JAKARTA (CAKAPLAH) - Pusat Penelitian Etika Ekonomi dan Demokrasi atau yang disebut Center for Research on Ethics Economics and Democracy (CREED) menuding pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, M Adil yang menyebut Kementerian Keuangan RI isinya Iblis atau Setan, ke depannya dapat berdampak buruk bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebelumnya, pernyataan itu disampaikan M Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah yang berlangsung di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022). Pasalnya M Adil mengaku kecewa dengan kinerja Kementerian Keuangan dalam hal Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang diterima daerahnya.

"Sebutan dengan pilihan kata seperti itu dapat berdampak buruk bagi Kabupaten Kepulauan Meranti ke depannya, tentunya itu juga menjadi boomerang bagi M Adil sebagai Bupati Meranti dalam membangun sinergitas antar penyelenggara negara, terutama hubungan pusat dan daerah, terkait Pembangunan Ekonomi," ujar Direktur Eksekutif CREED Yoseph Biilie Dosiwoda kepada CAKAPLAH.com, Senin (12/12/2022) di Jakarta.

Baca: Politisi Demokrat Sebut Kepala Daerah Lain Juga Menjerit Cuma Tak Ada Berani Sevulgar Adil

"Jangan sampai terjadi dis-harmoni ego sektoral yang menghambat terjadinya integrasi dan kohesi sosial ekonomi yang menjadi satu tahapan penting dalam proses pembangunan, hanya karena relasi buruk seperti ini," lanjutnya.

Lebih lanjut Yoseph Biilie menyebut, sebagai seorang Bupati, seharusnya M Adil dapat melontarkan statement yang lebih beretika dalam menyampaikan kritik atas persoalan DBH yang terjadi.

"Semestinya persoalan DBH harus tetap berlandaskan pada aturan dan mekanisme yang ada, bila ada perselisihan dalam pelaksanaannya, tentu ini menjadi koreksi dan kritik yang membangun bagi Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Tupoksi-nya namun dalam ruang dialog terbuka sebagai Bupati harus mengedapankan Etika Pejabat Publik sesama antar lembaga dalam berstatemen," ucapnya.

Selain itu, Yoseph Biilie, juga turut mengkritisi tingkah M.Adil sebagai seorang Bupati dalam menghadapi persoalan-persoalan di daerah nya. Dimana M.Adil belakangan ini kerap mendapat sorotan publik, karena stadmen nya yang sering kali dianggap mengumbar ancaman seolah-olah dirinya akan membawa Kabupaten Kepulauan Meranti bergabung dengan Malaysia.

"Tidak etis Bupati sebut seperti itu dan apalagi ancam “angkat senjata dan gabung bersama Malaysia”, ini juga perlu di tegur oleh leading sector Pemerintah Daerah yaitu Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina. Dimana Bupati berstatemen seperti itu juga cenderung kepada tindakan separatis dan memisahkan dari NKRI,"tandasnya.

Baca: Bupati Meranti Sindir Isi Kemenkeu 'Iblis atau Setan', Sekarang Dituntut Minta Maaf

Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Pertanyaan itu ia lemparkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12).

Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

Namun, saat rapat bersama Kemenkeu, Adil mengaku tidak bisa menyampaikan keluhannya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.