PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama mengatakan, bahwa sepanjang tahun 2022 yang banyak menjadi persoalan dalam pelayanan publik adalah soal Sumber Daya Manusia di instansi pemerintahan yang mesti menjadi perhatian khusus.
"Kami berharap ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Salah satunya yang kami minta adalah tidak perlu gedung mewah, tapi SDM. Kemudian penerapan dan publikasi dalam website, sehingga masyarakat sudah tahu saat mengakses apa yang harus mereka persiapkan dan kapan berkunjungnya," kata Bambang.
Bambang meminta, sebaiknya Pemda menempatkan SDM yang berkompeten agar bisa menutupi kekurangan anggaran dan sarana prasarana di instansi terkait.
"Bagaimana SDM itu untuk melayani, misalnya di Disdukcapil untuk memberikan pelayanan, saya pikir bisa tertutupi dengan kekurangan anggaran dan sarana prasarana. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan," cakapnya lagi.
Hal itu dikatakannya, sebab, Ombudsman banyak mendapati laporan dari masyarakat terkait kekurangan kompetensi SDM.
"Kami berharap Pemda betul-betul menempatkan pelayanan yang baik, ramah, santun, dan bisa merespon. Pengaduan ini tak cukup dilaksanakan dengan baik kalau tak ada SDM yang kompeten. Jadi sekadar menerima saja, tak bisa menindaklanjuti," ulasnya
Persoalan SDM, kata Bambang memang sulit diperbaiki. Namun, harus ada komitmen dari pimpinan.
"Yang menjadi soal adalah, ketika semua visi misi kepala daerah itu adalah pelayanan publik, tapi orang yang ditempatkan orang-orangnya kurang bahkan sampai 50 persen, dan kurang kompeten. Itu ketidakpedulian namanya. Nah, makanya, pelan-pelan harus diperbaiki supaya tahun depan ada efeknya ke masyarakat," tukasnya.
"Persoalan ini nantinya akan kami jadikan prioritas kami untuk dilakukan sidak di awal tahun terkait dengan pelayanan tersebut," tutupnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |