilangkan segala pungutan yang menambah beban biaya.

Meski dibekali instrumen, pelaksanaan belum memenuhi ekspektasi. Mirisnya, faktor menghambat pemenuhan hak mendasar akibat kinerja Pemerintah sendiri. Contoh lingkup kesehatan, jelang tahun anggaran berakhir, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) belum terserap maksimal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Padahal Riau sedang berjuang menurunkan stunting dan pemerataan sarana kesehatan. Hal serupa lingkup pendidikan.

Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) pernah berlarut-larut akibat lambatnya tahapan sinkronisasi data penerima KIP dengan satuan kerja terkait di Pemprov Riau. Sementara KIP sangat dibutuhkan guna membantu anak kurang mampu mengakses pendidikan. Paling utama menekan angka putus sekolah di Riau yang kian mengkhawatirkan. Lalu, dalam upaya menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) bagi anak Disabilitas di Provinsi Riau, capaiannya juga terbilang rendah. Di luar kinerja, tersebut pula kebijakan. Sempat heboh Peraturan Gubernur (Pergub) Riau 17/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap diskriminatif. Pangkal masalah pasal Pergub bahwa “Kelompok perpindahan orang tua/wali calon peserta didik seperti ASN, TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan calon peserta didik anak guru dan tenaga pendidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang sama dapat diterima paling banyak 5 persen dari total keseluruhan jumlah total penerimaan peserta didik”.

Pasal barusan dikritik habis dan memicu aksi demonstrasi. Massa yang terdiri dari elemen masyarakat dan orangtua siswa merasa Pergub PPDB Online janggal dan cenderung mengakomodir kalangan tertentu dalam hal perpindahan orang tua/wali calon peserta didik, serta membatasi hak warga negara memperoleh hak sama dalam pendidikan.

Berkaca pada realita, sulit bangsa akan lebih baik apabila negara gagal memenuhi hak mendasar warga. Teristimewa pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut tak sekedar sarana meningkatkan daya saing SDM. Tapi lebih dari itu, sarana meningkatkan kualitas manusia. Melalui pendidikan akan muncul kesadaran dan pemahaman yang baik dari setiap individu atas HAM. Tanpa pendidikan, masyarakat suatu negara atau bangsa tidak akan bisa mengenal apa itu HAM, tidak bisa mewujudkan nilai-nilai HAM serta konsekuensinya tidak bisa melindungi HAM manusia lainnya. Sebab HAM menuntut proses timbal balik. Di satu sisi bicara hak pribadi tapi di sisi lain mengakui dan menghormati hak orang lain atau lingkungan sekitar.

Mengacu ke paradigma tadi maka memaksakan kehendak atau penyimpangan seperti yang dilakukan pihak pro LGBT merupakan sebuah kejahatan atas HAM sekaligus menandakan gagalnya proses pendidikan pihak bersangkutan. Dari sini tergambar pentingnya memenuhi HAM untuk menggapai cita-cita membangun peradaban bangsa lebih baik. Dan ini tidak akan bisa dipenuhi lewat retorika dan pidato semata.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Jum'at, 13 Januari 2023 08:59 WIB
Sensus Pertanian di Tengah Ancaman Krisis
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Selasa, 06 Desember 2022 11:00 WIB
Riau Dan Misi Pariwisata Medis
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Rabu, 04 Januari 2023 08:02 WIB
Ketika Tongkat Membawa Rebah
Rabu, 14 Desember 2022 13:18 WIB
Keselamatan Pekerja Prioritas Utama!
Rabu, 02 November 2022 14:13 WIB
Membentuk Mentalitas Pelayanan
Rabu, 12 Oktober 2022 08:10 WIB
Jiwa Sehat, Insan Kuat, Bangsa Hebat
Sabtu, 17 Desember 2022 15:49 WIB
Menanti Kehadiran Negara
Rabu, 14 September 2022 19:02 WIB
BLT Yang Bikin Bete
Selasa, 27 September 2022 16:21 WIB
Siasat Paska Kenaikan BBM
Kamis, 10 November 2022 13:13 WIB
Hari Pahlawan Dan Pentingnya Pendidikan Karakter
Rabu, 16 November 2022 11:43 WIB
Memupuk Sikap Toleransi
Kamis, 20 Oktober 2022 08:20 WIB
Pentingnya Integrasi Ke Sektor Pendidikan
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 01 Februari 2023
Inhu FC Pekanbaru Juara Piala Oxygen 2023 Wali Nagari Situjuah Batua
Rabu, 01 Februari 2023
Bupati Siak Lantik 7 Kepala UPT Disdukcapil
Rabu, 01 Februari 2023
Pro Kontra Kontestasi Pilkades di Bengkalis, Bagus Santoso Harap Semua Pihak Bijak
Rabu, 01 Februari 2023
Jalan Poros dan Penanganan Abrasi Jadi Prioritas Musrenbang Kecamatan Bengkalis

Serantau lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
3 Zodiak Jalani Hidup Paling Beruntung Bulan Februari 2023
Senin, 30 Januari 2023
Berdesain Unik, Pojok Baca RSUD Tengku Rafian Siak Juara 1 Lomba Perpustakaan
Selasa, 24 Januari 2023
Si Kembar Atlet Sepatu Roda Rohul Raih Gelar Perdana 2023
Jumat, 20 Januari 2023
Masakan Dapur Lapas Pekanbaru Resmi Bersertifikasi Halal dari MUI

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Oppo Find X6 Series Akan Punya Tiga Varian, Ini Bocorannya
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Peringati Hari Kanker Dunia, IDI Pekanbaru akan Gelar Berbagai Kegiatan
Senin, 30 Januari 2023
Prevalensi Stunting di Siak Naik 3 Persen, Wabup: Perlu Perhatian Serius
Senin, 30 Januari 2023
Sederhanakan Birokrasi, BKKBN Riau Terbitkan Surat Tugas Tim Kerja
Senin, 23 Januari 2023
Direktur Kemenkes Minta Layanan Kanker dan Jantung di RSUD Arifin Achmad Riau Ditingkatkan

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 01 Februari 2023
UIR Penjajakan Potensi Kerjasama dengan UTP Malaysia
Selasa, 31 Januari 2023
Gubernur Syamsuar Bangga Anak Riau Diterima Magang di Thailand dan Filipina
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak
Rabu, 18 Januari 2023
Syamsuar, Ganjar hingga Risma Hadiri Pelantikan Rektor IPB

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

APRIl - Imlek 2023
Terpopuler
BUMD 2023
Foto
PCR 2023
Khas Hotel November 2022
Selasa, 31 Januari 2023
7 Drakor Terbaru Februari 2023, Ada The Heavenly Idol dan Taxi Driver 2
Senin, 30 Januari 2023
Sosialisasi Upaya Konservasi Gajah, Komedian Komeng dan Djarwo Kwat Kunjungi PLG Minas
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard

Selebriti lainnya ...
Nataru 2022 April.RAPP
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www