PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sidang paripurna DPRD Riau yang digelar Senin (9/1/2023) masih menggunakan sistem online dan offline. Kondisi itu dikritisi Ketua Fraksi Gerindra Syafruddin Iput.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan, masing-masing fraksi telah menyampaikan permintaan rapat paripurna secara langsung atau tatap muka di 2023 ini. Sebab, arahan Presiden RI Joko Widodo, ada kebijakan penghapusan PPKM.

Maka, lanjutnya, direncanakan rapat paripurna hadir 100 persen secara fisik, tidak boleh lagi ada yang virtual. Namun, kata dia, harus ada tahapan dulu melalui rapat pimpinan dan fraksi juga disepakati oleh anggota dewan.

"Dan itu ranahnya bukan di rapat paripurna," kata Agung.

Ketua Demokrat Riau itu menyebut, nantinya bakal ada rapat pembahasan awal tahun bersama seluruh pimpinan, ketua fraksi, dan ketua komisi. Kata dia, ini butuh komitmen dari ketua fraksi dalam mengawal anggotanya untuk bisa hadir rapat paripurna secara langsung.

"Targetnya paripurna ke depan harus secara fisik. Ini akan segera dilakukan. Segera diagendakan dan disepakati rapat paripurna secara fisik," kata Agung.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan agar agenda pemerintahan bisa lebih baik dari 2022 lalu. Memasuki awal 2023, lanjutnya, mengevaluasi 2022 terkait apa saja yang kurang.

"Saya kira itu bagian dari kesepakan, maksudnya tadi Pak Iput meminta agar rapat dilakukan tertib waktu. Saya kira dengan dilepasnya PPKM ini harapannya semua bisa dilakukan rapat secara langsung," kata Edy.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Syafruddin Iput menyinggung masih molornya jadwal sidang paripurna. Iput ingin, sidang paripurna dilaksanakan tepat waktu.

"Jadwal jam 10.30 Wib, 11.30 wib baru mulai. Saya dari Bagan, subuh sudah hadir di sini," kata Iput.

Ia juga menyinggung soal masih banyaknya anggota DPRD Riau yang mengikuti rapat paripurna melalui online. Padahal, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

"Kedua kalau bisa, fisik semua. Jangan ada lagi virtual. Informasi yang saya dapat, itu PPKM sudah dicabut oleh pemerintah," kata Iput.