PEKANBARU (CAKAPLAH) - Usulan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) fokus menangani pangan didukung Komisi III DPRD Riau. Namun, pembentukan BUMD ini jangan sampai hanya memberatkan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar mengatakan sebelum dibentuk, rencana bisnis BUMD harus dimatangkan. Sehingga nantinya memang betul-betul menghasilkan profit bagi Pemprov Riau.

"Kami menyambut baik rencana BUMD baru tersebut, tapi sebelum dibentuk harus dibuat bussiness plan dengan matang sehingga betul-betul dapat menghasilkan atau profit," kata Markarius, Kamis (29/12/2022).

Ia menyebut, Komisi III siap membantu pembentukan BUMD tersebut termasuk menguji kesiapannya. Namun, Ia juga mengingatkan agar manajerial BUMD dikelola dengan maksimal tak hanya untuk memperkerjakan anak-kemenakan saja.

"Tentu akan kita uji dulu bussiness plan-nya, Jangan lagi seperti yang sudah-sudah dimana BUMD kadang hanya untuk menampung orang-orang dekat gubernur saja," kata Markarius.

Saat ini, Riau memang sangat bergantung pada provinsi tetangga terutama Sumatera Barat untuk pemenuhan pangan. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi masalah jika ada gangguan transportasi.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan Rencana pendirian BUMD Pangan ini, untuk menghadapi pergantian tahun 2023 yang belum dapat diprediksi dan kemungkinan ada banyak krisis pangan. Artinya, pemanfaatan BUMD menjadi langkah awal untuk mengatasi krisis pangan, dengan catatan sesuai dengan core bisnisnya.

"Yang memungkinkan untuk BUMD pangan, pembentukan BUMD pangan membutuhkan langkah cepat, mengingat hal ini menjadi solusi untuk mengatasi risiko krisis pangan," kata Syamsuar.