PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wacana pemekaran kabupaten di Provinsi Riau kembali mencuat. Beberapa tokoh masyarakat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk bertemu dengan Komisi I.

Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman. Dalam pertemuan itu, juga hadir sejumlah tokoh/pemuka masyarakat Riau lintas etnis, seperti Syamsul Rakan Chaniago selaku ketua tim, Fazar Muhardi (Sekretaris Tim), Manahara Manurung, mantan anggota DPRD Riau, HM Nasir Day Nurdin, Ahmad Syah Harrofie (mantan birokrat Riau).

Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Mohd Yatim mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan para inisiator para tokoh masyarakat Riau dalam menyuarakan pemekaran kabupaten di Riau.

"Dan sebenarnya, soal pemekaran saya sudah berkeliling, khususnya untuk pemekaran Provinsi Riau pesisir. Ke Dumai, Pelalawan, Siak, Meranti saya sudah keliling," kata Eddy, Rabu (10/01/2023).

Menurut dia, pemekaran kabupaten di Riau sudah menjadi hal yang patut untuk dilakukan, dan semua kepala daerah yang akan dimekarkan harus setuju.

"Dulu saya sudah sampaikan wacana pemekaran ke Komisi II DPR RI, namun sayang setelah sampai di sana muncul wacana moratorium sehingga wacana itu tertunda," katanya.

Menurut dia, wacana pemekaran ini adalah hal yang memang harus diperjuangkan, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata khususnya untuk wilayah-wilayah desa. Dia katakan, sebelumnya telah ada rencana lima daerah baru atau pemekaran yang telah masuk ke DPRD Riau.

Kelima daerah pemekaran itu kata dia yakni Kota Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hulu), Kota Duri (Kabupaten Bengkalis), Rokan Darusalam (Rokan Hulu), Kampar Kiri (Kabupaten Kampar) dan Indragiri Selatan (Kabupaten Indragiri Hilir).

"Ini sudah masuk ke dewan sekitar delapan tahun lalu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Riau Dapil Dumai Abdul Kasim mengungkap, Riau merupakan provinsi dengan SDA yang melimpah, namun pembangunannya sangat minim.

"Maka harus ada pemekaran sebagai pemecah masalah itu, agar pembangunan lebih kencang," kata dia.

Tapi, lanjut dia, harus ada kajian-kajian yang kuat agar semuanya terealisasi. "Semua LAM di Riau harus mendukung wacana ini, jangan ada egoisme. Saya semangat untuk pemekaran Riau," katanya.

Ungkapan mendukung pemekaran kabupaten di Riau juga mendapat dukungan anggota Komisi I lainnya, seperti Suprianto dan Mardianto Manan. "Saya sangat mendukung kegiatan ini, kami tahun 1999 telah ikut dalam membentuk Kuansing dan sekarang saya kembali mendukung wacana ini," katanya.

Namun merujuk pada mikronya, menurut dia harus ada tim kecil di tiap kabupaten yang ingin dimekarkan. "Kami mendukung dan berbagi ruang untuk wacana ini," kata dia.

Inisiator dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Tarlaili mengungkap semua pihak khususnya DPRD Riau harus mendukung wacana ini demi kemajuan Riau.

"Secara pribadi saya agak kecewa melihat kita di Riau, kurang peka terhadap wacana pemekaran ini. Tidak tahu apa alasan, padahal wacana ini adalah demi pembangunan dan kemajuan Riau ke depan," katanya.

Sementara itu Manahara Manurung mengatakan pihaknya mengaku miris melihat jalan-jalan di Riau saat ini masih banyak yang rusak bahkan sebagian sudah berbentuk seperti kubangan.

"Malu kita dengan Sumbar yang jalannya mulus-mulus. Kita malu juga dengan Sumut yang memiliki 33 kabupaten/kota pembangunan begitu pesat," kata dia.

Tokoh Indragiri Hilir Ramli Walid mengatakan, saat ini program-program pemerintah belum fokus sehingga tidak terlihat pembangunannya. "Mungkin karena anggaran yang minim, namun dengan pemekaran akan lebih memacu pembangunan di suatu daerah pemekaran atau wilayah baru, itu" katanya.

Menurut dia, program pembangunan ke depan harus menyesuaikan dengan budaya dan kultur masyarakatnya. "Saya berharap dengan pemekaran ini, Inhil bisa menjadi dua atau tiga bagian," katanya.

Sementara itu, Nasrun Effendy dalam pertemuan yang sama mendesak agar kalangan legislator Riau juga turut memperhatikan Tapung sebagai wilayah yang patut dimekarkan.

"Tapung paling pantas untuk dimekarkan, semua kajian sudah dilakukan dan sesuai. Jangan dipikirkan kajian akademisnya, tapi terpenting kajian politiknya. DPRD Riau inilah yang harus berjuang karena ini adalah lembaga politik," katanya.

Ahmad Syah Harrofie yang juga hadir menambahkan, momentum ini harus menjadi dasar untuk mencapai tujuan pemekaran ini.

"Kita semua sepakat untuk memperjuangkan pemekaran di Riau, tujuannya adalah untuk pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ahmad Syah.