Jumat, 03 Februari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Dibanding aturan lain dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), aturan ketenagakerjaan jadi yang paling kontroversial. Diantara yang menyita atensi kami selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau membidangi ketenagakerjaan adalah mengenai outsourcing atau tenaga alih daya. Pemerintah akhirnya mengakui UU Ciptaker sarat masalah. Termasuk perihal outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 menyempurnakan menyangkut ketentuan alih daya atau outsourcing. "Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Sedangkan dalam Perppu ini, jenis pekerjaan alih daya dibatasi," Ujarnya dikutip dari Instagram Kemnaker (7/1/2023).

Kendati Pemerintah memperbaiki UU Ciptaker dengan menerbitkan Perppu, tetap saja protes berdatangan. Terutama dari asosiasi buruh dan pekerja. Kabarnya, puluhan ribu buruh tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Serikat Petani akan gelar demo menolak Perppu Ciptaker di Istana Negara akhir pekan ini. Secara bersamaan, demonstrasi akan berlangsung di daerah. Menurut pemberitaan, teruntuk Sumatera di Banda Aceh, Medan, Palembang dan Bengkulu. Ada sembilan materi gugatan. Meliputi pengaturan upah minimum, outsourcing, uang pesangon, buruh kontrak, pemutusan hubungan kerja atau PHK, tenaga kerja asing atau TKA, sanksi pidana, waktu kerja dan pengaturan cuti.

Pemerintah lewat Kemnaker memang menyatakan, tak semua jenis pekerjaan dapat di-outsourcing-kan. Nantinya, jenis dan bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Kemnaker tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan turunan UU Ciptaker itu sudah tak berlaku lagi. Belum tahu kapan revisi PP bakal tuntas.

Intinya, setelah selesai direvisi, PP akan dibawa ke Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang terdiri atas perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Oleh karena itu, jelang menuju kesana, masukan dan kritikan perlu disuarakan dari daerah. Belajar dari proses penyusunan UU Ciptaker, meski diramaikan unjuk rasa masif oleh berbagai elemen masyarakat tapi pembahasan terus berjalan hingga disahkan. Ujungnya UU diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Peristiwa serupa jangan lagi terulang. Kepedulian kita atas isu krusial wujud kecintaan terhadap bangsa.    

Upaya Pemerintah mengatur jenis dan bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan melalui PP pangkal keresahan pekerja dan buruh. Sikap Pemerintah dituding culas. Gugatan terbilang wajar. Kalau diatur lewat PP, Perppu sebelas duabelas dengan UU Ciptaker: tidak memberi perlindungan ke pekerja dan membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha. Cara Pemerintah juga mengundang prasangka. Terbuka ruang bagi Pemerintah merevisi pekerjaan alih daya yang telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan terkategori inti atau berhubungan langsung dengan proses produksi bisa saja/berpeluang untuk dialihdayakan.

Apabila terjadi, tentu memunculkan diskriminasi di tempat kerja. Lebih mudharat bagi buruh dan pekerja. Semestinya, Pemerintah tetap menegaskan jenis dan jumlah pekerjaan yang boleh dialih daya dan tidak dalam Perppu. Sebagaimana diketahui, di UU 13/2003 ketentuan alih daya diatur terperinci. Bahwasanya alih daya diperbolehkan hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi, kegiatan pokok atau berhubungan langsung dengan proses produksi tidak boleh outsourcing. Keraguan atas PP makin menguat melihat rekam jejak produk hukum di era kepemimpinan Jokowi, seringkali subjektif dan penyusunannya grasa-grusu. Sedangkan UU Ciptaker saja minim partisipasi, terlebih PP.

Disamping aspek keterbukaan, tak sedikit aturan hari ini terbit lalu berselang waktu kemudian diralat. Contoh terbaru UU Ibukota Negara (IKN), usia baru seumur jagung kini mau direvisi. Dari sudut pandang kami pihak penyelenggara pemerintahan daerah, aturan bergonta-ganti bikin pusing. Terutama ketika menindaklanjuti aturan turunan di daerah. Berbeda dengan pusat, kami pihak eksekutif dan legislatif di daerah berhadapan langsung dengan masyarakat.

Paradigma

Regulasi mencerminkan isi otak pengambil kebijakan. Sekilas menyoal outsourcing berawal dari era Presiden Megawati. Meski punya maksud ideal, keluarnya aturan melegalkan praktik outsourcing kala itu diprotes banyak kalangan. Puncaknya tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) diketuai Mahfud MD dalam amar putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak dan outsourcing untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan layak di perusahaan tempatnya bekerja dinilai telah melanggar konstitusi.

Salah satu Hakim MK, Achmad Sodiki menilai aturan sistem kontrak dan outsourcing tidak memberi jaminan bagi pekerja seperti tertuang dalam hukum perburuhan, yaitu melindungi pekerja atau buruh. Hakim MK menjelaskan, sistem outsourcing membuat pekerja kehilangan hak-hak jaminan kerja yang dinikmati pekerja tetap, karena ketidakjelasan penghitungan masa kerja. Adapun bagi pelaku usaha ditinjau dari keuangan perusahaan jelas efisien. Soalnya, perusahaan tak perlu beri fasilitas sesuai UU 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di era Pemerintahan Jokowi, outsourcing masih isu utama. Bahkan di lingkup pemerintahan sendiri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat dipimpin Tjahjo Kumolo pernah secara tegas meminta instansi pemerintahan hingga daerah menghapus sistem honorer dan diganti jasa outsourcing untuk posisi tertentu. Menpan-RB sampai bikin pernyataan keras, bahwa pihaknya tak tinggal diam bagi yang tak patuh berikut akan memberi sanksi. Sampai-sampai, honorer dimasukkan sebagai bagian obyek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal Pemerintah.

Meski begitu, banyak Pemda enggan memakai outsourcing. Sebab, pengadaan jasa outsourcing memakan biaya lebih besar. Sejumlah Pemda lebih memilih perekrutan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK), dengan upah mengacu ke UMK dan tetap mendapatkan perlindungan BPJS. Sistem barusan dianggap lebih efisien daripada outsourcing yang lazimnya ada tambahan sekian persen untuk perusahaan pihak ketiga.

Sekarang cara pandang terhadap pekerja tak jauh berbeda. Melihat sepak terjang mulai penyusunan UU Ciptaker hingga terbitnya Perppu, bicara ketenagakerjaan Pemerintah terkesan memandang buruh dan pekerja sebagai ongkos produksi yang membebani dunia usaha. Padahal tenaga kerja itu pada dasarnya aset. Tanpa pekerja perputaran ekonomi sebuah negara tak akan berjalan. Mengapa negara industri bisa maju? Karena pemerintah di sana terus cari pendekatan dan kebijakan lebih baik kepada para pekerja dan buruhnya. Bukan malah coba mengakali.

Sungguh ironis bila Pemerintah sendiri justru berpandangan seolah ongkos upah di Indonesia cenderung mahal dan penyebab investor enggan berbisnis. Sebenarnya, berangkat dari banyak survei global, banyak faktor kenapa investor mikir-mikir menanamkan modal di Indonesia. Paling utama lebih dikarenakan regulasi serba tak jelas dan kebijakan Pemerintah mencla-mencle, penegakan hukum, kondisi politik dan perekonomian (daya beli).

Mengacu ke problematika tadi, mestinya kinerja Pemerintah yang dipertanyakan bukan menumbalkan ke pekerja. Kalau pola pikir di atas benar-benar bersemayam di benak pengambil kebijakan, maka UU Ciptaker dan Perppu sama saja melegitimasi kebijakan politik upah murah di Indonesia. Ini melenceng dari kehendak Presiden Jokowi yang menjanjikan kehidupan lebih baik bagi pekerja. Apalagi belakangan Pemerintah selalu menggadang-gadangkan ekonomi Indonesia terus bertumbuh. 

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Jum'at, 13 Januari 2023 08:59 WIB
Sensus Pertanian di Tengah Ancaman Krisis
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Selasa, 06 Desember 2022 11:00 WIB
Riau Dan Misi Pariwisata Medis
Sabtu, 10 Desember 2022 08:59 WIB
HAM Dan Masa Depan Bangsa
Rabu, 04 Januari 2023 08:02 WIB
Ketika Tongkat Membawa Rebah
Rabu, 14 Desember 2022 13:18 WIB
Keselamatan Pekerja Prioritas Utama!
Rabu, 02 November 2022 14:13 WIB
Membentuk Mentalitas Pelayanan
Rabu, 12 Oktober 2022 08:10 WIB
Jiwa Sehat, Insan Kuat, Bangsa Hebat
Sabtu, 17 Desember 2022 15:49 WIB
Menanti Kehadiran Negara
Rabu, 14 September 2022 19:02 WIB
BLT Yang Bikin Bete
Selasa, 27 September 2022 16:21 WIB
Siasat Paska Kenaikan BBM
Kamis, 10 November 2022 13:13 WIB
Hari Pahlawan Dan Pentingnya Pendidikan Karakter
Kamis, 20 Oktober 2022 08:20 WIB
Pentingnya Integrasi Ke Sektor Pendidikan
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Bupati Siak Sebut Disdukcapil Berperan Penting dalam Program Bujang Kampung
Kamis, 02 Februari 2023
Seleksi Wawancara Calon PKD, Panwaslu Kecamatan Rumbai Berharap Peserta Terpilih Punya Integritas Tinggi
Kamis, 02 Februari 2023
Pengurus IDI Siak Dilantik, Handry Ingin Perkuat Kolaborasi Program Kesehatan dengan Pemkab
Kamis, 02 Februari 2023
Kejari Rohil Laksanakan Penyuluhan Hukum di SMPN 10 Bangko Pusako

Serantau lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Diresmikan Istri Pj Walikota, Vinia Butik Marpoyan Tawarkan Produk Berkualitas Harga Terjangkau
Selasa, 31 Januari 2023
3 Zodiak Jalani Hidup Paling Beruntung Bulan Februari 2023
Senin, 30 Januari 2023
Berdesain Unik, Pojok Baca RSUD Tengku Rafian Siak Juara 1 Lomba Perpustakaan
Selasa, 24 Januari 2023
Si Kembar Atlet Sepatu Roda Rohul Raih Gelar Perdana 2023

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Oppo Find X6 Series Akan Punya Tiga Varian, Ini Bocorannya
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Peringati Hari Kanker Dunia, IDI Pekanbaru akan Gelar Berbagai Kegiatan
Senin, 30 Januari 2023
Prevalensi Stunting di Siak Naik 3 Persen, Wabup: Perlu Perhatian Serius
Senin, 30 Januari 2023
Sederhanakan Birokrasi, BKKBN Riau Terbitkan Surat Tugas Tim Kerja
Senin, 23 Januari 2023
Direktur Kemenkes Minta Layanan Kanker dan Jantung di RSUD Arifin Achmad Riau Ditingkatkan

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Tahun 2022 Santuni Rp 2 Triliun, Jasa Raharja Sambangi Unri untuk Tekan Lakalantas di Riau
Rabu, 01 Februari 2023
UIR Penjajakan Potensi Kerjasama dengan UTP Malaysia
Selasa, 31 Januari 2023
Gubernur Syamsuar Bangga Anak Riau Diterima Magang di Thailand dan Filipina
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

APRIl - Imlek 2023
Terpopuler
PCR 2023
Foto
Khas Hotel November 2022
Nataru 2022 April.RAPP
Selasa, 31 Januari 2023
7 Drakor Terbaru Februari 2023, Ada The Heavenly Idol dan Taxi Driver 2
Senin, 30 Januari 2023
Sosialisasi Upaya Konservasi Gajah, Komedian Komeng dan Djarwo Kwat Kunjungi PLG Minas
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www