Rabu, 28 Februari 2024

Breaking News

  • Catatan Banjir Terparah, Bupati Zukri: Ini Harus jadi Perhatian Pemerintah Pusat   ●   
  • Jalan Sudirman Ujung Tergenang Banjir, PUPR Riau Turunkan Ekskavator Amfibi Bersihkan Parit   ●   
  • Akibat Galian IPAL, Jalan Ahmad Dahlan dan Balam Ujung Pekanbaru Ambruk   ●   
  • Berhasrat Ikut Pilgub Riau, Syamsurizal Incar Septina jadi Wakil
HUT CAKAPLAH 7 - PJ Walikota Muflihun

Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Dibanding aturan lain dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), aturan ketenagakerjaan jadi yang paling kontroversial. Diantara yang menyita atensi kami selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau membidangi ketenagakerjaan adalah mengenai outsourcing atau tenaga alih daya. Pemerintah akhirnya mengakui UU Ciptaker sarat masalah. Termasuk perihal outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 menyempurnakan menyangkut ketentuan alih daya atau outsourcing. "Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Sedangkan dalam Perppu ini, jenis pekerjaan alih daya dibatasi," Ujarnya dikutip dari Instagram Kemnaker (7/1/2023).

Kendati Pemerintah memperbaiki UU Ciptaker dengan menerbitkan Perppu, tetap saja protes berdatangan. Terutama dari asosiasi buruh dan pekerja. Kabarnya, puluhan ribu buruh tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Serikat Petani akan gelar demo menolak Perppu Ciptaker di Istana Negara akhir pekan ini. Secara bersamaan, demonstrasi akan berlangsung di daerah. Menurut pemberitaan, teruntuk Sumatera di Banda Aceh, Medan, Palembang dan Bengkulu. Ada sembilan materi gugatan. Meliputi pengaturan upah minimum, outsourcing, uang pesangon, buruh kontrak, pemutusan hubungan kerja atau PHK, tenaga kerja asing atau TKA, sanksi pidana, waktu kerja dan pengaturan cuti.

Pemerintah lewat Kemnaker memang menyatakan, tak semua jenis pekerjaan dapat di-outsourcing-kan. Nantinya, jenis dan bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Kemnaker tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan turunan UU Ciptaker itu sudah tak berlaku lagi. Belum tahu kapan revisi PP bakal tuntas.

Intinya, setelah selesai direvisi, PP akan dibawa ke Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang terdiri atas perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Oleh karena itu, jelang menuju kesana, masukan dan kritikan perlu disuarakan dari daerah. Belajar dari proses penyusunan UU Ciptaker, meski diramaikan unjuk rasa masif oleh berbagai elemen masyarakat tapi pembahasan terus berjalan hingga disahkan. Ujungnya UU diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Peristiwa serupa jangan lagi terulang. Kepedulian kita atas isu krusial wujud kecintaan terhadap bangsa.    

Upaya Pemerintah mengatur jenis dan bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan melalui PP pangkal keresahan pekerja dan buruh. Sikap Pemerintah dituding culas. Gugatan terbilang wajar. Kalau diatur lewat PP, Perppu sebelas duabelas dengan UU Ciptaker: tidak memberi perlindungan ke pekerja dan membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha. Cara Pemerintah juga mengundang prasangka. Terbuka ruang bagi Pemerintah merevisi pekerjaan alih daya yang telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan terkategori inti atau berhubungan langsung dengan proses produksi bisa saja/berpeluang untuk dialihdayakan.

Apabila terjadi, tentu memunculkan diskriminasi di tempat kerja. Lebih mudharat bagi buruh dan pekerja. Semestinya, Pemerintah tetap menegaskan jenis dan jumlah pekerjaan yang boleh dialih daya dan tidak dalam Perppu. Sebagaimana diketahui, di UU 13/2003 ketentuan alih daya diatur terperinci. Bahwasanya alih daya diperbolehkan hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi, kegiatan pokok atau berhubungan langsung dengan proses produksi tidak boleh outsourcing. Keraguan atas PP makin menguat melihat rekam jejak produk hukum di era kepemimpinan Jokowi, seringkali subjektif dan penyusunannya grasa-grusu. Sedangkan UU Ciptaker saja minim partisipasi, terlebih PP.

Disamping aspek keterbukaan, tak sedikit aturan hari ini terbit lalu berselang waktu kemudian diralat. Contoh terbaru UU Ibukota Negara (IKN), usia baru seumur jagung kini mau direvisi. Dari sudut pandang kami pihak penyelenggara pemerintahan daerah, aturan bergonta-ganti bikin pusing. Terutama ketika menindaklanjuti aturan turunan di daerah. Berbeda dengan pusat, kami pihak eksekutif dan legislatif di daerah berhadapan langsung dengan masyarakat.

Paradigma

Regulasi mencerminkan isi otak pengambil kebijakan. Sekilas menyoal outsourcing berawal dari era Presiden Megawati. Meski punya maksud ideal, keluarnya aturan melegalkan praktik outsourcing kala itu diprotes banyak kalangan. Puncaknya tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) diketuai Mahfud MD dalam amar putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak dan outsourcing untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan layak di perusahaan tempatnya bekerja dinilai telah melanggar konstitusi.

Salah satu Hakim MK, Achmad Sodiki menilai aturan sistem kontrak dan outsourcing tidak memberi jaminan bagi pekerja seperti tertuang dalam hukum perburuhan, yaitu melindungi pekerja atau buruh. Hakim MK menjelaskan, sistem outsourcing membuat pekerja kehilangan hak-hak jaminan kerja yang dinikmati pekerja tetap, karena ketidakjelasan penghitungan masa kerja. Adapun bagi pelaku usaha ditinjau dari keuangan perusahaan jelas efisien. Soalnya, perusahaan tak perlu beri fasilitas sesuai UU 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di era Pemerintahan Jokowi, outsourcing masih isu utama. Bahkan di lingkup pemerintahan sendiri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat dipimpin Tjahjo Kumolo pernah secara tegas meminta instansi pemerintahan hingga daerah menghapus sistem honorer dan diganti jasa outsourcing untuk posisi tertentu. Menpan-RB sampai bikin pernyataan keras, bahwa pihaknya tak tinggal diam bagi yang tak patuh berikut akan memberi sanksi. Sampai-sampai, honorer dimasukkan sebagai bagian obyek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal Pemerintah.

Meski begitu, banyak Pemda enggan memakai outsourcing. Sebab, pengadaan jasa outsourcing memakan biaya lebih besar. Sejumlah Pemda lebih memilih perekrutan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK), dengan upah mengacu ke UMK dan tetap mendapatkan perlindungan BPJS. Sistem barusan dianggap lebih efisien daripada outsourcing yang lazimnya ada tambahan sekian persen untuk perusahaan pihak ketiga.

Sekarang cara pandang terhadap pekerja tak jauh berbeda. Melihat sepak terjang mulai penyusunan UU Ciptaker hingga terbitnya Perppu, bicara ketenagakerjaan Pemerintah terkesan memandang buruh dan pekerja sebagai ongkos produksi yang membebani dunia usaha. Padahal tenaga kerja itu pada dasarnya aset. Tanpa pekerja perputaran ekonomi sebuah negara tak akan berjalan. Mengapa negara industri bisa maju? Karena pemerintah di sana terus cari pendekatan dan kebijakan lebih baik kepada para pekerja dan buruhnya. Bukan malah coba mengakali.

Sungguh ironis bila Pemerintah sendiri justru berpandangan seolah ongkos upah di Indonesia cenderung mahal dan penyebab investor enggan berbisnis. Sebenarnya, berangkat dari banyak survei global, banyak faktor kenapa investor mikir-mikir menanamkan modal di Indonesia. Paling utama lebih dikarenakan regulasi serba tak jelas dan kebijakan Pemerintah mencla-mencle, penegakan hukum, kondisi politik dan perekonomian (daya beli).

Mengacu ke problematika tadi, mestinya kinerja Pemerintah yang dipertanyakan bukan menumbalkan ke pekerja. Kalau pola pikir di atas benar-benar bersemayam di benak pengambil kebijakan, maka UU Ciptaker dan Perppu sama saja melegitimasi kebijakan politik upah murah di Indonesia. Ini melenceng dari kehendak Presiden Jokowi yang menjanjikan kehidupan lebih baik bagi pekerja. Apalagi belakangan Pemerintah selalu menggadang-gadangkan ekonomi Indonesia terus bertumbuh. 

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Selasa, 07 Februari 2023 12:12 WIB
Kesejahteraan Pekerja dan Martabat Bangsa
Senin, 06 Maret 2023 09:43 WIB
Kebijakan Untuk Digugu Dan Ditiru
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Kamis, 23 Februari 2023 08:02 WIB
Investasi Paling Untung Itu SDM
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Sabtu, 11 Maret 2023 08:40 WIB
Wanita Dan Daya Saing Bangsa
Minggu, 12 Februari 2023 19:23 WIB
Pers Dan Peran Mendidik Bangsa
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Jum'at, 03 Februari 2023 08:16 WIB
Riau Dan Cita Destinasi Medis
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Selasa, 28 Februari 2023 10:09 WIB
Insiden Kerja, Sampai Kapan?
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Senin, 20 Maret 2023 08:01 WIB
Riau Yang Tak Berdaya
Rabu, 15 Maret 2023 10:07 WIB
Perjuangkan Hak Honorer!
Senin, 27 Februari 2023 11:22 WIB
Demokrasi Dibajak Oligarki
Selasa, 07 Maret 2023 11:48 WIB
Urban Farming dan Sensus Pertanian 2023
Jum'at, 03 Maret 2023 08:20 WIB
Menjaga Kedaulatan Negara
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Jumat, 29 September 2023
Komisi II Usul Kementerian ATR/BPN dan KLHK Kolaborasi Selesaikan Redistribusi Tanah
Jumat, 29 September 2023
Setjen DPR Berikan Perhatian Terhadap Pensiunan Melalui P3S
Kamis, 28 September 2023
TikTok Shop Cs Dilarang, Ketua DPR Berharap Aturan Baru Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital dan Konvensional
Kamis, 21 September 2023
Ancaman DBD Meningkat, Puan Dorong Sosialisasi Masif Tekan Risiko Kematian

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 07 November 2023
Riau Terima Penghargaan Bhumandala Award 2023
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 27 Februari 2024
Kejari Rohil dan BPJS Ketenagakerjaan Dumai Tandatangani Kesepakatan Bersama
Selasa, 27 Februari 2024
SF Hariyanto jadi Pj Gubernur Riau, Ini Harapan Ketum IPP
Selasa, 27 Februari 2024
Kapolres Siak Pimpin Rakor Kesiapan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten
Senin, 26 Februari 2024
Sambut Ramadan, PMI Rumbai Taja Donor Darah

Serantau lainnya ...
Kamis, 04 Januari 2024
FoodPedia Tanjung Datuk Berubah Menjadi "Aurora 86 Caffee and Resto", Suasana Nongkrong Jadi Lebih Seru!
Minggu, 17 Desember 2023
7 Fashion Item wanita populer Dari 9 to 12
Selasa, 12 Desember 2023
7 Tips Memilih Stroller Bayi yang Tepat, Beli Pakai Promo Year End Sale Blibli Biar Makin Hemat!
Jumat, 24 November 2023
Modena Luncurkan Purifier Hood Series, Gabungan Cooker Hood dan Air Purifier Pertama di Indonesia

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 02 Maret 2023
Wadah Menyalurkan Bakat, Ketua DPRD Riau Yulisman Hadiri Festival Musik Akustik di SMA Negeri 1 Pasir Penyu Inhu
Rabu, 01 Maret 2023
Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Riau Umumkan Reses Masa Persidangan I Tahun 2023
Selasa, 28 Februari 2023
Kunjungi Kemendikbud, Komisi V DPRD Riau Bahas Persoalan PPDB
Kamis, 23 Februari 2023
Disdik Gelar Pelatihan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bagi Guru SD Se-Kota Pekanbaru

Advertorial lainnya ...
Selasa, 20 Februari 2024
Samsung Hadirkan Galaxy S24 Series dengan Kecerdasan Software Canggih
Jumat, 09 Februari 2024
Apple Kembangkan 2 Prototipe iPhone Lipat Bergaya Flip
Kamis, 01 Februari 2024
Samsung Buka-bukaan Soal Keunggulan Exynos 2400 di Galaxy S24 dan S24+
Minggu, 28 Januari 2024
Bocoran Model Google Pixel 9 Beredar, Bentuk Mengotak seperti iPhone

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 22 Februari 2024
Pemula di Dunia Yoga? Inilah Panduan Cara Memilih Matras Yoga yang Tepat
Sabtu, 27 Januari 2024
Cegah Resistensi, Gunakan Obat Antibiotik dengan Bijak
Senin, 15 Januari 2024
14 Persiapan Penting Awal Kehamilan untuk Calon Ibunda dan Buah Hati
Minggu, 17 Desember 2023
Liburan Sekolah Makin Meriah, Ratusan Peserta Ikuti Khitanan Massal

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 26 Februari 2024
Melalui Website ortu.uir.ac.id, Kini Orang Tua Bisa Pantau Aktivitas Akademik Anaknya di UIR
Sabtu, 24 Februari 2024
Wisuda XV, STIKes PMC Ajak Lulusan Beri Banyak Manfaat untuk Masyarakat
Jumat, 23 Februari 2024
Telkomsel Dukung Unri Akselerasikan Pengembangan Ekosistem Digital dan Talenta Unggulan
Kamis, 08 Februari 2024
STAI Imam Asy-Syafi'i Gandeng Lexie Edu Consultancy Tingkatkan Kemahiran Berkomunikasi Bahasa Inggris

Kampus lainnya ...
Rabu, 03 Mei 2023
Kompilasi Semarak Silaturahmi Satu HATI, CDN Bangkinang Santuni Anak Yatim
Rabu, 05 April 2023
Safari Ramadan, PT Musim Mas Salurkan Paket Sembako untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin
Selasa, 04 April 2023
Telkomsel Siaga Rafi Sumbagteng Salurkan CSR untuk Panti Jompo bersama Dompet Dhuafa Riau
Jumat, 03 Maret 2023
Tingkatkan Kesehatan dan Budaya Lokal, Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Posyandu dan Grup Rebana

CSR lainnya ...

Iklan CAKAPLAH
Terpopuler

05

Foto
Jumat, 09 Februari 2024
Lika-liku 7 Perjalanan Asmara Ayu Ting Ting hingga Tunangan dengan Anggota TNI
Minggu, 28 Januari 2024
Huh Yunjin Bak Sehati Dengan Han So Hee Kala Cuma Pakai Dalaman Di Trailer LE SSERAFIM
Sabtu, 27 Januari 2024
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Tak Sungkan Perlihatkan Kemesraan
Rabu, 24 Januari 2024
Park Ji-hyun Ungkap Persiapan Membinangi Drama Terbarunya

Selebriti lainnya ...
Senin, 28 Agustus 2023
Ketua DPRD Siak Ikut Gerakan Tanam Ribuan Bibit Pohon bersama Polri
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil

Parlementaria Siak lainnya ...
Senin, 14 Agustus 2023
Pengurus Masjid Nurul Ikhlas Kubang Minta Tunjuk Ajar ke Wagubri
Sabtu, 12 Agustus 2023
Gebyar Kandis Bersholawat Bakal Dihadiri Ribuan Jemaah NU
Senin, 31 Juli 2023
Mualaf Riau Butuh Pembinaan, Begini Caranya...
Sabtu, 29 Juli 2023
Mantan Wawako Pekanbaru, Ayat Cahyadi Turut Saksikan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Hamidah Rejosari

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www