Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius menyalurkan bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi di Provinsi Riau.
Pasalnya, hingga awal Desember 2022 realisasi penyaluran bantuan sosial tersebut masih rendah dibawah 50 persen, tepatnya 48 persen.
"Kita lihat realisasi penyaluran bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi kita baru 48 persen," kata SF Hariyanto kepada CAKAPLAH.com, Senin (12/12/2022).
Untuk itu, SF Hariyanto meminta OPD yang menjalankan anggaran bantuan sosial itu untuk agar dapat komitmen sesuai kesepakatan bersama.
"Karena anggaran bantuan perlindungan sosial itu kan usulan dari OPD. Kalau sudah diusulkan, ya harus bisa dipertanggungkan," tegasnya.
"Tapi saya sudah minta agar akhir Desember ini anggaran bantuan sosial itu dapat disalurkan semua. Kita upayakan semaksimal mungkin," tambahnya.
Untuk diketahui, anggaran bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi di Provinsi Riau sebesar Rp15,7 miliar dari 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Berikut rincian realisasi anggaran bantuan perlindungan sosial akibat inflasi yang tersebar di beberapa OPD Pemprov Riau:
1. Bantuan Langsung Tunai Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau sebesar Rp200.000,- x 3.000 orang (Dinas Sosial). Realisasi 1,839,000,000 dari anggaran 1,878,000,000.
2. Bantuan untuk 120 Petani Cabai di Pekanbaru, Dumai dan Indragiri Hilir dengan masing-masing 2 hektare (Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura). Realisasi Rp645,091,880 dari anggaran Rp700,000,000.
3. Pemberian Sembako ke Ojek Pangkalan sebesar Rp300.000,- x 174 Orang (Dinas Perhubungan). Realisasi Rp9.000.000 dari anggaran Rp52,200,000.
4. Pemberian Sembako ke Ojek Online sebesar Rp300.000,- x 9.680 Orang (Dinas Perhubungan). Realisasi Rp229,500,000 dari total anggaran Rp2,640,000,000.
5. Kegiatan (Padat Karya) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 1.279 orang (Dinas PUPR). Realisasi Rp1,936,825,000 dari anggaran Rp5,216,052,378.
6. Subsidi Ongkos Angkut Pangan Rp. 92.000.000,- x 12 Kali untuk 64 Kendaraan Angkut (Dinas Perhubungan). Realisasi Nol dari total anggaran Rp1,104,000,000.
7. Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak sebesar 50 Liter x 1.000 orang x 3 Bulan untuk Nelayan di 5 Kab/Kota (Dinas Kelautan dan Perikanan). Realisasi Rp1,464,300,000 dari anggaran Rp2,700,000,000.
8. Pemberian Sembako untuk Sopir Bus AKDP sebanyak 648 Kendaraan (Dinas Perhubungan). Realisasi Nol dari anggaran Rp213,840,000.
9. Pasar Murah Sembako sebesar 1.000 Paket x 12 Kab/Kota x 3 Bulan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM). Realisasi Rp804,084,871 dari total anggaran Rp1,080,000,000.
10. . Bantuan UMK Rp1.000.000,- x 60 UMK x 3 Bulan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan). Realisasi Nol dari total anggaran Rp180,000,000.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |