Senin, 30 Januari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

CAKAP RAKYAT
Ketika Tongkat Membawa Rebah
Rabu, 04 Januari 2023 08:02 WIB
Ketika Tongkat Membawa Rebah
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Jelang berakhir tahun 2022 (30/12) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini diterbitkan menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mengutip pidato Presiden dan website resmi negara, terdapat beberapa pertimbangan dibalik penerbitan beleid “sapu jagad” yang berjumlah 1.117 halaman termasuk bab penjelasan tersebut.

Selain untuk melaksanakan putusan MK yang mengharuskan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Ciptaker, dalih utama lainnya dari Perppu diantaranya adalah untuk menyiasati tuntutan globalisasi ekonomi dan adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; peningkatan ekosistem investasi dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Namun terbitnya Perppu tak bikin suasana berbangsa dan bernegara lebih baik. Protes luas saat pembahasan RUU Ciptaker kini kembali bergaung. Para buruh keberatan substansi Perppu tak berubah. Di sektor pendidikan, sorotan sama perihal penyebutan izin pendirian lembaga pendidikan dengan istilah perizinan berusaha. Pasal pendidikan UU Ciptaker memberi ruang ke korporasi sebagai pengelola. Pendidikan yang seharusnya non-profit jadi berorientasi izin usaha/bisnis. Ujungnya pendidikan jadi komoditas.

Dari sisi hukum, berbagai elemen berkomentar pedas. YLBHI menganggap penerbitan Perppu bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta konstitusi. Presiden Jokowi seolah berupaya menunjukkan kekuasaan ada di tangannya, tanpa perlu pembahasan di DPR-RI dan melibatkan partisipasi publik.

Sementara ahli ekonomi menilai Perppu justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Bukannya meyakinkan investor, malah buat mereka ragu melihat pembentukan aturan terkesan asal-asalan, otoriter dan terburu-buru. Padahal investor butuh kepastian regulasi jangka panjang, bukan sekedar sampai 2024. Perppu Cipta Kerja juga tidak menjamin investasi meningkat. Sejauh ini banyak aturan turunan cipta kerja sudah berjalan bahkan sudah diadopsi produk hukum di tingkat daerah. Tapi investasi mangkrak masih tinggi.

Di sisi lain, ahli ekonomi menyebut bahwa alasan darurat Perppu bertolak belakang dengan sikap percaya diri Pemerintah. Saat KTT G20 Bali, Presiden Jokowi membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke negara lain. Kalau tumbuh positif lantas kenapa terbitkan Perppu? Agak lucu kekhawatiran muncul sekarang.

Argumentasi kepentingan ekonomi juga bikin bingung. Jika Perppu untuk antisipasi potensi ekonomi memburuk, kok jor-joran menguras duit negara untuk proyek tak menguntungkan semisal Kereta Cepat Indonesia-China dan pembangunan IKN? Lagipula, jika dalih Perppu untuk kepentingan investasi dalam negeri, harusnya porsi belanja ke daerah khususnya luar Jawa ditingkatkan. Percuma koar-koar bicara investasi dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), tetapi infrastruktur mendasar saja masih bermasalah di daerah penghasil. Porsi pembangunan juga jangan terkonsentrasi di Jawa saja. Daerah penghasil kayak Riau sudah lama merasa getir. SDA dikuras tapi bagian diperoleh tak sepadan. Kondisi jalan banyak rusak karena aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan, tapi uang banyak lari ke pusat. Sudahlah begitu, dana transfer daerah diakal-akali. Kewajiban ke daerah bertambah tapi kenaikannya tak signifikan.

Preseden Negatif

Kami selaku pihak penyelenggara pemerintahan daerah memandang dari perspektif sederhana. Yakni sejauh mana Perppu Ciptaker mendengar dan menyerap aspirasi daerah. Pembahasan ulang UU Ciptaker sebagaimana amanat putusan MK semakin urgen. Mengingat disinilah substansi sebuah peraturan yakni ruang partisipasi bagi elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Sejak awal pembahasan RUU Ciptaker bergulir, tak sedikit Kepala Daerah nyatakan keberatan.

Selain menggerus praktik desentralisasi dan otonomi daerah, Kepala Daerah merasa punya kewajiban moral meneruskan tuntutan kalangan buruh, akademisi dan lapisan masyarakat dalam aksi yang berlangsung masif dan luas. Terlebih setelah UU Ciptaker berjalan, terasa gejolak di daerah.

Contoh ribut-ribut pembukaan salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru. UU Cipta Kerja ikut sumbang masalah. Seperti diakui Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, dengan sistem online sekarang Pemda tak lagi punya ruang gerak untuk turun ke lapangan lakukan pengawasan. Izin kategori usaha tertentu bisa terbit tanpa perlu cantumkan rekomendasi camat, lurah, RT dan RW. Sepintas memang efek UU Ciptaker memudahkan sektor usaha. Tapi mengenyampingkan usaha yang berdampak terhadap lingkungan.

Kemudian, aspek terpenting berikutnya adalah pembelajaran. Teruntuk kami legislator daerah, berharap contoh baik dan benar menyusun regulasi. Sayang keinginan tadi gagal dipenuhi. Ironis rasanya. Ketika penyusunan Perda, kami dituntut patuh terhadap tata cara dan pedoman penyusunan produk hukum serta aturan dari Pusat. Namun di level atas malah abai dan mengangkangi konstitusi.

Bicara Perda, ada pengalaman saat penyusunan Rancangan Perda provinsi yang berlarut-larut yaitu Ranperda Pemberdayaan Ormas. Ranperda dimaksud selesai dibahas di tingkat Pansus dan sudah difasilitasi ke Kemendagri. Hasil fasilitasi, Kemendagri meminta pengesahan Ranperda ditunda. Penyebabnya, Mendagri menerbitkan aturan baru menggabungkan semua Permen terkait Ormas. Pihak Kemendagri minta Ranperda Pemberdayaan Ormas Provinsi Riau untuk diselaraskan. Ternyata Permendagri baru rupanya belum ditandatangani Menteri. Alias masih draf. Anehnya pihak Kemendagri tetap meminta Ranperda dibahas ulang dan dilakukan penyesuaikan. Bagaimana mungkin aturan belum sah dipedomani?

Berkaca ke pemaparan di atas, tak heran banyak aturan digugat atau berselang beberapa waktu diralat atau dicabut oleh Presiden atau Pemerintah. Bicara Perda, Riau juga pernah punya aturan yang berujung gugatan di MK. Akan tetapi paska putusan, Pemprov bersama DPRD Riau memperbaikinya. Ini bentuk ketaatan terhadap tatanan hukum.

Adapun penerbitan Perppu Ciptaker menunjukkan Pemerintah justru tidak menghormati keputusan MK sebagai lembaga yudikatif. Ini berbahaya. MK sebagai pemegang kekuasaan yudikatif ketika tak lagi dihormati maka sistem demokrasi yang sudah dibangun puluhan tahun bisa kacau. Ini benar-benar preseden buruk

Apalagi sudah jelas MK dalam putusannya mensyaratkan UU Ciptaker untuk diulang proses penyusunannya disebabkan cacat formil dan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mustahil aturan dapat menghadirkan kemaslahatan ketika prosesnya dicurangi.

Produk hukum dibuat seperti itu hanya akan dinikmati oleh pihak yang suka curang pula. Pusat idealnya teladan bagi daerah. Bukan seumpama tongkat bawa rebah. Diamanahi untuk menjaga konstitusi bukan merusakannya.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM. (Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Jum'at, 13 Januari 2023 08:59 WIB
Sensus Pertanian di Tengah Ancaman Krisis
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Selasa, 06 Desember 2022 11:00 WIB
Riau Dan Misi Pariwisata Medis
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Sabtu, 10 Desember 2022 08:59 WIB
HAM Dan Masa Depan Bangsa
Rabu, 02 November 2022 14:13 WIB
Membentuk Mentalitas Pelayanan
Rabu, 14 Desember 2022 13:18 WIB
Keselamatan Pekerja Prioritas Utama!
Rabu, 12 Oktober 2022 08:10 WIB
Jiwa Sehat, Insan Kuat, Bangsa Hebat
Sabtu, 17 Desember 2022 15:49 WIB
Menanti Kehadiran Negara
Rabu, 14 September 2022 19:02 WIB
BLT Yang Bikin Bete
Kamis, 10 November 2022 13:13 WIB
Hari Pahlawan Dan Pentingnya Pendidikan Karakter
Selasa, 27 September 2022 16:21 WIB
Siasat Paska Kenaikan BBM
Rabu, 16 November 2022 11:43 WIB
Memupuk Sikap Toleransi
Kamis, 20 Oktober 2022 08:20 WIB
Pentingnya Integrasi Ke Sektor Pendidikan
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 29 Januari 2023
Gubernur Syamsuar Resmikan Jalan Dua Jalur di Inhu 
Minggu, 29 Januari 2023
Komisi III Dorong Peningkatan Kinerja BRK Syariah Terutama Pelayanan
Minggu, 29 Januari 2023
Masuk Tahun Politik, Syamsuar: Jangan Mau Kita Dikompori
Minggu, 29 Januari 2023
Diikuti 50 Peserta, Ini Dia Pemenang Lomba Hias Gapura Teh Gelas di Pekanbaru 

Serantau lainnya ...
Selasa, 24 Januari 2023
Si Kembar Atlet Sepatu Roda Rohul Raih Gelar Perdana 2023
Jumat, 20 Januari 2023
Masakan Dapur Lapas Pekanbaru Resmi Bersertifikasi Halal dari MUI
Rabu, 18 Januari 2023
Royal Century Purwodadi Menjawab Hunian Impian Setiap Orang
Selasa, 06 Desember 2022
Kotak Baca Gairahkan Lagi Literasi di Pekanbaru

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023
Senin, 02 Januari 2023
Pemkab Meranti Kini Miliki Command Center yang Himpun Semua Data

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 23 Januari 2023
Direktur Kemenkes Minta Layanan Kanker dan Jantung di RSUD Arifin Achmad Riau Ditingkatkan
Minggu, 01 Januari 2023
Gubri Ajak Orang Tua Awasi Anak dari Bahaya Narkoba
Selasa, 20 Desember 2022
RSJ Tampan Raih Akreditasi paripurna Bintang 5
Minggu, 11 Desember 2022
Gelar Seminar Hari Disabilitas, RSIA Zainab Berkomitmen Jadi Pusat Layanan Anak Penyandang Disabilitas

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak
Rabu, 18 Januari 2023
Syamsuar, Ganjar hingga Risma Hadiri Pelantikan Rektor IPB
Selasa, 17 Januari 2023
Mahasiswa IPB Goes to School ke 80 Sekolah di Riau
Sabtu, 14 Januari 2023
Sekolah Pascasarjana Unilak Gelar Seminar Nasional, Angkat Tema Hukum, Manajemen dan Lingkungan

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

APRIl - Imlek 2023
Terpopuler
PCR 2023
Foto
Khas Hotel November 2022
Nataru 2022 April.RAPP
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard
Sabtu, 26 November 2022
Indra Prasta Simpati Gempa Cianjur, Lelang Gitar Kesayangan
Senin, 21 November 2022
Blak-blakan Nia Ramadhani kepada Merry Riana; Terjerat Kasus Narkoba Jadi Mukjizat Bagi Pernikahanku

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www