PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar sepaham dengan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dinilai masih kurang merata dan tidak adil bagi daerah penghasil Migas.

"Jadi (DBH) bukan hanya belum merata saja, tapi kalau menurut saya belum secara adil sesuai dengan potensi wilayah masing-masing," kata Gubri saat dikonfirmasi soal polemik pembagian DBH yang dikeluhkan Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (13/12/2022).

Apalagi menurut Gubri, potensi yang berkaitan dengan pendapatan negara berasal dari masing-masing daerah penghasil.

"Harusnya (pembagian DBH) sesuai dengan porsinya. Kalau Malacca Strait (Ladang Minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti) tidak juga, karena ada yang besar dan ada yang tidak. Seperti Bengkalis, kalau sama dibagi merata marah lah dia, karena di sana (Bengkalis) besar. Makanya harus sesuai porsi," terangnya.

Baca: Ribut-ribut DBH untuk Meranti, DPRD Riau: Pusat Tidak Cerminkan Keadilan Sosial dan Transparansi

Namun yang perlu diketahui, lanjut Gubri, pendapatan negara ini tidak hanya untuk daerah penghasil. Namun daerah penghasil harus membantu daerah-daerah bukan penghasilan.

"Karena kita ini Negara Kesetuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi tidak mungkin daerah tak berhasil kita biarkan. Jadi harus ada subsidi silang," jelasnya.

Lebih lanjut Gubri menyampaikan, jika saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengelolaan dan Belanja Daerah se-Indonesia beberapa hari lalu dikatakan seharusnya Kementerian Keuangan (Kemenkes) menindaklanjuti Undang-undang HKPD.

"Undang-undang kan sudah ada, tapi Peraturan Pemerintah (PP) nya belum terbit. Tapi mereka sudah melakukan beberapa kali rakornas. Nanti formatnya itu Kemenkeu melakukan sosialisasi ke daerah melalui asosiasi," ujarnya.

Baca: Pemprov Riau Ungkap Penyebab Polemik Bupati Meranti soal Pembagian DBH Migas

Bahkan, Gubri menyatakan, pihaknya dari asosiasi pemerintah provinsi akan membahas persoalan pembagian DBH dengan Presiden.

"Kebetulan saya juga pengurus asosiasi pemerintah provinsi. Kemarin di Solo bertemu dengan teman-teman Gubernur, dan sudah sepakat nanti kami Bulan Januari rapat. Karena persoalan ini tidak bisa putus dengan menteri, tapi harus Presiden," bebernya.

"Kami asosiasi pemerintah provinsi berkeinginan langsung bertemu Presiden. Namun kami bicarakan dulu bersama Gubernur se-Indonesia. Sebab aspirasi Provinsi sama juga aspirasi kabupaten/kota," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, persoalan dana bagi hasil (DBH) diributkan Bupati Kepulauan Meranti M Adil dan viral belakangan ini. Pasalnya, saat menyampaikan protesnya terkait DBH, M Adil melakukan kritik keras kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.

Baca: Mendagri Beri Teguran Keras kepada Bupati Meranti Gara-gara Kurang Etika saat Protes DBH

Kritik itu dia lontarkan saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022) lalu.

Adil juga sempat mengeluarkan kata-kata mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan?

Saat itu Adil bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.