PEKANBARU (CAKAPLAH) - Politisi PDI Perjuangan Provinsi Riau, Kordias Pasaribu menuding kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi penyebab utama program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tidak berjalan secara optimal di Bumi Lancang Kuning ini.

Dua kementerian tersebut seharusnya mendukung penuh program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk petani. Akan tetapi kenyataannya justru membuat aturan rumit dan mempersulit kaum tani agar dapat bantuan dana untuk program peremajaan sawit.

"Program PSR yang dicanangkan Presiden Jokowi itu agar para petani bisa terbantu untuk meremajakan kembali sawit yang mulai menurun produktifitasnya, dan nantinya juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Riau namun kenyataannya justru dipersulit oleh Kementan dan Kemen LHK, itulah menjadi penyebab PSR itu sampai tidak optimal," kata Kordias, Rabu (4/12/202.

Wakil Ketua DPRD Riau periode 2014-2019 mengatakan, berdasarkan data yang dia terima di tahun 2022 lalu Program Peremajaan Sawit (PSR) di Riau realisasinya nol persen alias tidak berjalan sama sekali. Hal itu kata dia, akibat aturan yang dibuat dua kementerian tersebut.

Dias menyarankan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja dua pimpinan di kementerian yang menangani persoalan PSR tersebut.

Karena kata Dias, PSR yang sejatinya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kaum tani tidak terealisasi dengan maksimal lantaran ketidaksungguhan dua pembantu Presiden Jokowi itu menjalankan program tersebut.

"Kami menyarankan supaya Bapak Presiden Jokowi perlu evaluasi dua kementerian tersebut, jangan sampai tidak optimalnya PSR ini seolah-olah ketidaksungguhan Presiden Jokowi padahal pembantunya yang tidak becus bekerja," tukas Dias.