Kamis, 28 Maret 2024

Breaking News

  • Catatan Banjir Terparah, Bupati Zukri: Ini Harus jadi Perhatian Pemerintah Pusat   ●   
  • Jalan Sudirman Ujung Tergenang Banjir, PUPR Riau Turunkan Ekskavator Amfibi Bersihkan Parit   ●   
  • Akibat Galian IPAL, Jalan Ahmad Dahlan dan Balam Ujung Pekanbaru Ambruk   ●   
  • Berhasrat Ikut Pilgub Riau, Syamsurizal Incar Septina jadi Wakil
Agung Nugroho - Ramadan 2024M

CAKAP RAKYAT
Ketika Tongkat Membawa Rebah
Rabu, 04 Januari 2023 08:02 WIB
Ketika Tongkat Membawa Rebah
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Jelang berakhir tahun 2022 (30/12) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini diterbitkan menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mengutip pidato Presiden dan website resmi negara, terdapat beberapa pertimbangan dibalik penerbitan beleid “sapu jagad” yang berjumlah 1.117 halaman termasuk bab penjelasan tersebut.

Selain untuk melaksanakan putusan MK yang mengharuskan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Ciptaker, dalih utama lainnya dari Perppu diantaranya adalah untuk menyiasati tuntutan globalisasi ekonomi dan adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; peningkatan ekosistem investasi dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Namun terbitnya Perppu tak bikin suasana berbangsa dan bernegara lebih baik. Protes luas saat pembahasan RUU Ciptaker kini kembali bergaung. Para buruh keberatan substansi Perppu tak berubah. Di sektor pendidikan, sorotan sama perihal penyebutan izin pendirian lembaga pendidikan dengan istilah perizinan berusaha. Pasal pendidikan UU Ciptaker memberi ruang ke korporasi sebagai pengelola. Pendidikan yang seharusnya non-profit jadi berorientasi izin usaha/bisnis. Ujungnya pendidikan jadi komoditas.

Dari sisi hukum, berbagai elemen berkomentar pedas. YLBHI menganggap penerbitan Perppu bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta konstitusi. Presiden Jokowi seolah berupaya menunjukkan kekuasaan ada di tangannya, tanpa perlu pembahasan di DPR-RI dan melibatkan partisipasi publik.

Sementara ahli ekonomi menilai Perppu justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Bukannya meyakinkan investor, malah buat mereka ragu melihat pembentukan aturan terkesan asal-asalan, otoriter dan terburu-buru. Padahal investor butuh kepastian regulasi jangka panjang, bukan sekedar sampai 2024. Perppu Cipta Kerja juga tidak menjamin investasi meningkat. Sejauh ini banyak aturan turunan cipta kerja sudah berjalan bahkan sudah diadopsi produk hukum di tingkat daerah. Tapi investasi mangkrak masih tinggi.

Di sisi lain, ahli ekonomi menyebut bahwa alasan darurat Perppu bertolak belakang dengan sikap percaya diri Pemerintah. Saat KTT G20 Bali, Presiden Jokowi membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke negara lain. Kalau tumbuh positif lantas kenapa terbitkan Perppu? Agak lucu kekhawatiran muncul sekarang.

Argumentasi kepentingan ekonomi juga bikin bingung. Jika Perppu untuk antisipasi potensi ekonomi memburuk, kok jor-joran menguras duit negara untuk proyek tak menguntungkan semisal Kereta Cepat Indonesia-China dan pembangunan IKN? Lagipula, jika dalih Perppu untuk kepentingan investasi dalam negeri, harusnya porsi belanja ke daerah khususnya luar Jawa ditingkatkan. Percuma koar-koar bicara investasi dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), tetapi infrastruktur mendasar saja masih bermasalah di daerah penghasil. Porsi pembangunan juga jangan terkonsentrasi di Jawa saja. Daerah penghasil kayak Riau sudah lama merasa getir. SDA dikuras tapi bagian diperoleh tak sepadan. Kondisi jalan banyak rusak karena aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan, tapi uang banyak lari ke pusat. Sudahlah begitu, dana transfer daerah diakal-akali. Kewajiban ke daerah bertambah tapi kenaikannya tak signifikan.

Preseden Negatif

Kami selaku pihak penyelenggara pemerintahan daerah memandang dari perspektif sederhana. Yakni sejauh mana Perppu Ciptaker mendengar dan menyerap aspirasi daerah. Pembahasan ulang UU Ciptaker sebagaimana amanat putusan MK semakin urgen. Mengingat disinilah substansi sebuah peraturan yakni ruang partisipasi bagi elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Sejak awal pembahasan RUU Ciptaker bergulir, tak sedikit Kepala Daerah nyatakan keberatan.

Selain menggerus praktik desentralisasi dan otonomi daerah, Kepala Daerah merasa punya kewajiban moral meneruskan tuntutan kalangan buruh, akademisi dan lapisan masyarakat dalam aksi yang berlangsung masif dan luas. Terlebih setelah UU Ciptaker berjalan, terasa gejolak di daerah.

Contoh ribut-ribut pembukaan salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. UU Cipta Kerja ikut sumbang masalah. Seperti diakui Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, dengan sistem online sekarang Pemda tak lagi punya ruang gerak untuk turun ke lapangan lakukan pengawasan. Izin kategori usaha tertentu bisa terbit tanpa perlu cantumkan rekomendasi camat, lurah, RT dan RW. Sepintas memang efek UU Ciptaker memudahkan sektor usaha. Tapi mengenyampingkan usaha yang berdampak terhadap lingkungan.

Kemudian, aspek terpenting berikutnya adalah pembelajaran. Teruntuk kami legislator daerah, berharap contoh baik dan benar menyusun regulasi. Sayang keinginan tadi gagal dipenuhi. Ironis rasanya. Ketika penyusunan Perda, kami dituntut patuh terhadap tata cara dan pedoman penyusunan produk hukum serta aturan dari Pusat. Namun di level atas malah abai dan mengangkangi konstitusi.

Bicara Perda, ada pengalaman saat penyusunan Rancangan Perda provinsi yang berlarut-larut yaitu Ranperda Pemberdayaan Ormas. Ranperda dimaksud selesai dibahas di tingkat Pansus dan sudah difasilitasi ke Kemendagri. Hasil fasilitasi, Kemendagri meminta pengesahan Ranperda ditunda. Penyebabnya, Mendagri menerbitkan aturan baru menggabungkan semua Permen terkait Ormas. Pihak Kemendagri minta Ranperda Pemberdayaan Ormas Provinsi Riau untuk diselaraskan. Ternyata Permendagri baru rupanya belum ditandatangani Menteri. Alias masih draf. Anehnya pihak Kemendagri tetap meminta Ranperda dibahas ulang dan dilakukan penyesuaikan. Bagaimana mungkin aturan belum sah dipedomani?

Berkaca ke pemaparan di atas, tak heran banyak aturan digugat atau berselang beberapa waktu diralat atau dicabut oleh Presiden atau Pemerintah. Bicara Perda, Riau juga pernah punya aturan yang berujung gugatan di MK. Akan tetapi paska putusan, Pemprov bersama DPRD Riau memperbaikinya. Ini bentuk ketaatan terhadap tatanan hukum.

Adapun penerbitan Perppu Ciptaker menunjukkan Pemerintah justru tidak menghormati keputusan MK sebagai lembaga yudikatif. Ini berbahaya. MK sebagai pemegang kekuasaan yudikatif ketika tak lagi dihormati maka sistem demokrasi yang sudah dibangun puluhan tahun bisa kacau. Ini benar-benar preseden buruk

Apalagi sudah jelas MK dalam putusannya mensyaratkan UU Ciptaker untuk diulang proses penyusunannya disebabkan cacat formil dan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mustahil aturan dapat menghadirkan kemaslahatan ketika prosesnya dicurangi.

Produk hukum dibuat seperti itu hanya akan dinikmati oleh pihak yang suka curang pula. Pusat idealnya teladan bagi daerah. Bukan seumpama tongkat bawa rebah. Diamanahi untuk menjaga konstitusi bukan merusakannya.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM. (Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Selasa, 07 Februari 2023 12:12 WIB
Kesejahteraan Pekerja dan Martabat Bangsa
Senin, 06 Maret 2023 09:43 WIB
Kebijakan Untuk Digugu Dan Ditiru
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Kamis, 23 Februari 2023 08:02 WIB
Investasi Paling Untung Itu SDM
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Sabtu, 11 Maret 2023 08:40 WIB
Wanita Dan Daya Saing Bangsa
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Minggu, 12 Februari 2023 19:23 WIB
Pers Dan Peran Mendidik Bangsa
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Jum'at, 03 Februari 2023 08:16 WIB
Riau Dan Cita Destinasi Medis
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Selasa, 28 Februari 2023 10:09 WIB
Insiden Kerja, Sampai Kapan?
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Senin, 20 Maret 2023 08:01 WIB
Riau Yang Tak Berdaya
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Rabu, 15 Maret 2023 10:07 WIB
Perjuangkan Hak Honorer!
Senin, 27 Februari 2023 11:22 WIB
Demokrasi Dibajak Oligarki
Jum'at, 03 Maret 2023 08:20 WIB
Menjaga Kedaulatan Negara
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Jumat, 29 September 2023
Komisi II Usul Kementerian ATR/BPN dan KLHK Kolaborasi Selesaikan Redistribusi Tanah
Jumat, 29 September 2023
Setjen DPR Berikan Perhatian Terhadap Pensiunan Melalui P3S
Kamis, 28 September 2023
TikTok Shop Cs Dilarang, Ketua DPR Berharap Aturan Baru Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital dan Konvensional
Kamis, 21 September 2023
Ancaman DBD Meningkat, Puan Dorong Sosialisasi Masif Tekan Risiko Kematian

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 07 November 2023
Riau Terima Penghargaan Bhumandala Award 2023
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 28 Maret 2024
Jelang Pilkada, Subdit Politik Dir Intelkam Polda Riau Silaturahmi dengan Pengurus Partai Gelora Rohul
Kamis, 28 Maret 2024
HIPMI Pekanbaru Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim
Kamis, 28 Maret 2024
Pemprov bersama Masjid Annur Riau Serahkan Santunan ke 150 Anak Yatim
Kamis, 28 Maret 2024
Ketua Komisi Kejaksaan Apresiasi Kerja Kejagung Usut Mega Korupsi Tambang Timah

Serantau lainnya ...
Kamis, 28 Maret 2024
RAFI 2024, Telkomsel Berbagi Harapan dan Perkuat Semangat Kebersamaan
Rabu, 27 Maret 2024
Kick Off Riau Sharia Week 2024, BI Gelar Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif
Kamis, 21 Maret 2024
Eka Hospital Pekanbaru Beri Kiat Olahraga Saat Puasa
Senin, 18 Maret 2024
Jalan-jalan dengan Nyaman Bersama Sinar Jaya: Layanan dan Pemesanan Online

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 02 Maret 2023
Wadah Menyalurkan Bakat, Ketua DPRD Riau Yulisman Hadiri Festival Musik Akustik di SMA Negeri 1 Pasir Penyu Inhu
Rabu, 01 Maret 2023
Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Riau Umumkan Reses Masa Persidangan I Tahun 2023
Selasa, 28 Februari 2023
Kunjungi Kemendikbud, Komisi V DPRD Riau Bahas Persoalan PPDB
Kamis, 23 Februari 2023
Disdik Gelar Pelatihan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bagi Guru SD Se-Kota Pekanbaru

Advertorial lainnya ...
Kamis, 29 Februari 2024
Telkomsel dan ZTE Wujudkan Pengalaman Gigabit yang Andal dan Efisien
Selasa, 20 Februari 2024
Samsung Hadirkan Galaxy S24 Series dengan Kecerdasan Software Canggih
Jumat, 09 Februari 2024
Apple Kembangkan 2 Prototipe iPhone Lipat Bergaya Flip
Kamis, 01 Februari 2024
Samsung Buka-bukaan Soal Keunggulan Exynos 2400 di Galaxy S24 dan S24+

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 22 Februari 2024
Pemula di Dunia Yoga? Inilah Panduan Cara Memilih Matras Yoga yang Tepat
Sabtu, 27 Januari 2024
Cegah Resistensi, Gunakan Obat Antibiotik dengan Bijak
Senin, 15 Januari 2024
14 Persiapan Penting Awal Kehamilan untuk Calon Ibunda dan Buah Hati
Minggu, 17 Desember 2023
Liburan Sekolah Makin Meriah, Ratusan Peserta Ikuti Khitanan Massal

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 26 Maret 2024
BPH UMRI Gelar Lomba Ibadah Praktis Sesuai Tuntunan HPT
Senin, 25 Maret 2024
Berhadiah Umrah dan Beasiswa, Umri Gelar Lomba Tahfidz Alquran
Kamis, 21 Maret 2024
UPT Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru UMRI Taja Ifthor Jama’i
Jumat, 08 Maret 2024
Semarakkan Ramadan 1445 H, Umri Undang UAS hingga Santuni Seribu Dhuafa

Kampus lainnya ...
Rabu, 03 Mei 2023
Kompilasi Semarak Silaturahmi Satu HATI, CDN Bangkinang Santuni Anak Yatim
Rabu, 05 April 2023
Safari Ramadan, PT Musim Mas Salurkan Paket Sembako untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin
Selasa, 04 April 2023
Telkomsel Siaga Rafi Sumbagteng Salurkan CSR untuk Panti Jompo bersama Dompet Dhuafa Riau
Jumat, 03 Maret 2023
Tingkatkan Kesehatan dan Budaya Lokal, Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Posyandu dan Grup Rebana

CSR lainnya ...
Jumat, 09 Februari 2024
Lika-liku 7 Perjalanan Asmara Ayu Ting Ting hingga Tunangan dengan Anggota TNI
Minggu, 28 Januari 2024
Huh Yunjin Bak Sehati Dengan Han So Hee Kala Cuma Pakai Dalaman Di Trailer LE SSERAFIM
Sabtu, 27 Januari 2024
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Tak Sungkan Perlihatkan Kemesraan
Rabu, 24 Januari 2024
Park Ji-hyun Ungkap Persiapan Membinangi Drama Terbarunya

Selebriti lainnya ...

Iklan CAKAPLAH
Terpopuler
Foto
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Senin, 14 Agustus 2023
Pengurus Masjid Nurul Ikhlas Kubang Minta Tunjuk Ajar ke Wagubri
Sabtu, 12 Agustus 2023
Gebyar Kandis Bersholawat Bakal Dihadiri Ribuan Jemaah NU
Senin, 31 Juli 2023
Mualaf Riau Butuh Pembinaan, Begini Caranya...
Sabtu, 29 Juli 2023
Mantan Wawako Pekanbaru, Ayat Cahyadi Turut Saksikan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Hamidah Rejosari

Religi lainnya ...
Rabu, 13 Maret 2024
Kepala BKPSDM Pekanbaru Harapkan Kinerja ASN Maksimal Selama Bulan Ramadan
Jumat, 08 Maret 2024
Pemko Pekanbaru Sudah Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1445 H
Rabu, 28 Februari 2024
Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Juknis Pusat Terkait Seleksi CPNS dan PPPK
Selasa, 27 Februari 2024
Kepala BKPSDM Dampingi Pj Walikota Terima Penghargaan Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023

Galeri Foto lainnya ...
Indeks Berita
www www